Policy Brief Amandemen UU No. 5/1999

Di dalam suatu perekonomian yang mengaplikasikan sistem demokrasi ekonomi di dalamnya, maka demokrasi ekonomi tersebut menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar. Oleh karena itu sistem hukum ekonomi harus dapat mendukung terciptanya distribusi sumber-sumber daya ekonomi yang adil dalam kerangka persaingan usaha yang fair. Kondisi tidak terdistribusinya sumber-sumber daya ekonomi secara adil dan merata akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional, terutama disaat segelintir pelaku usaha tersebut terlanda masalah.

Selama dua dekade lebih Indonesia membangun ekonominya tanpa disertai 'environment' yang kompetitif. Namun, ketika memasuki era 1990-an Indonesia harus menghadapi tuntutan perdagangan bebas yang mensyaratkan penyesuaian regulasi dalam bidang ekonomi. Salah satunya tuntutan hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia. Tuntutan ini pada akhirnya melahirkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan mampu memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia baik domestik maupun internasional. APINDO merespon perkembangan kondisi tersebut dengan suatu keyakinan bahwa pelaksanaan suatu UU harus mampu menjamin kepastian hukum untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi pelaku usaha nasional dengan cara berbisnis secara sehat.

Seiring dengan berjalannya waktu sejak digulirkannya UU tersebut, telah banyak digelar sidang perkara atas dugaan monopoli dan kartel, dimana beberapa pihak yang terlibat di dalamnya khususnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), telah menyatakan berbagai kekurangan di dalam UU No. 5/1999 yang perlu segera diperbaiki serta diamandemen. Sebagai penggagas revisi, KPPU memang mengusulkan agar lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menggeledah, menyadap, menyita, memeriksa di tempat dan menjatuhkan hukuman pidana bagi seseorang yang dinilai menghalang-halangi pemeriksaan atas dugaan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam kaitan itu, APINDO ikut serta dalam proses pembahasan melalui sejumlah usulan dan tanggapan terhadap draf revisi UU tersebut. APINDO menilai revisi harus dilakukan secara komprehensif, diantaranya mengenai Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dinilai tidak jelas dan tegas, sehingga pengertian tersebut telah menjadi pasal karet. APINDO juga mencermati adanya kewenangan KPPU yang berlebihan dengan adanya penambahan kewenangan KPPU terkait Extra Territory Law Enforcement yang menurut APINDO perlu dipertimbangkan secara hati-hati, serta terkait substansi dan struktur, denda dan hukuman, dan lain sebagainya di dalam draf revisi UU tersebut.

Lebih lengkap, klik di sini






Kamis, 12 Oktober 2017 |