Posisi APINDO Terhadap Peraturan Bank Indonesia Mengenai “Kewajiban Penggunaan Rupiah”

Gambaran Umum

  • Bank Indonesia melalui PBI no 17/3/PBI/2015 mewajibkan setiap pihak menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI kecuali untuk beberapa transaksi yaitu:

(1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN

(2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri

(3) transaksi pedagangan internasional

(4) simpanan di Bank berupa Valas

(5) transaksi pembiayaan internasional.

  • Dalam PBI tersebut diatur mengenai sanksi yaitu :

(1) Pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penggunaaan rupiah untuk transaksi tunai dan atas larangan menolak Rupiah maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidanan denda paling banyak Rp 200.000.000.

(2) Pihak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi, dan larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Sikap APINDO

  • APINDO meminta pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan kewajiban penggunaan rupiah ini. Untuk itu, pemerintah harus menolak dispensasi yang banyak diajukan oleh berbagai perusahaan. APINDO melihat jika dispensasi ini terus diberikan maka peraturan ini tidak bisa berjalan.
  • Selain itu, APINDO meminta agar peraturan BI ini berlaku adil yaitu tidak hanya diterapkan pada perusahaan swasta tetapi juga diterapkan bagi BUMN. Untuk itu, pengenaan sanksi tegas tidak hanya diterapkan bagi pelanggar perusahaan swasta tetapi juga dikenakan bagi BUMN. APINDO melihat bahwa masih ada BUMN yang tidak menjalankan aturan tersebut






Selasa, 14 Juli 2015 |