APINDO Usulkan Penundaan Pelaksanaan Perpres No.19 Tahun 2016

Sebagai mitra Pemerintah, APINDO mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dukungan ini ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara APINDO dengan BPJS Kesehatan pada akhir 2014 untuk mendorong Perusahaan agar mendaftarkan pada Pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dalam implementasinya, APINDO melihat bahwa masih ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan JKN, terutama dalam hal: 1) Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit/CoB) antara BPJS Kesehatan dengan Asuransi Komersial dan penjamin lainnya; 2) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Setelah penandatanganan MoU, Tim Kerja APINDO dan Tim Kerja BPJS Kesehatan tercatat melakukan beberapa pertemuan dan menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan Surat Edaran Bersama BPJS Kesehatan dan APINDO terkait Penundaan Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan. Penundaan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan berlaku selama enam bulan (berakhir pada Juni 2015).

Hingga akhir Mei 2015, Tim Kerja APINDO terus melakukan upaya penyelesaian berbagai persoalan dasar terkait CoB dan FKTP kepada BPJS Kesehatan, namun belum sepenuhnya mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan.

Saat ini, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan peraturan baru tersebut, maka iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalamai kenaikan.

Dalam peraturan baru tersebut, batas pagu atas bagi Peserta Penerima Upah (PPU) khususnya sektor swasta mengalami kenaikan cukup signifikan, dimana dalam peraturan sebelumnya mensyaratkan Rp 4.725.000,- dan saat ini menjadi Rp 8.000.000,-. Meskipun prosentase iuran dari upah/gaji tidak dinaikkan, namun kenaikan batas pagu atas yang mencapai 69% telah mengakibatkan kenaikan iuran yang cukup tinggi.

Merespon kebijakan tersebut, APINDO sebagai representasi dunia usaha dan atas desakan para anggotanya menyatakan sikap sangat keberatan terhadap kenaikan pagu batas upah/gaji sebagai basis penarikan iuran JKN. Hal ini juga didasari dengan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Pelayanan dari Rumah Sakit dirasakan belum memadai, banyak peserta BPJS ditolak dengan alasan kamar yang penuh, sehingga perusahaan menanggung beban tambahan karena tidak dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  2. Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit/CoB) belum dapat berjalan efektif setelah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun sehingga iuran JKN tidak maksimal diperoleh manfaatnya bagi karyawan dan perusahaan masih harus menanggung biaya asuransi swasta.
  3. Belum efektifnya kinerja BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepesertaan Peserta Mandiri (peserta mandiri mampu bukan PBI) sehingga rasio klaim Peserta Mandiri menjadi sangat tinggi dimana hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan PPU swasta.
  4. Klaim rasio dari PPU swasta relatif lebih rendah yaitu 70% dibandingkan PBPU yaitu 300%, PPU PNS yang lebih dari 100% dan PBI 80%.

Sehingga Perpres No. 19 Tahun 2016 tersebut sangat tidak adil bagi dunia usaha karena selama ini telah memberikan kontribusi iuran yang besar dan tertib dalam melaksanakan pembayaran iuran.

Dengan demikian, APINDO mengusulkan agar pelaksanaan Perpres No. 19 tahun 2016 ditunda sampai ada perbaikan kinerja BPJS Kesehatan.






Kamis, 24 Maret 2016 |