Sharing session peranan pengusaha dan serikat pekerja Jepang

Peranan pengusaha dan serikat pekerja di Jepang yang mengedepankan joint consultation merupakan salah satu hal yang dapat menjadi pembelajaran untuk diterapkan di Indonesia.

Demikian disampaikan Manager Departemen HRD dan General Affairs, Iwan Zulkarnain, dalam sharing session melalui Executive Management Program Industrial Relations dan Human Resource Management yang diikutinya di HIDA Training Centre, Jepang. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran selama training, terutama terkait hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja, sistem penilaian pegawaian, hingga penciptaan suasana kerja yang nyaman dan produktif.

Hal tersebut meliputi sistem penggajian yang berdasarkan seniority base dan skill base. Sementara itu, pemberian bonus didasarkan pada performance base. "Penghargaan bagi karyawan yang mencapai prestasi terbaik dalam perusahaan atau organisasi juga bisa menjadi motivasi bagi karyawan lainnya," terang Iwan.

Action Plain lain yang dapat dilakukan setelah mendapatkan gambaran dari perusahaan Jepang adalah bagaimana perusahaan Indonesia bisa lebih fokus pada value added yang bisa dihasilkan bagi perusahaan atau organisasi untuk menambah pemasukan dan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi.

Iwan memaparkan, kedisiplinan dan perencanaan kerja yang baik bisa diterapkan dalam perusahaan, dimana ada monotoring hasil pencapaian untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan sehingga memiliki output baik bagi perusahaan atau organisasi. Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, penciptaan sekretariat kuat dan profesional diupayakan dengan beberapa hal, diantaranya melalui pelatihan dan perekrutan pegawai profesional yang disesuaikan dengan bidang tertentu.

Iwan menambahkan, jika pelatihan yang diikutinya memberikan gambaran terkait peranan pengusaha dan serikat pekerja di Jepang. Peranan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: adanya joint consultation antara pengusaha dan serikat pekerja. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang lebih mengedepankan negosiasi.

Sementara untuk penentuan upah buruh, hal ini merupakan keputusan bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja melalui pertemuan nasional, dimana pemerintah tidak ikut campur karena peranannya hanya sebagai pendengar, sehingga tidak memutuskan terkait upah. Penentuan upah di Jepang ini dikenal dengan Rengo HQ.

Dalam sistem Human Resources Management, Jepang menerapkan employment patterns,  grading, salary, dan appraisal system bagi para pegawainya. Iwan menuturkan secara singkat kondisi pekerja di Jepang yang pada tahun 2005 memasuki era penurunan populasi penduduk, dimana angka kelahiran terus menurun. "Tenaga kerja produktif mulai menurun pada tahun 1998, sementara jumlah penduduk tua yang berusia 65 tahun ke atas semakin meningkat," ujarnya. Peningkatan penduduk usia lanjut di Jepang diperkirakan mencapai 26,8% pada 2015 dan 30,3% di tahun 2025.

Cara yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menghambat penurunan tenaga kerja produktif adalah dengan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pegawai di atas 65 tahun meskipun melalui sistem kontrak. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja penduduknya, Jepang juga mendorong para pegawai wanitanya untuk tetap bekerja setelah melahirkan. Tenaga kerja asing pun diberikan kesempatan bekerja di perusahaan Jepang.

Penduduk lanjut usia di Jepang semakin meningkat karena semakin baiknya angka kemungkinan hidup  dimana usia laki-laki mencapai 79,44 tahun dan perempuan berusia 85,90 tahun. Di sisi lain, pegawai Jepang pensiun pada usia 60 tahun. Meskipun demikian, ada beberapa perusahan yang masih mempekerjakan pegawainya hingga 65 tahun.  







Kamis, 20 November 2014 |