Business to Business efektifkan pengawasan pekerja migran di luar negeri

Tidak adanya perjanjian Business to Business di negara penempatan dalam penyediaan jasa tenaga kerja di luar negeri, menjadikan susahnya pengawasan bagi pekerja migran di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Umum APINDO, Iftida Yasar, dalam Pertemuan Nasional Persiapan Indonesia Menuju Pertemuan ketujuh Forum ASEAN tentang Pekerja Migran atau ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML), di Jakarta (27/10/2014).

Iftida memaparkan dari sisi peraturan, UU Migran Worker NO. 39 tertulis jika perusahaan penyedia jasa tenaga kerja mempunyai kewajiban terhadap pekerja migran, mulai dari proses pengiriman hingga pemulangan. "Di dalam mekanisme di lapangan, perjanjian Government to Government tidak dilanjutkan dengan Business to Business di negara penempatan sehingga ada mata rantai terputus," terangnya.

Dengan demikian, pengusaha, dalam hal ini perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, seakan-akan menyerahkan proses tersebut secara putus. "Ada mekanisme perlindungan yg sangat rawan bagi domestic worker yang diserahkan langsung dari perusahaan penyedian tenaga kerja kepada penggunanya. Sehingga ketika ada komplain, hal ini akan menyulitkan identifikasi," ujar Iftida.

Iftida juga mengungkapkan jika ada proses Business to Business, maka penyedia jasa tenaga kerja Indonesia akan mennyerahkan kepada penyedia tenaga kerja Indonesia yang ada di negara penempatan, sehingga perusahaan inilah yang akan bertangung jawab secara menyeluruh terhadap penempatan, pengasawan, termasuk memastikan apakah kerjassama telah dilakukan.

Ia mecontohkan, pekerja kontruksi masih rentan meskipun termasuk dalam klasifikasi skilled worker dan berada di sektor formal. Hal ini lantaran perjanjiaannya diserahkan langsung pada perusahaan yang membutuhkan. "Kalau bentuknya bukan business to business, kita masih susah mengawasi apakah pekerja konstruksi tersebut mendapatkan istirahat cukup, penginapan bagus, dilindungi K3, dan sebagainya," tambah Iftida.

Terkait dengan capacity building pekerja migran, Ia mengatakan jika seluruh stakeholders semestinya fokus pada pola yang terstruktur. "Metode pendidikan harus link and match dengan pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan di luar negeri, mampu mengidentifikasi kearifan lokal, termasuk identifikasi daerah apa saja yang menjadi kantong-kantong bagi orang yang mau bekerja di luar negeri, karena etos keja, pekerja keras, mau melakukan pekerjaan di luar daerahnya. Dengan demikian, mereka bukan berasal dari kantong kemiskinan yang bekerja di luar negeri karena terpaksa," jelas Iftida. Dalam akhir pemaparannya, Iftida berharap pemerintah libatkan stakeholder dalam tim yang terintegrasi khusus.





Tuesday, 28 October 2014 |