Implementasi rekomendasi Roadmap APINDO ke dokumen perencana pembangunan Kepemimpinan Nasional 2014 – 2019

APINDO mengadakan Launching Roadmap Perekonomian yang akan diterima Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014 -2019, Kamis (18/9/2014) di Four Season Hotel. Roadmap yang berisi rekomendasi kebijakan ini disusun sejak Maret hingga Agustus dengan melibatkan tim kerja dan sejumlah narasumber dari berbagai institusi.

Ketua Umum APINDO, Sofjan Wanandi, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019 untuk menerima sumbangan pemikiran dunia usaha melalui APINDO yang terpublikasi dalam dua buku roadmap perekonomian APINDO. Sofjan mengharapkan Presiden terpilih nantinya memberikan arahan kepada para menteri kabinetnya untuk mengimplementasi rekomendasi APINDO yang telah disusun secara mendalam oleh para pengusaha, pakar, dan teknokrat baik dari institusi Nasional maupun Internasional.

Senada dengan Sofjan, Direktur Eksekutif APINDO, Agung Pambudhi mengharapkan rekomendasi baik dalam jangka pendek maupun panjang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla untuk memastikan implementasi dari roadmap tersebut.

Menurut Agung, untuk menjaga kondisi makro ekonomi defisit transaksi berjalan yang berkelanjutan harus di bawah 4% dari PDB serta menjaga nilai tukar sejalan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity), untuk itu diperlukan fokus pada sektor yang menjadi pengungkit pertumbuhan, di mana APINDO memfokuskan pada lima sektor, yaitu Pangan & Pertanian, Energi, Manufaktur, Jasa, dan Finansial serta lintas sektor terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Djisman Simandjuntak, salah satu penyusun roadmap memaparkan bahwa untuk menciptakan tiga juta lapangan kerja berkualitas per tahun dan menjaga pengangguran terbuka, diperlukan pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2014 -2019. Hal ini dilakukan dengan menargetkan  6% pada tahun 2015; kemudian di tahun 2016 menjadi 7%; dan 7,5% pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Di sektor Infrastruktur, roadmap ini menyoroti bahwa infrastruktur merupakan fokus yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat daya dukung bagi peningkatan kinerja semua sektor, termasuk di dalamnya sektor pertanian, Energi, Manufaktur, Jasa, dan Finansial. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan pengelolaan pembebasan lahan dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses lahan, termasuk penyelenggaraan UU nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara konsisten.

Sementara itu, pada sektor Energi, hal yang perlu dioptimalkan dalam pembangunan sumber energi baru dan terbarukan, meliputi biodiesel, energi panas bumi, dan LNG. Lebih lanjut, Djisman mengungkapkan guna mendorong pasar domestik, perlu adanya penetapan harga biodiesel, pengurangan subsidi listrik, serta peninjauan keputusan kontrak kerja sama (KKS) yang akan segera berakhir dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sektor manufaktur merupakan bidang yang disorot dalam roadmap sebagai sektor yang dapat menarik tenaga kerja non-produktif seperti pada sektor pertanian dan para pekerja informal untuk mendapatkan akses untuk meningkatkan pendapatan dan perlindungan tenaga kerja. Terkait itu, untuk kebijakan jangka panjang, APINDO memberikan rekomendasi mekanisme penentuan Upah Minimum dilaksanakan secara teknokratis oleh lembaga independen dan penetapannya tidak dapat diubah Kepala Daerah, sementara penentuan Upah Minimum sektoral, penentuan dilakukan secara tripartit. Semua pihak perlu bersifat arif dalam penentuan UMP, untuk menempatkan UMP sebagai safety net yang memerhatikan kepentingan orang yang sudah bekerja, kemampuan bayar perusahaan, dan para pencari kerja.

Lebih lanjut Agung menyatakan bahwa dalam melaksanakan semua rekomendasi roadmap, harus ada perbaikan reformasi kualitas otonomi daerah dan reformasi birokrasi yang mensyaratkan perubahan mindset aparat birokrasi untuk menempatkan penerima jasa layanan sebagai fokus orientasi pelayanan yang diberikan birokrasi, bukan fokus untuk kepentingan internal birokrasi.Dengan demikian, kebijakan reformasi birokrasi setiap institusi pemerintah bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Pengusaha meyakini jika reformasi birokrasi dilakukan dengan benar, yakni mencakup aspek struktur birokrasi, mekanisme pelayanan, kualitas birokrat, serta pengawasan yang baik, maka akan menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik dalam dunia usaha.







Kamis, 18 September 2014 |