Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Kurs Jual Beli
 
Home Trade & Investment Ruang Media Artikel Kedelai: Harga Melejit, Perajin Menjerit
Kedelai: Harga Melejit, Perajin Menjerit

Tempe dan tahu disinyalir akan hilang dari pasaran selama beberapa hari ke depan. Pasalnya, sejak Rabu (25/7) lalu hingga Jumat (27/7) mendatang perajin tahu dan tempe mogok produksi. Aksi ini dilakukan menyusul melonjaknya harga kedelai dari Rp 5.500 per kilogram menjadi Rp 8.000 per kilogram.

Lonjakan harga kedelai yang drastis ini membuat perajin tempe dan tahu menjerit. Dengan harga kedelai yang melambung, keuntungan yang mereka peroleh habis untuk menutup biaya pembelian bahan baku. Sebagian perajin menyiasati kenaikan harga ini dengan mengurangi produksi atau memperkecil volume tempe yang dijual, tapi cara ini tetap tak banyak membantu mereka menutup kerugian. Sebagian perajin lainnya memilih beralih ke kedelai berkualitas rendah demi harga yang lebih murah. Akibatnya, tempe dan tahu yang dihasilkan pun berkualitas jelek.

Kenaikan harga kedelai ini adalah konsekuensi dari ketergantungan Indonesia pada kedelai impor, khususnya dari Amerika Serikat. Tahun lalu, dari sekitar 1.897.000 ton impor kedelai nasional, 1.730.000 di antaranya berasal dari AS. Kekeringan parah yang melanda separuh wilayah pertanian negeri Abang Sam itu menyebabkan turunnya produksi kedelai dari 81,25 juta ton menjadi 76,25 juta ton. Turunnya jumlah pasokan ini otomatis membuat harga meroket. Harga kedelai melonjak 25% dibanding bulan lalu. Kementerian Perdagangan mencatat kenaikan harga kedelai di dalam negeri pada Juli 2012 mencapai 2,34 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu.

Menyikapi melonjaknya harga kedelai ini, pemerintah mengambil sejumlah langkah. Melalui rapat koordinasi pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (25/7) lalu, pemerintah mengambil kebijakan memfasilitasi dan memberikan keleluasaan kepada koperasi serta perajin tahu dan tempe untuk melakukan impor langsung. Pemerintah juga membebaskan bea masuk impor kedelai sebesar 5 persen hingga akhir tahun ini. Kebijakan itu diharapkan bisa mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga kedelai saat ini.

Namun sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah ini sebagai solusi instan. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, misalnya, meragukan bahwa harga kedelai akan turun dengan ada kebijakan pembebasan bea masuk kedelai sebesar 5 persen. Pasalnya, kata Gita, kenaikan harga kedelai jauh di atas 5 persen. Solusi yang lebih baik, tambah Gita, adalah mengubah pola konsumsi, di samping tentunya mengusahakan peningkatan produksi kedelai nasional sebagai solusi jangka panjang.

SWASEMBADA MASIH JAUH

Menanggapi kenaikan harga kedelai akibat berkurangnya pasokan dari AS ini, Ketua APINDO Anton Supit mengatakan bahwa situasi ini harus dengan cepat dimanfaatkan dengan menggenjot produksi pangan di dalam negeri. Namun, tambah Anton, upaya peningkatan produksi ini harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pascapanen dan pergudangan yang memadai.

Konsumsi kedelai nasional dan kemampuan produksi kedelai kita memang sangat timpang. Konsumsi kedelai nasional per tahun mencapai 2,6 juta ton. Kebutuhan tersebut tidak mampu dipenuhi dengan produksi nasional yang tahun ini hanya 870 ribu ton. Sementara rata-rata pertumbuhan produksi kedelai nasional dalam sepuluh tahun terakhir hanya sebesar 4,06 persen. Kondisi ini membuat Indonesia sangat bergantung pada impor. Karenanya harus ada upaya serius untuk meningkatkan produksi kedelai dengan memanfaatkan riset dan teknologi.

Riset di bidang pangan sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal. Contohnya adalah riset benih kedelai. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah memiliki hasil riset benih kedelai lokal yang memanfaatkan teknologi radiasi nuklir. Dua varietas hasil riset terakhir, Rajabasa dan Mutiara 1, berpotensi menghasilkan kedelai hingga 3,9 ton per hektar, tetapi pembenihannya hingga kini belum optimal.

Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono menuding kurangnya lahan sebagai penyebab tidak mampunya Indonesia memenuhi kebutuhan kedelai dengan produksi dalam negeri. Saat ini, kata Suswono, ada sekitar 600.000 hektar lahan kedelai dengan rata-rata pertumbuhan luas lahan kedelai per tahun adalah 2,72 persen. Namun lahan tersebut tidak sepanjang tahun digunakan untuk menanam kedelai, melainkan diselang-selingi dengan komoditas lain yang dianggap menguntungkan. Untuk mencapai swasembada kedelai, tambah Suswono, dibutuhkan lahan 1,5 juta hektar, dengan asumsi produktivitas 1,5 ton per hektar. Faktanya, dari 7,2 juta hektar lahan potensial di Badan Pertanahan Nasional, baru 13.000 hektar yang siap untuk dijadikan lahan kedelai.

Dari sisi anggaran sendiri, anggaran untuk sektor pertanian sebenarnya meningkat mencapai Rp 17,8 triliun atau naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun 2009 yang hanya Rp 8,2 triliun. Pada 2013, sektor pertanian bahkan direncanakan mendapat jatah anggaran Rp 19,3 triliun. Namun, kenaikan anggaran ini ternyata belum mampu dibarengi dengan peningkatan produksi pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas pertanian rata-rata tumbuh di bawah 1% per tahun, bahkan ada yang menurun. Menurut catatan, dari anggaran sebesar Rp 17,8 triliun untuk sektor pertanian, ternyata belanja modal hanya mendapatkan porsi 3,36%, sedangkan 46,47% justru dialokasikan untuk belanja sosial, 44,12% untuk belanja barang, dan dan 6,03% untuk belanja pegawai 6,03%.

Melihat situasi yang ada, swasembada kedelai nasional tampaknya masih jauh. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi dalam upaya peningkatan produksi kedelai nasional. Beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

  1. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian harus mengidentifikasi masalah rendahnya ketersediaan lahan untuk menanam kedelai dan mencari jalan keluar untuk mengadakan 1,5 juta hektar lahan yang diperlukan untuk mencapai swasembada kedelai.
  2. Lembaga riset seperti BATAN dan Kementerian Pertanian perlu duduk bersama untuk menggali hasil riset yang ada tentang kedelai dan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah nyata seperti pembenihan.
  3. Pemerintah harus memikirkan mekanisme dan bentuk insentif yang tepat untuk petani agar mereka mau meningkatkan produksi kedelai.

Kisruh akibat kenaikan harga kedelai ini merupakan “wake up call” bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk kembali serius melakukan upaya penguatan pangan nasional. Tanpa keseriusan dan kerja sama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait, masalah ketergantungan terhadap kedelai impor ini akan menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, perajin tempe dan tahu akan terus tertekan, dan tempe akan semakin sulit tersaji di meja makan keluarga Indonesia. (DP/Active)

 

 

 
search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati