Policy Brief APINDO: Telaah Rencana Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat

Pembahasan kebijakan mengenai tabungan perumahan rakyat lewat Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)  sudah dimulai sejak tahun 2012. Namun, pemerintahan saat itu menolaknya dengan alasan pemerintah khawatir akan ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari tabungan tersebut karena dalam skema Tapera tidak ada koneksi antara iuran dan penggunaannya sehingga uang yang dibayarkan  belum tentu dipakai untuk membangun rumah orang yang membayar iuran tersebut.

Pembahasan RUU ini kembali bergulir dimana DPR periode 2014-2019 kembali mengusulkan RUU Tapera. RUU ini kemudian masuk kedalam daftar Prolegnas 2015. Per Januari 2016, RUU ini sudah memasuki tahap finalisasi daftar invetarisir masalah.  Dengan progress tersebut, maka Pansus RUU Tapera optimis UU dapat diselesaikan pada Maret 2016.

Isi RUU Tapera

Rancangan undang-undang ini akan mengatur adanya sebuah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang merupakan dana simpanan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahaan atau dikembalikan berikut hasil pengembangannya setelah kepesertaan berakhir.

Kepesertaan program ini akan bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang bekerja dalam hubungan kerja (pekerja)  atau yang bekerja mandiri (pekerja mandiri) dengan syarat:

(1)   Berpenghasilan minimal sebesar upah minimum

(2)   Telah berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah.

Besaran Simpanan peserta akan ditetapkan paling banyak sebesar 3% dari:

(1)   Gaji atau upah paling banyak sebesar 20 kali upah minimum untuk peserta pekerja

(2)   Penghasilan rata-rata per bulan dalam satu tahun takwim sebelumnya paling banyak 20 kali upah minimum untuk peserta pekerja mandiri

Simpanan sebesar 3% tersebut akan ditanggung bersama oleh peserta sebesar 2,5% dan pemberi kerja sebesar 0,5%.

Pemupukan dana Tapera dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera akan dilakukan pada produk keuangan baik konvensional maupun syariah seperti deposito perbankan, surat utang pemerintah, reksadana, dan surat berharga dibidang perumahan.

Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, maka peserta haru memenuhi persyaratan:

(1)   Masa kepesertaan paling singkat 12 bulan

(2)   Termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah

(3)   Belum memiliki rumah; dan/atau

(4)   Untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah pertama.

Praktek Tabungan Perumahan Di Negara Lain

Secara umum, praktek tabungan perumahan di berbagai negara bisa dikategorikan kedalam kelompok berikut:

(1)   Tabungan kontraktual

Merupakan suatu bentuk perjanjian atara nasabah dan sebuah lembaga keuangan(bank) dimana nasabah berkomitmen untuk menyetorkan sejumlah dana selama periode tertentu dan setelah periode tersebut berakhir maka nasabah tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah tertentu. Skema seperti ini merupakan murni produk keuangan dariperbankanseperti yang diterapkan di Perancis.(Lihat Lampiran I)

(2)   Tabungan Pembiayaan Perumahan (Housing Provident Fund)

Merupakan skema pembiayaan perumahan lewat lembaga khusus pembiayaan perumahan (Housing Provident Fund) yang dananya berasal dari kontribusi pekerja dan pemberi kerja. Lewat skema ini maka lembaga khusus tersebut akan berperan dalam mengumpulkan dana dari peserta, memupuk dana dan memanfaatkan dana untuk keperluan peserta terkait perumahan. Praktek seperti ini diterapkan di RRC. (Lihat Lampiran I)

(3)   Tabungan Jaminan Sosial

Di beberapa negara, tabungan untuk perumahan diintegrasikan kedalam tabungan dana jaminan sosial. Dengan skema integrasi ini, maka tabungan dana program jaminan sosial akan memberikan layanan secara komprehensif seperti untuk program pensiun, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan termasuk untuk pembiayaan perumahan.  Praktek seperti ini dilakukan di Malaysia dan Singapore. (Lihat Lampiran I)

Dampak Bagi Dunia Usaha

Jika iuran untuk program ini dibebankan ke dunia usaha, maka akan menambah beban pungutan yang dikenakan pada dunia usaha di Indonesia. Hingga saat ini, aturan terkait ketenagakerjaan Indonesia sudah membebankan pungutan kepada pengusaha sebesar 18,24%-19,74% dari penghasilan pekerja. Total beban tanggungan tersebut terdiri dari pungutan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 6,24%7,74%, Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 4% dan Cadangan Dana Pesangon sebesar 8%.(Lampiran II)

Tambahan beban pungutan ini bisa memperburuk daya saing usaha di Indonesia. Saat ini daya saing bisnis Indonesia kalah kompetitif dibanding negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines. Menurut laporanDoing Business 2016 oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 109 dari 189 negara dimana peringkat ini dibawah peringkat daya saing bisnis Malaysia (18), Thailand(49), Vietnam(90) dan Philippines(103).(Lampiran III)

Kesimpulan dan Usulan

Tujuan UU Tapera memang baik yaitu untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, RUU Tapera ini berpotensi memperburuk daya saing usaha di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan ini tidak harus dengan mengorbankan daya saing usaha. Tujuan baik ini masih bisa dicapai dengan pilihan kebijakan lain seperti:

(1)   Mendorong sektor perbankan untuk mengembangkan produk perbangkan seperti tabungan kontraktual yang bisa dijadikan skema pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

(2)   Mengintegrasikan skema pembiayaan perumahan ini ke dalam program jaminan sosial yang sudah ada sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana publik yang sudah dihimpun dari pekerja dan pengusaha seperti dana jaminan sosial ketenagakerjaan.






 






Kamis, 04 Pebruari 2016 |