UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.2 TAHUN 1992

TENTANG USAHA PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,



Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu

dilaksanakan secara berkesinambungan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis

risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;

c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk

menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus

merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga

memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan

perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam

pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak

yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan

prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat

mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan

Undang-undang tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok

Perkoperasian(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2832);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha

Negara (Lembaraan Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran NegaraTahun 1969 Nomor

40,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih,

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia,

tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang,

rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara

wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan

perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan

Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan

Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan

Perusahaan Konsultan Akturia,

5. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya

seseorang yang dipertanggungkan.

7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi

Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa

keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti

rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian

ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

10. Agen Asuransi adalah sescorang atau badan hukum yang kegiatannya

memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama

penanggung.

11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan

jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

12. Perusahaan Konsultan Akturia adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia

kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan

pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu

orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu

dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang yang

lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya

kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.

14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan

kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan

timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup

atau meninggalnya seseorang.

b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan,

penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

BAB III

JENIS USAHA PERASURANSIAN

Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan

risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum

kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko

yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang

dipertanggungkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang

terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau

Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi

dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;

2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam

penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi

dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;

3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap

kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;

4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;

5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka

pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat

dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai

berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam

bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi;

b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang

asuransi jiwa, dan asuransi keschatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha

anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan

ulang.

Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup

kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyclenggarakan usaha dengan

bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan

kontrak asuransi;

b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan

bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan

dengan kontrak reasuransi;

c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha

jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek

asuransi kerugian;

d. Perusahaan Konsultan Akturia hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di

bidang akturia;

e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi

bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

BAB V

PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

Pasal 6

(1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan

memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.

(2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi di dalam negeri.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

(1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);

b. Koperasi;

c. Usaha Bersama (Mutual).

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat(l),usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan olch

perusahaan perorangan.

(3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual)

diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

BAB VII

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya

dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

(2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b harus merupakan:

a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan

kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau

memilikinya;

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para

pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi

Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

(1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha

dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program

Asuransi Sosial.

(2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dipenuhi persyaratan mengenai:

a. Anggaran dasar;

b. Susunan organisasi;

c. Permodalan;

d. Kepemilikan;

e. Keahlian di bidang perasuransian;

f. Kelayakan rencana kerja;

g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha

perasuransian secara sehat.

(3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperolch izin usaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan

pihak asing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan

Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:

1. Batas tingkat solvabilitas;

2. Retensi sendiri;

3. Reasuransi;

4. Investasi;

5. Cadangan teknis; dan

6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan

keuangan;

b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:

1. Syarat-syarat polis asuransi;

2. tingkat premi;

3. Penyelesaian klaim;

4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan

5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan

usaha.

(2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha

sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan darl penyelenggaraan

usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada

perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud