Rekomendasi Bidang Ketenagakerjaan dan Investasi dalam Rakerkonas APINDO 2017

Rakerkonas APINDO merekomendasikan beberapa persoalan stratejik terkait peraturan perundang-undangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja dunia usaha berikut ini.

Rekomendasi ini bersifat dua arah, yang pertama merupakan rekomendasi yang bersifat internal dan kedua merupakan rekomendasi yang bersifat eksternal.

Rekomendasi Internal

1.      Monitoring perundang-undangan yang masuk dalam Prolegnas dengan keterlibatan aktif memberikan masukan baik kepada DPR RI, DPD RI maupun unsur Pemerintah terkait

2.      Monitoring Judicial Review terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di MA yang akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

3.      Melakukan kajian mendalam untuk evaluasi implementasi PP No.46/2014 Tentang Pajak UKM yang bersifat final, dengan menimbang manfaat dan  beban bagi UKM


Rekomendasi Eksternal

1.         Perubahan UU 13/2003 tentang 'Ketenagakerjaan'

APINDO menilai bahwa UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan gagal menjalankan mandatnya untuk meningkatkan kualitas Hubungan Industrial dalam mendukung Perekonomian Indonesia. Pengusaha terhambat untuk mengembangkan usahanya, Pekerja kurang terjamin pekerjaan, dan Pencari Kerja sulit mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya, APINDO menilai UU No.13/2003 tidak sekadar perlu direvisi, namun UU tersebut harus diganti. Pembentukan UU yang baru harus dilakukan satu paket dengan UU Serikat Pekerja (SP/SB) dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) secara komprehensif. Penggantian UU yang telah diwacanakan bertahun tahun ini perlu kepemimpinan langsung Presiden untuk dapat menjamin keberhasilannya mengingat persoalannya yang rumit lintas sektoral sekaligus memiliki aspek politis yang sangat besar.

2.      Paket Kebijakan Ekonomi

Untuk mendukung kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, APINDO memberikan masukan dalam penyusunan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I - XIV sebagai bagian dari reformasi kebijakan dan birokrasi dalam hal ekonomi. Masukan APINDO tersebut berupa Matriks kebijakan yang disusun berdasarkan rekomendasi dan usulan dunia usaha dari 25 asosiasi sektoral yang mencakup rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang.

Rekomendasi jangka pendek terkait deregulasi peraturan yang menghambat dunia usaha dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, relaksasi kebijakan fiskal dan kebijakan kredit perbankan, kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim dunia usaha termasuk kebijakan upah minimum yang realistis, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan percepatan belanja pemerintah.

Sementara rekomendasi jangka panjang meliputi konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti/substitusi impor dengan menciptakan industri kompetitif, dan adanya kebijakan pendorong ekspor termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor baru.

3.      Tax Amnesty

APINDO mendukung pemerintah dalam penyusunan UU Tax Amnesty dan implementasinya. Dukungan tersebut didasari keyakinan bahwa kebijakan Tax Amnesty akan memberikan manfaat yang besar terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi dengan pertimbangan bahwa aset yang sudah "bersih" dalam hal perpajakan akan dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif secara transparan. TA juga meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian.

Dengan mengikuti Tax Amnesty, diharapkan sebagai langkah awal bagi kepatuhan pajak (Tax Obedience) di masa datang, meninggalkan praktek-praktek penghindaran pajak (Tax Avoidance) selama ini.

APINDO menekankan perlunya memanfaatkan momen kebijakan Pengampunan Pajak secara maksimal karena kebijakan serupa belum tentu akan kembali dilaksanakan Pemerintah di waktu mendatang.

Manfaat langsung dari kebijakan Tax Amnesty adalah Uang Tebusan yang rendah, menghindari denda pajak yang sangat besar, bebas dari pemeriksaan SPT 2015 dan tahun sebelumnya, serta kerahasiaan data yang menggunakan kebijakan Pengampunan Pajak dijamin UU untuk tidak boleh dibuka ke pihak manapun dan tidak dapat digunakan sebagai bukti awal tindakan / penegakan hukum atas hal perpajakan. Data kekayaan di dalam dan luar negeri juga akan semakin terbuka sebagai bagian dari persiapan Indonesia yang merupakan anggota OECD dalam komitmen keterbukaan informasi keuangan pada tahun 2018 mendatang.

4.      UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan), PPN & PPH

Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya tahun 2016 lalu, Pemerintah sedang melakukan reformasi sistem perpajakan. Setelah merampungkan UU Tax Amnesty pada akhir Maret 2017, melalui kesepahaman dengan pelaku usaha, Pemerintah akan melakukan revisi atas UU KUP, PPh dan UU Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2017 untuk meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia.

APINDO berpandangan agar pemerintah mengevaluasi tarif PPh Badan yang saat ini masih di atas 20% agar dapat ditekan seperti Singapura yang telah mengenakan tarif PPh Badan sebesar 17%, atau minimal dapat ditekan ke bawah 20% sehingga ekonomi Indonesia semakin berdaya saing.

Revisi atas UU PPh dan UU PPN ditujukan agar pemerintah dapat mencapai penerimaan pajak secara high compliance tanpa membebani kinerja dunia usaha. Dengan melakukan penyesuaian tarif pajak PPh Badan dan PPN menjadi lebih kompetitif, diyakini akan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan juga meningkatkan daya saing. Dengan demikian, melalui high compliance dan aktivitas ekonomi yang semakin besar maka pemasukan pajak negara akan semakin meningkat (high return).

Sementara itu, UU KUP harus disesuaikan dengan pengaturan-pengaturan dalam UU tentang Amnesti Pajak agar tidak ada pertentangan diantara UU Amnesti Pajak dan KUP.

5.      UU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dari draft RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki intensi untuk memperluas pemberlakuan kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian TJSL tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Namun, dalam RUU TJSP ini, kewajiban tersebut akan dibebankan ke semua perusahaan. Bahkan, pembahasan RUU ini sudah mengarah pada besaran iuran yang akan diwajibkan bahkan dengan menerapkan rate prosentase tertentu dari keuntungan perusahaan. APINDO berpandangan bahwa regulasi yang mewajibkan ini kemudian menjadi sebuah langkah mundur dari praktek CSR yang ideal dan pada akhirnya sangat berpotensi hanya memperburuk iklim investasi dan daya saing usaha serta mereduksi spirit CSR yang beyond compliance hanya menjadi sekadar kepatuhan teknis terhadap regulasi.

6.            PP Halal

Pada 17 Oktober 2014 disahkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai satu-satunya UU Halal di Dunia. Dalam Pandangan APINDO, regulasi itu berdampak terhadap perekonomian Indonesia. UU JPH telah mengubah positioning strategik kebijakan perdagangan Indonesia lantaran definisi dan pengaturan mengenai Produk oleh UU tersebut berdampak luas terhadap seluruh barang dan jasa di Indonesia.

APINDO menilai UU tersebut memunculkan kerumitan hubungan perdagangan Indonesia dengan Luar Negeri, termasuk kerumitan manajemen proses bisnis operasional industri modern, menengah dan skala kecil dengan sejumlah standar yang berlaku secara internasional.

Selain itu, UU JPH memunculkan birokrasi baru yang bertentangan dengan semangat deregulasi dan debirokratisasi, adanya potensi korupsi dan pungli dari bisnis sertifikasi yang terorganisir, serta potensi konflik sosial atas perlakukan Negara terhadap kelompok tertentu.

APINDO memandang Pemerintah sebaiknya belum perlu mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) terkait dengan Implementasi UU No.33 Tahun 2014. APINDO juga memberikan rekomendasi untuk melakukan upaya amandemen terhadap UU No.33 Tahun 2014, khususnya pada pasal terkait kewajiban sertifikasi halal (mandatory) menjadi sertifikasi halal secara sukarela (voluntary) agar lebih implementatif dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Di tahun 2017, APINDO akan tetap mengawal proses kelanjutan UU JPH ini.

7.                  UU Persaingan Usaha

APINDO menyambut baik rencana DPR untuk melakukan amandemen atas UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU tersebut dinilai sangat penting memberikan aturan jelas mengenai kehidupan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Azas dan tujuan UU adalah menciptakan iklim fair play dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi, adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

APINDO meyakini, pelaksanaan UU harus dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi pelaku usaha nasional dengan cara berbisnis sehat.

Oleh karenanya, APINDO telah mengirimkan sejumlah usulan dan tanggapan mengenai rencana revisi UU tersebut. APINDO menilai revisi sebaiknya dilakukan secara komprehensif, diantaranya mengenai Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dinilai kabur, tidak ada tolok ukur jelas dan tegas, sehingga pengertian tersebut telah menjadi pasal karet, adanya kewenangan KPPU yang berlebihan dengan adanya penambahan kewenangan KPPU terkait Extra Territory Law Enforcement yang menurut APINDO perlu dipertimbangkan secara hati-hati, terkait substansi dan struktur, Denda dan Hukuman, dll.

8.                  Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

Pada Februari 2016, DPR RI telah mengesahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2016. Dengan disahkannya UU ini, setiap pekerja baik karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan membayar iuran Tapera. APINDO secara tegas menolak apabila dana kepesertaan / pembiayaan program Tapera tetap dibebankan kepada pengusaha / pemberi kerja.

APINDO mengusulkan agar proses penyusunan PP turunan dari UU Tapera tersebut dapat berisikan pasal-pasal yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan dana jangka panjang Tapera agar dapat diambil dari sumber-sumber dana jangka panjang yang telah ada sebelumnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila regulasi tersebut benar-benar terealisasi dan dikeluarkan pada 2017 ini, peraturan kebijakan turunan tersebut nantinya haruslah dapat mengintegrasikan skema pembiayaan perumahan ke dalam program jaminan sosial yang sudah ada sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana publik yang sudah dihimpun dari pekerja dan pengusaha seperti dana jaminan sosial ketenagakerjaan.

9.         Sinergi Kebijakan Daerah

APINDO mengapresiasi penghapusan 3.143 Perda oleh Pemerintah (Kemendagri RI), namun dunia usaha menilai dalam tahun 2016 bahwa masih banyak Perda-Perda lain yang bersifat menghambat iklim investasi namun belum dihapuskan.

Beberapa Pemda telah memiliki arah positif dengan membenahi Perda dan pembenahan kelembagaan, namun masih banyak daerah yang belum memiliki semangat serupa untuk mendukung geliat investasi dan perbaikan iklim usaha. Kondisi tersebut harus secepatnya diperbaiki dan disempurnakan di tahun 2017.

Saatnya pemerintah pusat yang telah melakukan reformasi di tingkat Nasional agar dapat mengajak dan mengikutsertakan Pemda, sehingga proses reformasi di daerah dapat berjalan sejalan dan seiring. Pemerintah Pusat perlu memberi dukungan lebih serius dalam pengembangan ekonomi daerah agar Pemda mampu melayani dan merawat investasi di daerahnya karena tanpa dukungan pemda investasi tidak dapat direalisasikan mengingat ijin-ijin dasar merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu, pembuktian perubahan pola kebijakan daerah yang baik harus direalisasikan, sehingga dunia usaha dapat melihat Otonomi Daerah dengan prospek yang semakin baik. Desentralisasi masih membawa banyak persoalan, kapasitas kepemimpinan daerah dan kapitalisasi potensi ekonomi di tingkat daerah yang masih rendah. Namun saat ini mulai terlihat perbaikan pola ekonomi daerah dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah meskipun masih sangat terbatas.

Dalam perspektif ekonomi, desentralisasi harus menjadikan suatu daerah menjadi lebih makmur / lebih baik yang dapat dinilai dari berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak kalah pentingnya, performansi data pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan utilisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak hanya ditempatkan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau di bank-bank daerah, namun digunakan untuk membangun fasilitasi-fasilitas yang bersifat produktif.

Pengawasan kebijakan daerah mendapat tantangan besar pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kewenangan pemerintah untuk membatalkan Perda (Peraturan Daerah) dan memberikannya ke MA (Mahkamah Konstitusi).

10.    CPO (Crude Palm Oil)

Indonesia harus melawan propaganda internasional dari Komisi Eropa yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia khususnya terkait Industri Kelapa Sawit. Berbagai pihak seperti Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, LSM harus secara cermat dan cerdas untuk tidak terjebak dalam propaganda kepentingan asing yang menggunakan berbagai isu-isu populis terkait dengan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dsb. Semua stakeholder harus mendukung pengembangan industry CPO di Indonesia untuk kemanfaatan bagi penciptaan lapangan kerja, dsb.

11.       Peraturan Tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sejumlah Peraturan perundang-undangan dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) dan Permen (Peraturan Menteri) terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus direvisi karena menghambat aktivitas perekonomian di sector-sektor terkait. Peraturan tersebut diantaranya PP 71/2014jo PP57/2016, PermenLHK 17/2017 dan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir terkait lahan gambut harus dilakukan revisi mendasar agar memungkinkan untuk pemanfaatan lahan gambut secara produktif.

12.             Perdagangan Internasional: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Untuk mengakomodasi kepentingan dunia usaha, APINDO bersama dengan the Indonesia -Australia Business Partnership Group (IA-BPG) mengeluarkan Position Paper yang ditujukan kepada pemerintah kedua negara terkait negosiasi the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dalam Position Paper tersebut, terdapat enam sektor yang dinilai potensial bagi keterlibatan lintas sektor kedua negara, yaitu: 1. Perluasan Pariwisata dan Peningkatan Keramahtamahan, 2.Melindungi ketersediaan pangan domestik dan berkontribusi dalam penyediaan pangan global, 3.Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4.Peningkatan kesehatan dan kualitas hidup, 5.Mempercepat konektivitas perekonomian digital, e-commerce, dan industri kreatif, dan 6.Memfasilitasi peluang pembangunan infrastruktur dan energi

Position Paper tersebut juga mengidentifikasi 22 rekomendasi dengan menyajikan sejumlah pertimbangan dan peluang bagi berbagai sektor melalui aktivitas lintas sektor dan 75 rekomendasi bagi sektor khusus.

Pemerintah diharapkan mengadopsi pokok-pokok rekomendasi yang telah dirumuskan oleh APINDO.






Jumat, 19 Mei 2017 |