Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Kurs Jual Beli
 
Home Regulasi & UU Surat Edaran Menteri Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 19 May 2011 09:44

 

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


Nomor : 188.34/17/SJ

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Jakarta, 5 Januari 2010 Kepada

Yth. I. Para Gubernur

2. Para Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA


Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nornar 28 Tahun 2009 tentang Pajak- Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan untuk melaksanakan inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kepada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retrusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuot ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah serta materi muatannya. tidak termasuk secara limitafif diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD segera, dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat, ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.

4. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera melakukan revisi/melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, mengusulkan proses perubahan kepada DPRD dan menetapkah Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang PDRD:

5. Melaporkan .............


-2‑

5. Melaporkan pelaksanaan penataan, penghentian, dan Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGRI

GAMAWAN FAUZI

Tembusan

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

3. Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;

4. Menko Perekonomian Republik Indonesia

5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SE_Menteri Dalam Negeri_Perda Pajak Daerah dan Retribusi 2010.pdf)KEPMENDAGRI NO.188 TAHUN 2010Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah56 Kb
 
search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati