MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 188.34/17/SJ

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jakarta, 5 Januari 2010 Kepada

Yth. I. Para Gubernur

2. Para Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nornar 28 Tahun 2009 tentang Pajak- Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan untuk melaksanakan inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kabijakan Perbaikan Iklim Investasi di Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kepada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retrusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, membuot ekonomi biaya tinggi, menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah serta materi muatannya. tidak termasuk secara limitafif diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD segera, dihentikan pelaksanaannya dan dicabut.

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat, ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.

4. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera melakukan revisi/melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, mengusulkan proses perubahan kepada DPRD dan menetapkah Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang PDRD:

5. Melaporkan .............