Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2016

Melewati tahun 2015 merupakan tahun yang cukup berat dan menantang bagi pengusaha. Geliat ekonomi yang sempat mengkhawatirkan di tanah air diantisipasi pemerintah dengan rentetan kebijakan antisipatif secara cepat sebagai bentuk awal yang baik untuk memulai pemulihan.

Tahun 2015 cukup buram sebagai barometer perkembangan dunia usaha. Tiga triwulan pertama di tahun 2015 merupakan periode yang cukup berat, dengan dunia usaha domestik yang ikut tertekan akibat berbagai persoalan fundamental seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan masih tetap tingginya suku bunga perbankan. Walau demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi 2015 Indonesia diproyeksikan tidak akan bergerak turun jauh ke bawah level 4,7%. Hal ini mengindikasikan adanya harapan, optimisme, bahwa apa yang telah dimulai di 2015 baru akan mulai terasa dan dinikmati pada 2016 dan tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itulah, sejumlah pekerjaan rumah masih tersisa untuk dapat diselesaikan semua pihak. Dan APINDO yakin bahwa peran APINDO di dalamnya akan sama besarnya dengan pemerintah dalam hal memajukan dunia usaha.

APINDO dan dunia usaha secara keseluruhan telah mencermati bahwa Pemerintahan 2014-2019 memiliki tantangan dalam pembangunan ekonominya terkait dengan bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, stabil, dan inklusif. Satu tahun lebih sudah Roadmap Perekonomian APINDO 2014-2019 digulirkan sebagai dokumen rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah, dengan fokus utama kepada rekomendasi konkrit bagi pengembangan sektor-sektor prioritas, diiringi upaya debirokratisasi di tingkat pusat dan daerah yang diupayakan dengan tujuan agar keberlangsungan dunia usaha Indonesia dapat maju dan berkembang pesat.

APINDO juga meyakini bahwa dunia usaha tentu tidak ingin hanya berfokus terhadap polemik rendahnya kualitas kebijakan yang tumpang tindih, lemahnya layanan kelembagaan, maupun berbagai penyimpangan yang dilakukan pemberi jasa layanan.

Di tengah berbagai polemik tersebut, saya percaya bahwa kita akan melihat tahun 2016 sebagai periode penting bagi perbaikan perekonomian Indonesia. Sumbangsih pikiran dan masukan dunia usaha bagi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla 2014-2019 selama lebih dari setahun terakhir, utamanya dalam bentuk Roadmap Perekonomian APINDO 2014-2019, bertujuan jelas untuk mengawal upaya kelanjutan perbaikan ekonomi Indonesia.

Dan saya juga meyakini, bahwa APINDO akan tetap melihat tahun 2016 sebagai periode yang sama pentingnya bagi kalangan dunia usaha. Selama kurang lebih satu dekade terakhir, APINDO telah berupaya sekuat tenaga untuk membangun fondasi yang solid bagi kegiatan dan perkembangan dunia usaha di tanah air. Di tahun 2015, APINDO juga telah berhasil menempatkan saran dan rekomendasinya di dalam paket regulasi kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah bagi keberlangsungan dunia usaha yang sehat. Oleh karena itulah APINDO meyakini sepenuhnya bahwa tahap pertumbuhan dunia usaha Indonesia selanjutnya akan segera dimulai di tahun 2016.

APINDO menyadari adanya kenyataan bahwa mulai menggeliatnya kembali industri di tanah air belum diikuti dengan perkembangan ekspor dan masih mengandalkan pasar di dalam negeri. Ketidakselarasan aturan antar Kementerian memang masih menjadi sebagian kendala. Untuk itulah APINDO secara kontinyu terlibat dalam kerjasama, dialog serta perumusan kebijakan dalam hal perdagangan dan investasi dengan mitra pemerintah dan stakeholders lainnya seperti Kamar Dagang Asing dari Amerika, Uni Eropa, Australia, serta wilayah Asia yang masih tetap menjadi barometer pertumbuhan ekonomi utama global untuk saat ini.

APINDO berpandangan bahwa Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan dalam perekonomian global, bukan sebaliknya sebagai obyek bagi pasar/industri global. Oleh karena itu, di tingkat regional ASEAN, APINDO mendorong para pelaku usaha untuk dapat mengambil manfaat optimal dari berlakunya secara penuh MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di akhir tahun 2015, yang telah dirintis lebih dari 10 tahun lalu. Sudah saatnya kita melangkah untuk menjadi pemain global. Sudah semestinya pelaku usaha bersama pemerintah menyelaraskan sinergi  industri utama dan industri pendukung di dalam negeri dalam supply chain industry secara regional dan global. Sebagai pasar terbesar ASEAN, dan dengan jumlah tenaga kerja melimpah, Indonesia harus dapat mengambil manfaat optimal MEA.  Sementara itu, di lingkup internasional, APINDO sepenuhnya mendukung CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) Indonesia dengan European Union yang basis ekonominya bersifat komplemen-melengkapi satu dengan lainnya. Dalam hal TPP (Trans Pacific Partnerships), APINDO terbuka untuk membahas kemungkinan keikutsertaan Indonesia di dalamnya dengan menimbang kemanfaatannya bagi pengembangan industri dan perekonomian Indonesia.

Untuk dapat mengambil manfaat perekonomian regional dan global, dan tentu perekonomian domestik, saya berharap APINDO dapat melanjutkan peran serta dalam memberikan rumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dengan sasaran kata kunci utama yaitu iklim investasi, dalam bentuk penyelarasan berbagai faktor pendorong dan penopang pertumbuhan.

Ketidakselarasan regulasi di periode sebelumnya memang turut berperan sebagai faktor penghambat bagi percepatan angka pertumbuhan sektor produktif serta sektor ketenagakerjaan. Apabila ketidakselarasan tersebut tidak cepat diperbaiki, juga tanpa faktor perencanaan, maka dapat dikhawatirkan bahwa pengembangan industri bernilai tambah tinggi akan terhambat dan mereka akan berpindah ke wilayah prospektif lainnya di kawasan.

Dalam perkembangan bidang Ketenagakerjaan dan Pengupahan, APINDO telah dan akan secara aktif untuk mengupayakan berbagai rekomendasi saran perbaikan terhadap kebijakan Pemerintah yang sudah ada maupun yang akan dikeluarkan di tahun 2016. Koordinasi saran kebijakan APINDO tentu akan mengikutsertakan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara nasional, APINDO juga telah menyaksikan gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) pada 2015 lalu sebagai akibat kebijakan populis di banyak daerah ditengah tingginya kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2015 yang ditetapkan pada 2014 sebelumnya. Walaupun PP No. 78 Tahun 2015 telah secara resmi dikeluarkan, beberapa penentuan UMP 2016 yang ditetapkan di penghujung 2015 juga masih belum lepas dari politisasi pengupahan dengan beberapa aksi 'unjuk rasa' di ibu kota. Kekeliruan cara dan metode yang terus berulang setiap tahunnya seperti itu tentu hanya akan menimbulkan efek negatif kepada para pekerja itu sendiri, apabila pada akhirnya banyak pengusaha yang memilih menutup perusahaan dan pindah ke daerah lainnya di Indonesia atau bahkan pindah ke negara lainnya di kawasan.

Penentuan Upah Minimum (UM) jelas menjadi perhatian APINDO mengingat imbas dan pengaruhnya yang signifikan terhadap aktivitas usaha dan ketenagakerjaan, khususnya bagi industri padat karya serta industri kecil dan menengah. Kenaikan Upah Minimum (UM) selama ini hingga 2015 lalu dinilai dunia usaha belum diiringi dengan perbaikan produktivitas. APINDO tentu menitikberatkan kondisi kenaikan biaya per unit produksi, dan masih cukup sulit bersaing dengan Vietnam dan beberapa negara di kawasan.

Selain secara nasional, APINDO juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di daerah, dengan kondisi ketersediaan lapangan kerja yang belum optimal. Struktur angkatan kerja penduduk Indonesia memang masih didominasi oleh lulusan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan setara Sekolah Dasar (SD). Apabila geliat investasi yang telah dimulai sejak semester II 2015 berlanjut lebih intensif di tahun 2016, maka ketersediaan lapangan kerja berkualitas tentunya akan membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apalagi bila persebaran investasi akan semakin bergeser ke luar Jawa dan Indonesia bagian tengah dan bagian timur, yang jelas akan menuntut kemampuan daerah dalam menyediakan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang semakin baik.

Persoalan lintas sektoral lain diluar ketenagakerjaan dan SDM, yang terus harus diperbaiki masih terkait dengan infrastruktur, akses lahan, energi, perijnan, dan kepastian hukum. Perpajakan juga penting mendapatkan perhatian termasuk dukungan APINDO atas rencana diberlakukannya tax amnesty.

Sumbang pikir APINDO yang saya nyatakan untuk tahun 2016 ini berangkat dari tema Keikutsertaan, Harapan, dan Optimisme. Tema tersebut berangkat dari kesadaran akan pentingnya sinergi antara pengusaha dengan sumber daya lain yang mendukungnya, dalam hal ini adalah pemerintah.

Dunia usaha dan industri di tanah air tentunya masih memiliki potensi yang sangat besar, khususnya untuk dikembangkan lebih pesat lagi ke luar Pulau Jawa. Disinilah salah satu peran APINDO dalam upaya pengembangan advokasi bagi pemerintah terhadap desentralisasi industri, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan pengusaha anggota eksisting APINDO di berbagai daerah, serta calon anggota potensial lainnya dari berbagai wilayah di tanah air. Selain industri, pariwisata juga memiliki potensi yang luar biasa mengingat seluruh daerah di Indonesia memiliki potensi unggulan wisatanya masing-masing. Perbaikan konektivitas dan ekonomisnya biaya di destinasi-destinasi wisata Indonesia merupakan daya saing yang tinggi di kawasan ASEAN yang harus terus dikembangkan.

Di lingkungan internal APINDO, harmonisasi ide dan tujuan pengembangan perekonomian, baik dalam kapasitas terpusat maupun kewilayahan (APINDO di daerah), akan sangat berguna sebagai lokomotif dari sifat proaktif pengusaha dalam diskusi dan dialog bagi kebijakan pemerintah berikutnya. Apabila gerbong pengusaha di daerah tidak solid, maka konsentrasi pengembangan dunia usaha di Indonesia diyakini masih belum akan merata ke seluruh wilayah di tanah air dalam beberapa tahun kedepan. Dalam hal ini, apabila kita menginginkan adanya peran APINDO daerah secara lebih kuat dan nyata, maka partner kerjasama utama tentunya akan datang dari Pemerintah Daerah. Kondisi Otonomi Daerah hingga saat ini memang masih belum berjalan sempurna, dan hal tersebut seringkali mengganggu aktivitas pengusaha di daerah akibat kebijakan Pemda yang masih belum mampu "merangkul" seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkembangan dunia usaha. Kebijakan Pemda yang bersifat populis dan bersifat politis diharapkan semakin memudar di tahun 2016 ini sehingga regulasi terbaik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait kegiatan dunia usaha, dapat diterjemahkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah secara semestinya. Untuk dapat menjadi partner pemerintah daerah yang kuat, merupakan keniscayaan bahwa APINDO di setiap daerah harus memperkuat kapasitas kelembagaannya.

Dalam pesan ini saya mengucapkan terima kasih kami untuk asosiasi-asosiasi usaha sektoral anggota dan partner APINDO baik di pusat maupun di daerah yang terus mendukung aktivitas kami dalam memperjuangkan keberlangsungan dunia usaha.

Bersama ini juga saya memastikan bahwa APINDO akan terus bekerja untuk Indonesia yang berdaya saing tinggi bagi sumbangsih terhadap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yang hanya dapat terwujud dengan dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, yang memberi mandat kepada kami untuk memperjuangkan kepentingan dunia usaha, dan atas dukungan finansial yang diberikan.

APINDO ke depan tentu berharap untuk tetap proaktif menjadi partner Pemerintah sekaligus sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, terutama sebagai penggagas ide-ide bagi percepatan pertumbuhan dunia usaha secara merata bagi perekonomian daerah.

Singkat kata, segala aktivitas dan upaya yang dilakukan APINDO sepanjang tahun 2015 diharapkan mampu menciptakan optimisme bagi dunia usaha di tanah air. Dan akhirnya, saya dalam kapasitas ini, APINDO, mengharapkan dukungan dan kerjasama khususnya dari segenap Pengurus dan jajaran Sekretariat APINDO, serta secara luas dari berbagai pihak yang memiliki arah visi dan misi yang sejalan dengan kami dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap agar APINDO dapat berperan lebih besar lagi di tahun 2016 dalam berbagai rekomendasi kebijakan Pemerintah, sehingga kami, APINDO, dapat terus memberikan masukan yang relevan, sesuai dengan tuntutan yang berkembang di negara tercinta ini.


Terima kasih.


Hariyadi B. Sukamdani

Ketua Umum DPN APINDO









Rabu, 06 Januari 2016 |