Paparkan agenda prioritas, Chairul Tanjung dorong peran pengusaha dalam menunjang perekonomian

Jakarta - Peran dunia usaha baik BUMN, Swasta Nasional, maupun Foreign Direct Investment (FDI) sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian di masa mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Chairul Tanjung, di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (28/05/2014).

Menurutnya, saat ini harus ada transformasi dari pemerintah kepada pengusaha dalam perekonomian. Pemerintah yang sebelumnya berwenang terkait kemampuan dana dan regulasi, akan meningkatkan peran pengusaha untuk ikut serta secara maksimal sehingga tangan pemerintah akan lebih kuat dalam kemampuan membuat regulasi. “Peran pengusaha dalam perekonomian akan menyerap tenaga kerja yang akan mengurangi angka penganguran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karenanya, pemerintah memberikan prioritas pertama kepada para pengusaha. Meskipun demikian, Chairul menyadari bahwa pengusaha Nasional tidak mampu menangani semua hal tersebut sehingga pemerintah membuka kesempatan untuk usaha asing. Untuk itu, Ia mengharapkan kepada para pengusaha tidak menunggu dalam menjalankan kegiatan usaha. “Secara politik biarlah mengeras, secara ekonomi tetap berkelanjutan. Siapapun presidennya, (presiden terpilih) akan meneruskan, tidak usah menunggu,” jelasnya.

Chairul mengungkapkan jika periode kepemimpinannya akan berakhir 20 Oktober 2014. Untuk itu, dalam waktu yang relatif singkat, pihaknya akan menyiapkan fondasi yang baik bagi pemerintahan di masa mendatang. Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang ingin mengantarkan transisi pemerintahan yang baik.

Dalam waktu kurang dari lima bulan, Chairul mengajak dunia usaha untuk menyelesaikan agenda prioritas. Ia mengundang secara khusus perusahaan Samsung untuk berinvestasi dan membuka pabrik bagi pasar ASEAN di Indonesia dengan mendukung semua insentif yang diperlukan. Energi terbarukan juga menjadi bahasan dalam acara ini, dimana Chairul menjadikan biodiesel menjadi PR dalam kepemimpinannya, termasuk perihal tenaga uap yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masalah kelistrikan juga akan ditangani dalam waktu dekat untuk melakukan perubahan. Reformasi birokrasi juga dilakukan melalui koordinasi program Kemenko Perekonomian. Pihaknya akan memfokuskan komunikasi sebagai faktor kunci sehingga tidak ada keputusan abu-abu, adanya koordinasi, dan implementasi yang baik.

Dalam acara yang dihadiri para pengurus Nasional DPN APINDO dan beberapa Ketua DPP Provinsi APINDO, muncul dialog mengenai beberapa hal, diantaranya program pengembangan kewirausahaan, kelistrikan, energi terbarukan, subsidi, serta reformasi birokrasi yang terkait dengan kebijakan Kementerian Koordinator Perekonomian RI di bawah kepemimpinan Chairul Tanjung.

Dalam paparannya, Chairul menjelaskan jika gerakan kewirausahaan perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas sehingga pengusaha tingkat mikro mampu menjadi pengusaha di level kecil, dan berlanjut ke level menengah, dan seterusnya. Hal ini didasarkan pada pengalaman pribadinya  sebagai pengusaha yang melihat kegagalan, dimana pengusaha kecil yang tidak mampu menembus usaha menengah, justru hilang dan tidak kembali menjadi pengusaha tingkat kecil. “Untuk itu, gerakan untuk menyebarkan virus kewirausahaan penting,” tegas Chairul.

Secara khusus, Ia mengatakan jika jumlah kapasitas pembangkit tidak mencukupi secara Nasional. Di Pulau Jawa, misalnya, jumlahnya relatif cukup, namun jumlah ini tidak mencukupi jika tidak membeli pembangkit baru. Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua pun mengalami kekurangan.

Terkait subsidi, Ia mengungkapkan jika subsidi tidak boleh diberikan dalam bentuk barang karena hal ini akan memungkinkan terjadinya penyimpangan atau tidak tepatnya sasaran. “Subsidi harus diberikan kepada orang miskin atau hampir miskin,” jelas Chairul.







Jumat, 20 Juni 2014 |