Serikat Pekerja Menyambut Baik Rencana Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Uni Eropa

Jakarta - Perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja di Indonesia menyambut baik rencana Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun dalam perjanjian tersebut perlu dipastikan nasib dan kepentingan pekerja diperhatikan. Hal itu mengemuka dalam acara sosialisasi CEPA Indonesia-Uni Eropa yang digelar APINDO bersama perwakilan serikat pekerja Indonesia di Jakarta Selasa (14/8) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi, Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Colin Crooks, serta Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin RI Agus Tjahajana Wirakusumah.

Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi CEPA kepada serikat pekerja sangat penting. Sebab pekerjalah yang akan merasakan dampak langsung ketika investasi masuk ke Indonesia jika CEPA jadi ditandatangani. "Kami ingin menghimpun masukan dari pelaku usaha di daerah, asosiasi-asosiasi industri, dan perwakilan serikat pekerja tentang rencana CEPA dengan Uni Eropa. Masukan-masukan ini akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi CEPA. Melalui konsultasi seperti ini, diharapkan CEPA dapat mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan. Tidak seperti ASEAN-China Free Trade Agreement yang cenderung merugikan kita."

Sementara itu, Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Colin Crooks menekankan perlunya upaya untuk menggali lebih dalam potensi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, ungkap Colin, adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Meskipun Uni Eropa sedang dilanda krisis ekonomi, ekspor-impor antara Indonesia dengan Uni Eropa masih tumbuh. Sekarang nilainya mencapai lebih dari USD 30 miliar. Indonesia sendiri mengalami surplus perdagangan sebesar USD 8 miliar per tahun. Meski demikian, nilai perdagangan ini masih lebih kecil dibanding Singapura (USD 65 miliar), Malaysia (USD 45 miliar), dan Thailand (USD 40 miliar). Uni Eropa sendiri sedang melakukan diversifikasi ke pasar-pasar baru, tetapi menginginkan dijalinnya CEPA untuk mengamankan akses jangka panjang ke Uni Eropa.

Dalam hal investasi, Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Investasi Uni Eropa di Indonesia yang hanya EUR 800 juta pada 2006 kini meningkat menjadi sekitar EUR 2,8 miliar pada 2012. Satu juga orang Indonesia kini bekerja di lebih dari 1.000 perusahaan Uni Eropa di Indonesia. "Meski demikian, Indonesia baru memperoleh 1,6% dari investasi Uni Eropa di Asia. Investasi ini bisa diperbesar jika Indonesia dan Uni Eropa menjalin CEPA," jelas Colin.

Dari sisi ketenagakerjaan, Colin menyoroti besarnya jumlah angkatan kerja Indonesia yang mencapai 117 juta dengan tingkat partisipasi kerja 68 persen. Sayangnya, meski tingkat pengangguran Indonesia menurun (6,6%), kualitas lapangan kerja yang tersedia masih relatif rendah. Enam puluh dua persen tenaga kerja Indonesia diserap di sektor informal dengan kesejahteraan dan jaminan sosial yang kurang memadai. "CEPA dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal melalui jalur perdagangan dan investasi," jelas Colin.

Lebih lanjut Colin memaparkan, CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa di sektor-sektor padat karya, antara lain minyak kelapa sawit; produk perkayuan; tekstil, garmen, dan alas kaki; perikanan dan makanan, dan lain-lain. Peningkatan ekspor berarti kenaikan produksi yang menambah penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor terkait. CEPA berpotensi meningkatkan impor Indonesia dari UE berupa barang modal, antara lain permesinan dan peralatan industri bagi peningkatan nilai tambah industri nasional. Pengembangan industri bernilai tambah akan menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih tinggi.

Selain itu CEPA juga berpotensi meningkatkan investasi Uni Eropa di Indonesia di sektor barang dan jasa. Peningkatan investasi akan menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik. Saat ini ada sekitar 1.000 perusahaan Uni Eropa di Indonesia yang mempekerjakan 1,1 juta orang dan mendukung kehidupan 4,4 juta orang. Perusahaan-perusahan Uni Eropa, kata Colin, mengutamakan pengembangan SDM (pelatihan) dan kesejahteraan (standar upah tinggi) pekerja dalam jangka panjang. Selain itu, ungkapnya, perusahaan-perusahaan Uni Eropa juga memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (US$ 500 juta selama 2011).

Sementara itu, menanggapi rencana CEPA dengan Uni Eropa, perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja menghimbau kepada pemerintah agar CEPA memasukkan klausul tentang perlindungan labor standard. Selain itu, perwakilan serikat buruh juga mengusulkan pembentukan forum khusus di mana serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat berdialog secara rutin untuk membahas masalah, hambatan, dan masukan mengenai CEPA. Di samping itu, perwakilan serikat pekerja juga meminta agar pemerintah menerapkan standar yang sama ketika menegosiasikan klausul tentang pekerja dalam kerja sama-kerja sama internasional.

Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin RI Agus Tjahajana, yang merupakan ketua tim perunding Indonesia dalam negosiasi CEPA mengatakan, negosiasi CEPA dengan Uni Eropa merupakan suatu langkah panjang. Beberapa studi tentang CEPA, kata Agus, sudah dimulai namun belum cukup. Sebagai ketua tim perunding, Agus mengharapkan masukan semua pihak agar CEPA dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak. "CEPA adalah kerja sama untuk tumbuh bersama. Oleh karena itu kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Kami juga akan melibatkan kalangan akademisi untuk menganalisis berbagai aspek kerja sama ini," tandasnya.

Kegiatan sosialisasi CEPA ini merupakan bagian dari kerja sama antara APINDO dan Uni Eropa di bawah program "Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment" (ACTIVE). Program ACTIVE mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam bidang advokasi kebijakan, penelitian dan penyebarluasan informasi, serta peningkatan pelayanan kepada para anggotanya. Program ini juga bertujuan untuk menguatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam negosiasi CEPA serta meningkatkan pemahaman dunia usaha Indonesia tentang CEPA dalam strategi integrasi global. Informasi lebih lanjut mengenai program ACTIVE dapat diperoleh di:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/funding_opportunities/grants/index_en.htm







Senin, 26 Mei 2014 |