Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Kurs Jual Beli
 
UCA (Unfair Competition Act)

Eksportir Diimbau Patuhi UCA AS

INVESTOR DAILY – Pengusaha dan eksportir Indonesia diimbau agar mematuhi aturan perdagangan di negara tujuan ekspor, termasuk terhadap Unfair Competition Act yang berlaku di Amerika Serikat.

Atase Perdagangan yang ditugaskan di Kedubes RI. AS, Ni Made Ayu Mathini mengatakan, pihaknya terus memantau penerapan UCA di AS.

"Kita tahu bahwa peraturan UCA merupakan regulasi dari beberapa negara bagian di AS. Kami telah melakukan pendekatan ke pemerintah pusat (federal) AS untuk memohon penjelasan terkait kebijakan UCA itu," kata Ni Made.

UCA merupakan Undang-Undang (UU) yang melarang pelaku usaha di mana pun di seluruh dunia untuk menjual produknya ke AS jika menggunakan perangkat teknologi informasi (TI) yang illegal dalam proses produksinya. UCA telah diterapkan di negara bagian Washington dan Lousiana sejak akhir tahun 2011, serta dikabarkan bakal diikuti oleh 36 negara bagian yang lain.

Ni Made menuturkan, salah salu perusahaan makanan hasil laut asal Thailand, Narong Seafood Company Ltd. telah menjadi korban dari UCA tenebut. Narong Seafood didenda sebesar US$ 10 ribu oleh negara bagian Massachusetts.

Dia mengutip dari situs resmi negara bagian Massachusetts yang bertanggal 18 Oktober 2012 Narong Seafood dikenakan tuduhan menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi, yang memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam usaha di negara bagian Massachusetts.

Menurut Ni Made, kasus tersebut bisa menjadi acuan dan contoh bagi penirrintah dan pengusaha Indonesia. Dia pun mengaku terus berkomunikasi dan koordinasi dengan eksportir melalui Kadln agar tidak terkena kasus yang sama.

Karena itu peruaahaan yang mengekspor produknya ke AS saat ini harus dipastikan menggunakan perangkat lunak TI yang berlisensi.

"Kasus perusahaan Thailand tersebut bisa jadi contoh agar eksportir mematuhi peraturan yang ada di di sana. Saat ini, jumlah eksportir kita ke AS sangat banyak dengan nilai perdagangan sebesar US$ 26.5 milair," tuturnya.

Dia juga mengimbau eksportir agar mempelajari negara-negara bagian yang menerapkan UCA tersebut. "Jika mereka memakai software yang berlisensi tidak perlu takut. Kalau mereka mrngikuti aturan, tidak akan mungkin kena UCA ini," kuta NI Made.

Dihubungi terpisah, Wasekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani berpendapat. pemerintah perlu mensosialisasikan leblh intens mengenai pemberlakuan UCA di AS. Sementara itu. Apindo telah bekerja sama dengan Microsoft untuk membina usaha kecil dan menengah (UKM) di Tanah Air agar menggunakan sofware berlisensi dan bukan bajakan.

Dia mengakui, kasus Narong Seafood harus menjadi pelajaran berharga bagi eksportir Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak main-main dalam perlindungan hak alas kekayaan intelektualnya.

"Apindo sudah menyadari aturan itu, tapi pemerintah juga perlu mengkomunikasikannya lebih luas dan intens. Karena aturan soal software ini belum terlalu dipahami." kata Franky di Jakarta. Dia menambahkan, pengawasan atas penggunaan software resmi juga sebaiknya tidak hanya diharuskan kepada eksportir. Pengusaha di dalam negeri harus mulai dikenakan kebijakan serupa agar lebih menghargai hasil karya pihak lain,

---

Apindo Minta Pemerintah Sosialisasikan Aturan UCA

RAKYAT MERDEKA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mensosialisasikan penerapan aturan Unfair Competition Act (UCA) di Amerika Serikat (AS) kepada pengusaha nasional. Sebab, banyak pengusaha yang belum paham. "Apalagi banyak pengusaha kita yang mengekspor produknya ke sana," ujar Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani di Jakarta.

UCA merupakan Undang-Undang yang melarang pelaku usaha di manapun di seluruh dunia untuk menjual produknya di AS jika pelaku usaha tersebut menggunakan teknologi informasi (TI) yang ilegal dalam proses produksinya.

Menurut Franky, pihaknya sudah bekerja sama dengan Microsoft untuk membina usaha kecil menengah (UKM) agar menggunakan software resmi. "Apindo sudah menyadari aturan ini, tapi pemerintah perlu mengkomunikasikannya lebih luas. Karena aturan soal software ini belum terlalu dipahami," jelasnya.

Namun, kata dia, pengawasan atas penggunaan software resmi tidak hanya diharuskan kepada eksportir. Pengusaha di dalam negeri juga harus menerapkan kebijakan serupa.

Atase Perdagangan Indonesia Kedubes RI di AS Ni Made Ayu Marthini mengatakan, pihaknya terus memantau penerapan UCA di AS. "Kita tahu peraturan UCA merupakan regulasi dari beberapa negara bagian di AS. Kami telah melakukan pendekatan ke pusat (federal) untuk memohon penjelasan terkait kebijakan UCA ini," katanya.

Saat ini, jumlah eksportir dalam negeri ke AS sangat banyak dengan nilai perdagangan 26,5 miliar dolar AS. Karena itu, Ni Made meminta eksportir mempelajari negara-negara yang menerapkan UCA tersebut.

"Jika mereka memakai software yang berlisensi tidak perlu takut. Kalau mereka mengikuti aturan, tidak akan mungkin kena UCA ini," tandasnya.

--

Pengusaha Diminta Patuhi Aturan Negara Importir

SINAR HARAPAN – Pemerintah mengimbau para pengusaha Indonesia yaNg mempunyai tujuan ekspor mematuhi aturan perdagangan di negara tujuan ekspor mereka. Demikian juga dengan pengusaha dari negara lain yang ekspor ke Indonesia juga harus mematuhi peraturan di Indonesia.

Hal itu ditegaskan Atase Perdagangan Indonesia di Kedubes RI di Amerika Serikat, Ni Made Ayu Marthini. di sela-sela International Conference of Futurology di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Ni Made, pihaknya saat ini terus memantau penerapan Unfair Competition Act (UCA) di Amerika Serikat. "Kita tahu bahwa peraturan UCA merupakan regulasi dari beberapa negara bagian di AS. Kami telah melakukan pendekatan ke pusat (federal) untuk memohon penjelasan terkait kebijakan UCA ini," Ni Made menjelaskan.

UCA adalah undang-undang yang melarang pelaku usaha di mana pun di seluruh dunia untuk menjual produknya di Amerika Serikat jika pelaku usaha tersebut menggunakan teknologi informasi yang ilegal dalam proses produksinya. Unfair Competition Act sudah diterapkan di negara bagian Washington dan Lousiana sejak akhir 2011 dan menurut rencana akan diikuti 36 negara bagian yang lain.

"Perusahaan ekspor ke negara bagian yang mengeluarkan UCA ini sebaiknya mempelajari aturan tersebut dengan baik. Jika mereka memakai software yang berlisensi tidak perlu takut. Kalau mereka mengikuti aturan, tidak akan mungkin kena UCA," tuturnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah lebih gencar dalam menyosialisasikan aturan baru tersebut. "Seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo bersama-sama dengan organisasi dunia usaha seperti Apindo melakukan sosialisasi tentang rencana penerapan UCA oleh pemerintah AS," kata Koordinator Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo, Chris Kanter dalam Seminar Apindo yang berlangsung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Chris, Apindo belum mengetahui sejauh mana kesiapan pengusaha Indonesia untuk menghadapi rencana penerapan UCA.

Dia menilai penerapan UCA merupakan hal penting yang selayaknya perlu diketahui pengusaha Indonesia. "Kalau kita sendiri dari dulu di kantor selalu full compliance, karena merupakan hal yang penting, kalau tidak full compliance akan merepotkan kita sendiri nantinya," kata Chris.

---

Peraturan UCA Perlu Disosialisasi

KORAN JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menyosialisasikan peraturan Unfair Competition Act (UCA) di Amerika Serikat sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi eksportiryang akan menembus pasar negara adikuasa itu. Apindo juga mendesak pemerintah bekerja sama dengan Microsoft untuk membina usaha kecil dan menengah (UKM) agar menggunakan software resmi dalam proses ekspor.

Masalah perusahaan asal Thailand, Narong Seafood, yang dikenakan tudulian penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi harus menjadi pelajaran bagi pelaku usaha yang mengekspor produknya ke AS. "Hal itu membuktikan Pemerintah AS tidak main-main dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKI)," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wakasekjen) Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta, Senin (22/10).

Pelaku usaha, menurut Franky, telah menyadari penerapan aturan UCA, namun pemerintah perlu mengomunikasikannya lebih luas. "Selama ini, peraturan mengenai software belum terlalu dipahami. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada dunia usaha khususnya UKM," papar dia.

UCA merupakan undang-undang yang melarang pelaku usaha di seluruh dunia untuk menjual produknya di AS jika pelaku usaha tersebut menggunakan teknologi informasi (TI) yang ilegal dalam proses produksinya.

--

Pengusaha Diminta Penuhi Aturan Ekspor di Amerika

INDONESIA FINANCE TODAY - Pemerintah meminta eksportir Indonesia untuk mematuhi peraturan perdagangan negara tujuan ekspor pasca penerapan Unfair Competition Act (UCA) di Amerika Serikat. Peraturan ini merupakan undang-undang yang melarang pelaku usaha di seluruh dunia untuk menjual produknya di negara tersebut jika pelaku usaha menggunakan teknologi informasi (TI) yang ilegal dalam proses produksinya.

"Peraturan ini merupakan regulasi dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pemerintah telah melakukan pendekatan ke pusat (federal) untuk memohon penjelasan terkait kebijakan Unfair Competition Act agar eksportir maupun importir memahami aturan tersebut," kata Ni Made Ayu Marthini Atase Perdagangan Indonesia Kedutaan Besar Indonesia perwakilan Amerika Serikat (AS).

Dia menjelaskan peraturan Unfair Competition Act diterapkan di negara bagian Washington dan Lousiana sejak akhir tahun lalu, dan diikuti 36 negara bagian lainnya. "Salah satu perusahaan seafood asal Thailand, Narong Seafood Company Ltd, telah menjadi korban dari peraturan Unfair Competition Act," paparnya.

Narong Seafood, lanjut Made, didenda US$ 10.000 oleh Negara Bagian Massachusetts pada 18 Oktober 2012 atas tuduhan penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil dalam usaha di negara bagian Massachusetts.

"Kasus tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dan pemerintah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan eksportir melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kami akan melihat satu per satu perusahaan Indonesia yang ekspor ke Amerika Serikat dan memastikan mereka menggunakan software yang berlisensi," ujarnya.

Made menambahkan, kasus perusahaan Thailand tersebut bisa jadi contoh bagi eksportir Indonesia ke Amerika Serikat agar mematuhi peraturan. "Saat ini, jumlah eksportir Indonesia ke Amerika sangat banyak dengan nilai perdagangan sebesar US$ 26,5 miliar. Jika eksportir memakai software yang berlisensi tidak perlu takut dan tidak mung-kin kena aturan Unfair Competition Act," tandasnya.

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah menyosialisasikan peraturan Unfair Competition Act di Amerika Serikat sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi eksportir yang akan menembus pasar negara tersebut. Selain itu, asosiasi pengusaha mendesak pemerintah bekerja sama dengan Microsoft untuk membina Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar menggunakan software resmi dalam proses ekspor.

Masalah perusahaan asal Thailand, Narong Seafood, yang dikenakan tuduhan penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi harus menjadi pelajaran bagi pelaku usaha yang mengekspor produknya ke Amerika. "Hal ini membuktikan pemerintah Amerika tidak main-main dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)," kata Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Pelaku usaha, menurut Franky, telah menyadari penerapan aturan Unfair Competition Act, namun pemerintah perlu berkomunikasi lebih luas terutama dengan pengusaha. Pengawasan atas penggunaan software resmi juga diharapkan tidak hanya diharuskan kepada eksportir tapi juga bagi pelaku usaha di dalam negeri. "Selama ini, peraturan mengenai software belum terlalu dipahami. Untuk itu, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada dunia usaha khususnya UKM," paparnya.

---

 
Pertambahan Perusahaan Kelas Menengah Didominasi Sektor Jasa

[JAKARTA]  Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha Indoensia (Apindo) menyatakan, penambahan perusahaan kelas menegah didominasi oleh sektor jasa (service industries).

Sementara untuk sektor manufaktur dinilai tidak terjadi penambahan perusahaan kelas menengahnya karena kurang disisi permodalan dan kapasitasnya.

Read more...
 
Apindo Harap RI-Malaysia Sepakati Pengurangan Ekspor CPO

Jakarta, (Analisa). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah Indonesia yang akan bekerjasama dengan Malaysia untuk mengkaji kemungkinan penerapan pengurangan ekspor minyak sawit (CPO/Crude Palm Oil). Upaya itu akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak sawit di pasar global

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Apindo, Sofjan Winandi, sesuai konferensi pers pra-Trade Ekzpo Indonesia Ke-27 yang akan digelar pada 17-21 Oktober di JI-Expo Kemayoran, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (9/10). Sofjan menyatakan, pihaknya berharap agar upaya antar kedua negara untuk membatasi ekspor CPO tersebut bisa disepakati.

Read more...
 
Apindo: Trade Expo Jangan Berorientasi Ekspor

Sindonews - Trade Expo Indonesia (TEI) ke-27 akan segera digelar pada 17-21 Oktober 2012 di Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta forum ini tidak berorientasi pada ekspor.

“TEI jangan cuma targetkan pembeli dari luar negeri,” ujar Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Read more...
 
Apindo: Tuntutan Buruh Ganggu Iklim Investasi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai iklim investasi akan terganggu terkait tuntutan buruh yang menolak sistem kerja alih daya (outsourcing) dan peningkatan upah.

"Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan cepat akan berdampak negatif, terutama iklim investasi terganggu karena banyak investor males berinvestasi di Indonesia," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi di Jakarta, Selasa.

Read more...
 
Sofjan Wanandi: Pengusaha Direpotkan Konflik KPK-Polri Karena Tak Ada Kepastian Hukum

SPC, Jakarta – Dampak kisruh antara Polri dan KPK yang memuncak pada akhir pekan lalu merembet kemana-mana.

Dunia usaha juga mulai merasakan dampaknya. Para pengusaha mengaku kisruh itu akan memengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Read more...
 
APINDO Desak Pemerintah Daerah Perketat Pengawasan Perusahaan Outsourcing

SIDOARJO: Asosiasi Pengusahaan Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pengawasan bagi beroperasinya perusahaan outsourcing.

Desakan Apindo menyusul saat ini terdapat sekitar 5.000 perusahaan outsourcing yang beroperasi tetapi hanya 100 yang memiliki kelengkapan perizinan.

Read more...
 
Kerjasama Indonesia-Uni Eropa Saling Melengkapi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Indonesia dinilai harus lebih mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Uni Eropa yang merupakan gabungan negara-negara maju tersebut. Ini karena kerjasama perdagangan maupun investasi antara keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Read more...
 
CEPA Dorong Indonesia Tingkatkan Ekspor Komoditi Pertanian

Medan, (Analisa). Dibukanya perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Agreement (CAFTA) Januari 2010, ternyata menjadi sesuatu yang dianggap buruk bagi beberapa pengusaha. Karena, bertepatan dengan itu, produk lokal malah menjadi komoditi impor China, misalnya saja kopi, ataupun buah manggis. Namun, ketakutan itu dijanjikan tidak terjadi pada Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa yang sedang di garap dalam waktu dekat.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9
search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati