Surat Edaran Sikap DPN APINDO terkait JSHK/JKDK

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja Di luar Jam Kerja (JSHK) yang mewajibkan perusahaan melampirkan bukti pembayaran premi JSHK pada saat perusahaan mengajukan permohonan wajib lapor Ketenagakerjaan (baru/perpanjangan), maka DPN APINDO selaku organisasi yang mewakili Pengusaha menyampaikan sejumlah pandangan yang dituangkan dalam Surat Edaran Sikap DPN APINDO terkait JSHK/JKDK. (Silakan klik di sini)






Jumat, 25 Agustus 2017 |