Posisi APINDO Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun

-            Program Jaminan Pensiun (JP) harus dapat dilaksanakan maksimal. Saat ini, ada lebih dari 70% pekerja formal tidak tercakup dalam program JHT, selain harus membayar iuran program JP, terdapat tambahan iuran program JHT sebesar 5,7%. Beban ini merupakan suatu lonjakan yang cukup besar, dari 0% menjadi 8,7% (dengan ditetapkannya iuran JP 3%). Dengan iuran rendah di awal, beban bagi mereka jauh lebih ringan dan justru mudah bagi mereka untuk menyerap sekaligus antusias untuk bergabung.

-            PP Program Pensiun harus mampu mengeliminasi multi interpretasi kepesertaan Program Pensiun oleh perusahaan yang bersumber dari UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang terkait dengan potensi pembayaran berganda serta harmonisasi program pensiun perusahaan.

-            Program JP tidak mengecualikan peserta DPPK dan DPLK. Sepanjang UU No. 13/2003 masih berlaku dan menyatakan DPPK dan DPLK tidak wajib didanakan, maka pengusaha harus mengutamakan program JP yang bersifat wajib dibandingkan mengeluarkan cash-flow ganda (mendanakan UU Naker No. 13/2003 dan membayar iuran wajib program JP). Namun APINDO memposisikan bahwa pengusaha dapat mengkompensasikan / memperhitungkan sebagian atau seluruh pendanaan UU Naker No. 13/2003 kepada pendanaan iuran wajib program JP.

-          PP No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program JP. PP yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo telah mengatur mengenai besaran manfaat, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1.         Iuran JP sebesar 3% (pengusaha 2%, pekerja 1%), akan naik 1% setiap 3 tahun sekali. Dasar pengenaan terhadap upah/gaji, dengan batas teratas 7 juta Rupiah.

2.         Berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran akan dilakukan otomatis dengan menggunakan basis data JKM, JKK, dan JHT yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan.

3.         Pemberlakuan efektif mulai 1 Juli 2015.

4.         APINDO memiliki pemahaman bahwa pengenaan iuran tersebut akan dihitung sebagai kewajiban mulai 1 Juli 2015. APINDO telah mengajukan permohonan pengunduran pembayaran menjadi 15 November 2015, dikarenakan :

-            Kondisi yang dinilai mendadak bagi perusahaan untuk memulai pelaksanaan kepesertaan program JP bagi karyawan / pekerja. Awal kepesertaan (dan pembayaran iuran) program JP antar berbagai perusahaan akan berbeda-beda berdasarkan kondisi internal masing-masing.

-            Walaupun secara legal telah diatur menurut UU khususnya PP No. 45/2015, namun pengusaha masih membutuhkan waktu bagi penyesuaian kepesertaan program JP, khususnya bagi perusahaan yang selama ini telah ikut serta dalam program JHT.

-            Keputusan perusahaan untuk melakukan pembayaran iuran program JP per 15 Agustus 2015, 15 November 2015, atau lebih lama dari itu, agar perusahaan dapat mengkoordinasikan / menginformasikan kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.

-            Sosialisasi pengusaha kepada pekerja. Sehubungan dengan prioritas terhadap pendanaan iuran wajib program JP, maka terkait kompensasi / perhitungan sebagian atau seluruh pendanaan UU Naker No. 13/2003 kepada pendanaan iuran wajib program JP yang dapat dilakukan oleh pengusaha, agar pengusaha dapat mensosialisasikan kepada Serikat Pekerja di perusahaannya masing-masing, dengan merevisi Kontrak Kerja Bersama (KKB) di masing-masing perusahaan.







Selasa, 04 Agustus 2015 |