Jokowi: Alihkan subsidi BBM untuk sektor produktif dan efisiensi anggaran untuk perlebar ruang fiskal

Mengalihkan subsidi BBM untuk sektor produktif dan efisiensi anggaran merupakan cara untuk memperbesar ruang fiskal yang saat ini sudah sempit.

Hal tersebut diungkapkan Presiden RI terpilih 2014-2019, Joko Widodo dalam Launching Roadmap Perekonomian APINDO, Kamis (18/9/2014). Dalam Roadmap tersebut, salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pemerintahan baru adalah penciptaan ruang fiskal yang saat ini dirasa sangat terbatas di Indonesia.

Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menjelaskan jika terdapat dua defisit dalam permasalahan ruang fiskal di negara ini, yaitu defisit anggaran dan defisit neraca perdagangan. "Ruang fiskal memang sudah sangat sempit sekali. 433 triliun anggaran yang akan dipakai untuk subsidi BBM tahun 2015. Anggaran yang ada juga merupakan anggaran yang mengikat, misalnya untuk bayar utang, pendidikan. Sehingga ruangnya betul-betul sempit sekali," terangnya. Oleh karenanya, hanya ada dua ruang yang bisa memperbesar ruang fiskal, yaitu melalui pengalihkan subsidi BBM kepada sektor produktif, infrastruktur, termasuk irigasi untuk pertanian, benih dan pupuk untuk petani, mesin kapal dan solar untuk nelayan.

Selain itu, Jokowi juga memaparkan jika permasalahan sempitnya ruang fiskal dapat diselesaikan melalui efisiensi dalam anggaran yang ada. Ia pun mencontohkan Pemprov DKI Jakarta bisa terkumpul Rp 4,2 triliun setelah dilakukan penghematan anggaran biaya peralatan kantor. "Dengan penghematan bisa mendapatkan ruang fiskal lebih besar," ujarnya. Memperbesar penerimaan negara dari pajak menjadi cara lain dalam memperbesar ruang fiskal.  

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi negeri ini, salah satunya terkait  perijinan. "Saya dulu membuat one stop service di Solo, membuat yang di sini semua juga masih belum bisa betul-betul sempurna. karena memang itu harus diukuti, dan itu menjadi budaya kerja. Tetapi kalau itu diawasi terus, saya yakin itu menjadi budaya kerja. Asal sistemnya dibangun," paparnya. Ia menegaskan bahwa menjadi keharusan bagi sebuah pemerintahan untuk memiliki One Map Policy. "Semua kementerian harus pegang peta yang sama. Memberi ijin juga. Jangan pakai peta kertas lagi," tegas Jokowi.

Sementara permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum, Jokowi menilai, dengan banyaknya peraturan yang ada, semestinya kualitas dari regulasi tersebut yang harus diperbaiki, bukan memproduksi regulasi terus menerus, dan justru menyusahkan kita sendiri. "Mestinya yang rumit disederhanakan. Namun yang seharusnya mudah, malah dipersulit dengan regulasi. Hal ini menjadi kita tidak lincah. Perubahan dunia ini cepat sekali. Kita tidak bisa mengejar karena selalu mentok di peraturan. Ini menjadi PR kita," jelasnya.

Menutup sambutan atas Launching Roadmap APINDO ini, Jokowi berpesan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan peluang untuk melakukan produksi dengan cepat. "Jangan simpan uang di bawah bantal. Jangan simpan uang bapak ibu di Deposito. gunakan untuk berproduksi. Secepat-cepatnya. Ini adalah peluang. Ini adalah kesempatan. Bahwa kita ingin perbaiki memajukan negara ini.

Dalam acara ini, Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi mengungkapkan APINDO dan pihak yang terlibat dalam penyusunan roadmap tersebut memberikan masukan apa yang perlu dikerjakan bersama pemerintah supaya bisa tumbuh di atas tujuh persen dan memberikan pekerjaan kepada rakyat Indonesia sebanyak tiga juta per tahun. "Ini adalah komitmen pengusaha untuk berpartner dengan pemerintah," terangnya.  

Menurutnya, ada beberapa soal dimana Pengusaha mengharapkan bantuan dari Presiden dan Wapres terpilih pada beberapa sektor dan lintas sektor. Dalam kepastian hukum, misalnya. Sofjan mengungkapkan banyaknya UU sampai Perda yang bertolak belakang, bertentangan sehingga membuat high cost ekonomi. Selain itu, percepatan infrastruktur dan otonomi daerah juga menjadi prioritas. Ia berharap jika anggaran pemerintah bisa lebih banyak digunakan untuk pembangunan untuk infrastruktur. "Pengusaha bisa dipakai untuk berinvestasi dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, dan menjanjikan investasi lebih banyak. Perbaiki dan kompetisi dalam globalisasi, kalau bersama, kita bisa lakukan,"ujar Sofjan.

Salah seorang penyusun roadmap, Djisman Simandjuntak, mengungkapkan jika pemerintahan ke depan akan bekerja dalam keadaan ekonomi yang lebih sulit, baik domestik maupun internasional. "Penduduk naik dengan 11 juta, logistik biayanya tinggi, pertumbuhan melemah. Biaya uang sangat tinggi, walau inflasi bisa dikendalikan. Transaksi berjalan, tapi dalam tekanan defisit, kondisi perekonomian dunia melemah belakangan ini," paparnya.

Sementara itu, Indonesia diharapkan bisa menjadi negara dengan kelompok pendapatan tengah atas, sedangkan saat ini masih berada pada kelompok pendapatan tengah bawah. " Untuk itu, tumpuan jangkarnya adalah infrastruktur yang semakin baik, kepastian hukum, otonomi daerah, dan birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat, termasuk dunia usaha," jelas Djisman.

Ia menambahkan siapun pemerintahnya, tidak akan pernah bisa bergerak kecuali mempunyai ruang fiskal. Hal ini yang sekarang sangat terbatas di negeri kita. "Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan pemerintah baru adalah mencipta ruang fiskal.

Dengan demikian, tim Roadmap mengajukan rekomendasi untuk memotong subsidi konsumsi BBM dengan menaikkan 3 ribu rupiah per liter. Jika ini dilakukan dalam dua bulan terakhir tahun 2014, akan bisa menghemat Rp. 17 Trilyun dan mungkin sekitar Rp 150 triilyun dalam 2015. 20 % sampai seperempat dari penghematan ini, kami anjurkan untuk memelihara proteksi sosial, ini tidak boleh dikompromikan dan sisanya untuk percepat pembangunan infrastruktur yang sekarang ini menjadi masalah besar di negeri kita," lanjut Djisman.

Untuk penguatan infrastruktur, Djisman mengatakan jika pemerintah harus bisa menaikkan anggaran infrastruktur dengan  paling sedikit 1,5 poin dari PDB. Selain itu, pemberintah harus bisa menjamin kepastian hukum kontrak dalam kaitan dengan kerjasama publik swasta sebab mengandalkan APBN saja tidak dapat atasi kekurangan infrastruktur. Energi, kepastian kontrak dalam energi juga perlu ditangani segera, khususnya kepastian kontrak migas yang akan berakhir dalam lima tahun dari sekarang.

Untuk mengetahui lebih lanjut presentasi Prof. Djisman Simandjuntak terkait Roadmap Perekonomian APINDO, silakan klik di sini:






Kamis, 18 September 2014 |