Pengusaha Minta Pemerintah Tidak Tergesa Putusan Amandemen UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

KADIN dan APINDO berpendapat agar tidak terburu-buru memutuskan tentang Amandemen Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena masih banyak materi yang secara substansi belum memenuhi kondisi riil pelaku usaha dalam konteks untuk meningkatkan perekonomian nasional. RUU-PU sangat diperlukan guna menumbuhkan daya saing ekonomi nasional, tetapi apabila tidak pas justru akan kontra produktif bagi iklim usaha di Indonesia. Kegiatan usaha di Indonesia saat ini sedang proses konsolidasi guna membangun daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun sejumlah isu yang menjadi concern adalah:

  1. Mengenai definisi banyak yang masih kabur dan menimbulkan multitafsir, contohnya  definisi tentang: (a) Persaingan usaha tidak sehat, (b) Praktek Monopoli, (c) Pemusatan kekuatan ekonomi, dan (d) Pasar bersangkutan. Padahal mayoritas pasal-pasal dalam RUU-PU adalah untuk membuktikan terjadinya persaingan tidak sehat, terjadinya praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, dan pasar bersangkutan.
  2. Mengenai penggabungan atau peleburan masih belum jelas, contohnya apakah itu wajib memberitahukan ataukah wajib mendapatkan persetujuan dari KPPU sebelum melakukan penggabungan. Sanksi  hingga sebesar 25% dari nilai transaksi hanya karena lalai memberitahukan kepada KPPU dirasakan terlalu besar, termasuk sanksi publikasi dalam daftar hitam pelaku usaha. Pembelian aset oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain seharusnya tidak bisa dikategorikan sebagai merger atau akuisisi yang harus dilaporkan kepada KPPU.
  3. Pasal tentang kemitraan akan bersifat kontra produktif bagi upaya mengembangkan kemitraan. Ancaman hukuman yang berat termasuk denda 25% dari nilai transaksi menyebabkan usaha besar enggan untuk bermitra dengan usaha kecil. Dalam hal ini yang dirugikan adalah usaha kecil/menengah karena akan sulit mencari mitra usaha besar. Pasal yang seharusnya di rumuskan justru harus bisa merangsang/memotivasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dengan UKM.
  4. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan yang masih integrated, dimana KPPU dapat bertindak sebagai pelapor, pemeriksa/penuntut, dan sebagai pemutus (hakim), dan bahkan pada saat keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung KPPU berposisi sebagai Pihak. KADIN dan APINDO berpendapat bahwa kewenangan tersebut seharusnya di pisahkan antara sebagai penuntut dan sebagai hakim.
  5. Pengangkatan Ketua dan Wakil ketua sebaiknya dilakukan pemilihan diantara anggota, dan bukan dilakukan oleh DPR. Hal ini untuk menjaga independensi dan kepengurusan yang kolektif dan kolegial.
  6. Tata cara pemberhentian Anggota KPPU sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan bukan oleh Peraturan KPPU, hal ini untuk menghindari conflict of interest.
  7. Kedudukan/status sekretariat KPPU perlu lebih ditegaskan apakah sebagai pegawai pemerintah (ASN) atau bukan. KADIN dan APINDO berpendapat sebaiknya statusnya adalah ASN sehingga memiliki jenjang karir dan status yang jelas.
  8. Kode Etik bagi KPPU seharusnya dirumuskan dalam RUU ini atau setidak-tidaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan bukan diserahkan kepada KPPU, karena akan menimbulkan conflict of interest, dan juga menjaga fairness.
  9. Anggota KPPU sebaiknya tidak duduk dalam Majelis Kehormatan agar tidak menimbulkan conflic of interest.
  10. Mengenai liniensi atau pengampunan memang banyak diterapkan di negara lain (hanya untuk kartel), tetapi untuk Indonesia belum memungkinkan.
  11. Hukum acara di KPPU harus diatur dalam UU sesuai dengan status KPPU sebagai lembaga administratif dimana pemeriksaannya bukan dalam rangka pro-justitia. Selain itu dalam putusan KPPU tidak boleh memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" karena tidak sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, Putusan MK No.85/PUU-XIV/2016, dan Putusan MA No. 03K/KPPU/2002.
  12. Tentang Penyelidikan hanya menemukan 2 alat bukti awal dimana harus diuji kembali pada proses Pemeriksaan Majelis Komisi.
  13. Ketentuan tentang Putusan Sela tentang Penghentian Kegiatan Usaha sebaiknya dihapus karena tidak relevan serta dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kelangsungan kegiatan usaha.
  14. Tentang Keberatan:

a. Denda sebesar maksimum 25 persen dari nilai penjualan harus diganti dengan denda berdasarkan illegal profit atau maksimum dua atau tiga kali dari illegal profit.
b. Sanksi rekomendasi pencabutan izin usul dihapus karena tidak sesuai dengan tujuan hukum persaingan usaha.
c. Keberatan boleh diajukan jika pelaku usaha membayar 10% dari nilai denda. Hal ini berat bagi Terlapor, karena bisa menyebabkan kegiatan usaha terhenti.
d. Pengadilan Negeri diberi waktu 45 hari untuk memeriksa Keberatan. KADIN dan APINDO berpendapat waktunya harus lebih panjang sesuai dengan standar pemeriksaan di pengadilan (maksimal enam bulan) dan dimungkinkan memeriksa Terlapor dan dapat mengajukan bukti-bukti (dokumen, saksi, dan ahli) untuk menguji putusan KPPU secara menyeluruh.

    15. Ancaman hukuman denda sebesar Rp. 120.000.000,- dan hukuman kurungan enam bulan bagi orang yang menghalangi proses pemeriksaan perlu dihapus karena sudah diatur dalam peraturan hukum lainnya.

      16. Pengecualian huruf g seharusnya diberikan kepada usaha menengah, usaha kecil dan mikro.

Demikian pokok-pokok pikiran yang disampaikan KADIN dan APINDO dan akan di tindak lanjuti dengan saran secara tertulis.








Rabu, 16 Januari 2019 |