Masalah upah jadi isu krusial untuk tingkatkan daya saing Indonesia

Masalah ketenagakerjaan, terutama upah minimum, menjadi isu krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Untuk itu, memperbaiki masalah tersebut akan meningkatkan daya saing nasional. Disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Unsur Pengusaha, Anton J. Supit, dalam Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia 2014, di Jakarta (8/9/2014).

Forum Konsolidasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Minggu - Selasa ( 7-9/9/2014) dan diikuti oleh Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi, dan perwakilan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tertentu serta Peserta Peninjau.

Dalam forum dengan topik Penerapan Sistem Pengupahan Yang Berkeadilan Perspektif Asosiasi Pengusaha, Anton mengungkapkan jika isu ketenagakerjaan, terutama upah minimum merupakan isu krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif.

Lebih lanjut, Ia memaparkan paramater dari World Economic Forum (WEF) terkait Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2013 - 2014 yang memperlihatkan Indonesia menempati posisi ke-38 dari 148 negara. Data tersebut menunjukkan Indonesia masih kurang kompetitif dibanding negara lain di kawasan, dimana Malaysia menempati urutan ke-24, Cina (29), dan Thailand (37). "Memperbaiki masalah ketenagakerjaan, termasuk upah minimum, akan meningkatkan daya saing nasional karena di perusahaan yang tergolong labour-intensive, fluktuasi dan ketidakpastian upah, termasuk upah minimum, akan sangat membantu pengusaha dalam kepastian berbisnis," jelas Anton.

Ia juga menjelaskan, upah yang kompetitif, jika pemerintah membantu kompensasi atas beberapa kebutuhan pekerja (seperti kesehatan dan transportasi), menyebabkan harga barang yang kompetitif sehingga penjualan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sementara itu, upah minimum yang rasional tak akan menyulitkan pengusaha untuk merekrut pegawai baru sehingga bisa mendukung pengurangan pengangguran.

Terkait permasalahan upah minimum di Indonesia, Anton menguraikan jika kenaikan upah minimum yang tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas, mengakibatkan biaya buruh per unit output di Indonesia mengalami kenaikan terbesar di kawasan selama 2000-2011 setelah Vietnam. Kenaikan upah minimum yang signifikan mengakibatkan beberapa perusahaan, terutama perusahaan kecil, gulung tikar atau relokasi ke daerah lain yang UMP/UMK lebih kecil karena tidak mampu membiayai karyawannya. Hal ini berpotensi meningkatkan pengangguran atau sektor informal. "Upah sundulan" juga menjadi salah satu permasalahan karena adanya gap yang terlalu dekat antara upah minimum dengan upah rata-rata.

Permasalahan lain yang terjadi adalah di beberapa daerah terdapat UMP/UMK yang lebih tinggi dari KHL. Hal ini, menurut Anton, bertentangan dengan Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa UMP harus menuju KHL, bukan melebihi.

Terkait adanya beberapa permasalahan upah minimum tersebut, Anton menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan, diantaranya perbaikan mekanisme penentuan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kaidah: Kepastian, Kesederhanaan dan transparansi, dan Keadilan. Kaidah kepastian didasarkan pada periode dan besaran kenaikan UMP/UMK dapat diprediksi dengan relatif akurat, tidak berubah-ubah dalam periode yang berdekatan. Sistem penentuan UMP/UMK juga sederhana dan transparan bagi semua pihak. Sistem tersebut juga harus memperhitungkan keseimbangan dan keadilan baik bagi para pekerja, pemberi kerja, dan pencari kerja. "Oleh karena itu, parameter yang diperhitungkan dalam penentuan upah bukan hanya KHL, namun juga produktivitas pekerja dan tingkat pengangguran," terang Anton.

Anton menambahkan, penentuan upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) ditentukan secara teknokratik oleh sebuah lembaga independen yang kredibel dan tersentralisir. "Kepala daerah tidak dapat menetapkan jumlah upah minimum yang lebih tinggi dari nilai yang telah ditentukan oleh Lembaga Independen," tambahnya. Ia pun memberikan rekomendasi kebijakan yang memutus secara permanen keterkaitan antara upah minimum dan upah normal. "Upah minimum harus benar-benar hanya diterapkan pada pekerja baru dengan pengalaman kurang dari satu tahun, sisanya harus melalui bipartite perundingan kerja bersama," ujar Anton. Selain itu, pemerintah harus berperan lebih dalam menjamin kesejahteraan pekerja, termasuk memberikan pengawasan dan sanksi tegas bagi perusahaan yang menggaji pekerja berpengalaman dengan upah minimum.






Senin, 08 September 2014 |