Pernyataan APINDO tentang Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan menjadi Undang-Undang pada Maret 2016.

Sebagai representasi Dunia Usaha, APINDO menyampaikan beberapa pandangan terkait RUU Tapera sebagai berikut:

  1. APINDO menghargai tujuan dari RUU Tapera untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
  2. Namun demikian APINDO menolak dengan tegas UU tersebut diberlakukan jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat tersebut dibebankan ke dunia usaha mengingat beberapa hal berikut ini:

a. Beban pungutan untuk dunia usaha baik perusahaan dan pekerja atas persentase tertentu dari penghasilan pekerja sudah sangat besar sehingga penambahan pungutan berapapun besarannya akan semakin menjadikan dunia usaha tidak kompetitif

b. Beban pungutan yang sudah ditanggung oleh pengusaha sebesar 18,24-19,74% dari penghasilan pekerja dengan rincian berikut:

                    i. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 'Jamsostek'): Jaminan Hari Tua 3,7%; Jaminan Kematian 0,3%; Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24-1,74%; dan Jaminan Pensiun 2%;

                    ii. Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No.40/2004 'SJSN'): Jaminan Kesehatan 4%;

              iii. Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 'Ketenagakerjaan') sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%.

3. Berdasarkan rata-rata kenaikan upah dalam 5 tahun terakhir sekitar 14%, maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan perundang-undangan dapat mencapai sekitar 35%.
4. Komponen perumahan juga sudah tercakup dalam komponen KHL (Komponen Hidup Layak) dalam penghitungan UM (Upah Minimum) berdasarkan UU No.13/2003 'Ketenagakerjaan', dan juga masuk dalam cakupan program yang telah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan bantuan uang muka perumahan untuk pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kepesertaan minimal 1 tahun dengan harga rumah maksimal 500 juta dan peserta pekerja dapat mencairkan sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) atau maksimal 30% dengan masa iur 10 tahun yang juga dapat digunakan untuk membeli rumah. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan subsidi bunga KPR bagi peserta pekerja dengan pagu 20% portofolio JHT yang saat ini total kelolaan JHT 180 Triliun. Sehingga, terdapat dana sekitar 36 Triliun yang menjadi deposito di BTN dengan bunga sebesar BI rate 7,25%. Dana ini yang mengurangi bunga KPR untuk peserta pekerja formal. Dengan demikian, Tabungan Perumahan Rakyat bagi pekerja formal sebenarnya tidak diperlukan.

Selain itu, Developer yang membangun perumahan bagi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat subsidi kredit konstruksi di bank BTN.

5. Jika UU Tapera tetap akan diberlakukan, maka untuk peserta unsur pekerja formal agar pembiayaannya tidak bersumber dari penambahan pungutan terhadap pemberi kerja atau dunia usaha, namun dengan optimalisasi dari dana-dana publik yang telah dihimpun dari pemberi kerja/pengusaha, antara lain dari dana jaminan sosial ketenagakerjaan yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan.






Selasa, 19 Januari 2016 |