Tantangan Pengusahaan Sumber Daya Air: Sinergi Sektor Privat dan Pemerintah

Pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan no. 85/PUU-XI/2013 (Putusan MK) menyatakan bahwa Undang - Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setidaknya terdapat enam prinsip yang dijadikan sebagai dasar oleh MK dalam menjatuhkan putusannya pada perkara a quo yaitu: (i) setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat atas air, (ii) negara harus memenuhi hak rakyat atas air, (iii) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, (IV) pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak, (v) prioritas utama pengusahaan air diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai dari negara, dan (vi) keterlibatan swasta untuk melakukan pengusahaan atas air masih dimungkinkan secara ketat sepanjang seluruh batasan sebelumnya telah terpenuhi dan masih terdapat ketersediaan air. Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai konsekuensi pembatalan UU 7/2004, MK menyatakan bahwa Undang - Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan kembali berlaku.

Meskipun demikian, pemberlakuan kembali atas ketentuan UU 11/1974 sebagai dasar pengusahaan sumber daya air di Indonesia tidak serta merta dapat diimplementasikan secara langsung sehingga menimbulkan keraguan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas pengusahaan sumber daya air pasca dikeluarkannya Putusan MK.

Menjawab permasalahan yang ada, Pemerintah menyusun dua rancangan peraturan pemerintah, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air (RPP SDA) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM). Secara teknis, RPP SDA pada prinsipnya mengatur pola penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air dari aspek hulu yang mencakup ketentuan tata kelola, perizinan serta alokasi sumber air untuk kegiatan pemanfaatan air. Sementara itu, ketentuan mengenai aspek hilir diatur dalam RPP SPAM yang mencakup ketentuan sistem penyediaan air minum kepada masyarakat.

Menurut Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani APINDO berupaya melakukan sinergi dengan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai sektor privat terkait tantangan RPP pengusahaan sumber daya air demi mengisi kekosongan hukum tersebut. "Merupakan hal bijak bagi pemerintah untuk dapat melakukan konsultasi dan merangkul masukan dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha khususnya dalam proses penyusunan aturan terkait dengan pengusahaan sumber daya air," terang Hariyadi.

Dengan melakukan sinergi dan melibatkan sektor privat, Hariyadi mengemukakan jika pihak swasta dan pemerintah diharapkan bisa menemukan titik keseimbangan dalam penyelenggaraan sumber daya air oleh negara, BUMN/BUMD dan swasta guna menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan kegiatan usaha di Indonesia.

Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan adanya disparitas kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan air di Indonesia dalam kurun waktu 2015 - 2019 yang diproyeksikan mencapai nilai sekitar Rp 274,8 triliun. Ia mengatakan, alternatif sumber pendanaan lainnya yang berasal dari donor maupun swasta sangat dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan (gap) yang ada. "Angka tersebut jelas berbanding dengan kemampuan pendanaan yang dapat disediakan oleh APBN untuk periode tersebut dengan jumlah 89 triliun rupiah. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan pendanaan lebih dalam menjamin ketersediaan air bagi masyarakat. Untuk itu, keterlibatan swasta diperlukan, salah satunya dengan memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki sektor privat," tambah Hariyadi.

Sementara itu, Hariyadi juga mengharapkan adanya kesiapan negara untuk mempersiapkan BUMN/BUMND yang memiliki kapasitas setara dengan kemampuan sektor privat sehingga RPP SDA dan RPP SPAM dapat dikaji dengan melibatkan sektor privat demi mengisi kekosongan hukum terkait pengusahaan sumber daya air di Indonesia.






Kamis, 18 Juni 2015 |