Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Kurs Jual Beli
 
Gambaran Umum FTA Lainnya

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo ABE telah menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA) pada tanggal 20 Agustus 2007. Perjanjian IJ-EPA ini merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memiliki perjanjian EPA dengan Jepang. Unsur-unsur utama dalam perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sektor, yaitu: trade in goods, investment, trade in services, movement of natural persons, intellectual property rights, cooperation, competition policy, energy and mineral resources, government procurement, custom procedures, improvement of business environment, dispute avoidance and settlement.

IJ-EPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang pengembangan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barung di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja di antara kedua negara, dan perdagangan.

Bagi Indonesia, IJ-EPA merupakan komplementer untuk kerja sama regional seperti ASEAN plus, APEC, dan WTO Putaran Pembangunan Doha. IJ-EPA akan memberikan peningkatan ekspor produk dan tenaga jasa Indonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kemampuan industri Indonesia.

ASEAN-China FTA

Persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China

Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk:

  • Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para Pihak;
  • Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah;
  • Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara para Pihak; dan
  • Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara Anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan di antara para Pihak.

Para  pihak sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian ASEAN-China FTA dalam 10 tahun, dan memperkuat serta meningkatkan kerja sama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut:

  • Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang.
  • Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan
  • Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;
  • Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru.
  • Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi di mana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
  • Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
  • Perluasan kerja sama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama di antara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerja sama dari sektor- sektor/bidang-bidang yang telah  disepakati; dan
  • Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektivitas bagi implementasi Persetujuan ini.



ASEAN-Korea FTA

Persetujuan kerangka kerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Tujuan dari persetujuan ini adalah:

  • Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Para Pihak;
  • Meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa secara progresif serta menciptakan rezim investasi yang transparan, liberal, dan fasilitatif;
  • Menggali bidang-bidang baru dan mengembangkan langkah-langkah yang sesuai untuk  kerja sama dan integrasi ekonomi yang lebih erat;
  • Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan di antara para pihak; dan
  • Membentuk suatu kerangka kerja sama untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi antara para pihak.

Para Pihak akan membentuk, konsisten dengan Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS, suatu ASEAN-Korea FTA dan memperkuat serta meningkatkan kerja sama ekonomi melalui:

  • Penghapusan tarif dan hambatan nontarif secara progresif dalam semua perdagangan barang secara substansial;
  • Liberalisasi perdagangan jasa secara progresif  dengan cakupan sektor yang substansial;
  • Pembentukan suatu regim investasi yang terbuka dan kompetitif yang memfasilitasi dan mendorong investasi antara Para Pihak;
  • Pemberian perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara anggota ASEAN dan fleksibilitas tambahan untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru sebagaimana disepakati dalam deklarasi bersama mengenai kerja sama kemitraan menyeluruh antara ASEAN dan Korea serta elemen-elemen utama yang terkait dengan hal tersebut;
  • Pemberian fleksibilitas kepada Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-Korea FTA untuk menyampaikan bidang-bidang sensitif mereka atas barang, sektor jasa dan investasi, dengan fleksibilitas untuk dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
  • Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif;
  • Penggalian cara-cara dan perangkat untuk memperluas kemitraan ekonomi mereka ke dalam bidang-bidang baru dan perluasan kerja sama ekonomi pada bidang-bidang yang mungkin disepakati di antara Para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi di antara Para Pihak; dan
  • Pembentukan prosedur dan mekanisme yang tepat dengan tujuan implementasi yang efektif dari Persetujuan ini.


Sumber: Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI

 


A
SEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area

A. PENDAHULUAN

AANZ-FTA merupakan FTA regional yang bersifat komprehensif yang menggunakan pola single undertaking. AANZ-FTA perlu dilihat sebagai sebuah paket komprehensif yang menawarkan tidak saja tantangan di sektor tertentu, tetapi juga manfaatnya secara lintas sektoral dan peluang kerjasama bilateral yang dirintis selama perundingan yang mencakup sektor-sektor yang sensitif bagi Indonesia.

B. DASAR HUKUM & CAKUPAN

Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area.

Hal tersebut dilanjutkan dengan proses negosiasi ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) yang dimulai pada awal tahun 2005. Setelah melalui 15 putaran perundingan, Persetujuan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area diselesaikan pada bulan Agustus 2008.

Untuk kemudian Persetujuan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Persetujuan AANZFTA terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran, yang mencakup: Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, ROO, Customs, SPS, TBT, Safeguard, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerjasama Ekonomi, DSM, ecommerce.


C. TUJUAN AANZ-FTA

  • Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi antara negara-negara anggota.
  • Meliberalisasi perdagangan secara progresif dan menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
  • Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.


D. MANFAAT

Manfaat AANZFTA tidak dapat diperbandingkan dengan FTA bilateral dikarenakan AANZ-FTA mencakup komitmen liberalisasi tarip regional yang dilengkapi dengan a regional Rule of Origin yang memungkinkan dikembangkannya basis produksi regional di kawasan.

AANZ-FTA juga membantu Indonesia dan negara ASEAN lainnya berkompetisi memasuki pasar AUS dan NZ pada saat AUS menyelesaikan perundingan FTA bilateral dengan China dan NZ telah memiliki FTA bilateral dengan China sejak April 2008.

Dari segi perdagangan beberapa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari AANZFTA antara lain adalah:

  • 92.98% ekspor INA ke AUS (US$ 2,4 billion) dan 78.79% ekspor INA ke NZ (US$ 325 million) akan menikmati bea masuk 0% pada saat Entry Into Force (2009).
  • 98.10% of ekspor INA ke AUS (US$ 2,6 billion) dan 79.95% ekspor INA ke NZ (US$ 330 million) akan menikmati bea masuk 0% mulai 2010.
  • 100% ekspor INA ke AUS termasuk Textile & Apparel and Footwear senilai US$ 51 million akan menikmati bea masuk 0% mulai tahun 2020.
  • Khusus untuk Textile & Apparel yang saat ini memilik bea masuk antara 5-17.5%, AUS merespon permintaan INA dengan mempercepat penurunan bea masuknya dari 2012 ke 200t9-2010 dan dari 2020 ke 2009/2010/2015.
  • AUS memberikan komitmen penurunan bea masuk lebih cepat atas 25 produk otomotif kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand.
  • 81.12% ekspor INA ke NZ (US$ 335 million) akan menikmati bea masuk 0% mulai 2012.
  • Bea masuk untuk 263 produk Textile & Apparel yang merupakan kepentingan ekspor INA (saat ini dikenakan bea masuk antara 7.75-19% di NZ) akan dihapuskan lebih cepat yakni dari 2020 ke 2017, sementara 19 produk lainnya pada 2018.


E. TANTANGAN BAGI INDONESIA

  • Indonesia harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas produksi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk Australia dan New Zealand.
  • Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing.
  • Meningkatkan networking pemasaran.
  • Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby.


Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang AANZ-FTA.

 


search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati