RUU Sumber Daya Air Berpotensi Negatif Bagi Dunia Usaha

Hari ini, sejumlah 12 Ketua asosiasi yang terdiri dari gabungan pengusaha dan himpunan berkumpul di APINDO (Asosisasi Pengusaha Indonesia), untuk menyampaikan pendapat terkait dengan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA). Sebagaimana diketahui publik bahwa saat ini DPR sedang menyusun RUU SDA yang mengatur tata kelola sumber daya air sebagai pengganti UU 11 th 1974 tentang Pengairan, sebagai tindak lanjut dari putusan MK. RUU SDA tersebut telah disampaikan oleh DPR RI kepada Pemerintah pada akhir April 2018 dan Presiden telah menunjuk kementerian untuk pembahasan bersama dengan DPR.

Dalam diskusi kebijakan publik ini, tercapai kesimpulan bahwa APINDO bersama seluruh Ketua Asosiasi yang hadir bersepakat untuk mendukung niat Pemerintah dan DPR dalam menerbitkan UU baru pengganti UU No 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang berlaku saat ini. UU baru diperlukan untuk mengatur pengelolaan SDA agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, keseimbangan ekologis/lingkungan hidup dan menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Namun, terdapat catatan kritis bahwa isi dari RUU SDA tersebut masih belum dirumuskan dengan baik sehingga mencampur adukkan pemikiran sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Hal ini menimbulkan potensi dampak negatif yang luar biasa bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Seluruh jenis industri produk dan jasa akan terkena dampak dari campur aduknya pemikiran ini.

"Menampung berbagai masukan dari asosiasi-asosiasi terdampak dari RUU SDA ini, terdapat keluhan bahwa pasal-pasal dalam RUU SDA berpotensi negatif bagi dunia usaha. Seharusnya, negara bisa memberikan upaya untuk menjaga iklim investasi dan perlindungan usaha. Namun alur pemikiran dalam RUU ini malah membangun ketidakpastian usaha, lantaran tercampur aduknya pengelolaan sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi." papar Direktur Eksekutif APINDO, Danang Girindrawardana.

Danang Girindrawardana, menambahkan, ada empat hal strategik yang berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia, dan ini harus benar-benar dipertimbangkan secara serius.

  1. Pertama, arah tujuan RUU SDA ini mau mencari pemasukan bagi Negara atau mau mengatur kelancaran investasi yang berimbang dengan kebutuhan masyarakat, karena terdapat pasal-pasal pungutan terhadap dunia usaha dalam bentuk bank garansi dan kompensasi untuk konversasi SDA minimal 10% dari laba usaha (Pasal 47 RUU SDA).
  2. Kedua, arah RUU SDA ini belum memiliki orientasi perbedaan yang jelas tentang kewajiban negara dalam menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat dan sekaligus kewajiban negara dalam membangun perekonomian yang memajukan masyarakat dunia usaha. (Pasal 46 RUU SDA dan Pasal 51 ayat 1 serta Penjelasannya).
  3. Ketiga, arah RUU SDA ini tidak mengedepankan perlindungan sumber air (Penjelasan Pasal 63 huruf f)
  4. Keempat, arah RUU ini mengatur bahwa swasta apapun jenis industrinya, akan menjadi prioritas terendah untuk mendapatkan ijin pemanfaatan sumber daya air (Pasal 46, ayat 1 dan Pasal 49, ayat 3 RUU SDA).

Dengan sejumlah potensi negatif dalam RUU SDA tersebut, APINDO berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan:

  1. Pemisahan pengaturan SDA berdasarkan fungsi air untuk kebutuhan sosial/publik (SPAM) dan fungsi air untuk kegiatan ekonomi.
  2. Perumusan RUU SDA yang perlu dilakukan dengan visi strategik nasional yang berimbang antara kepentingan hak-hak publik, kelestarian lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi.
  3. Perumusan RUU SDA perlu mempertimbangan kepentingan apa terhadap adanya pungutan dunia usaha yang sudah barang tentu menggunakan SDA, sehingga masyarakat tidak perlu terbeban biaya kemahalan.






Kamis, 19 Juli 2018 |