Laporan Partisipasi APINDO dalam ILC 104 Jenewa, Swiss

Pada 1-13 Juni 2015, APINDO mengikuti International Labour Conference (ILC) 104 yang merupakan forum tertinggi ILO dalam salah satu bada naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam ILC 104, terdapat lima Komisi, dimana delegasi APINDO mengikuti pembahasan di empat Komisi/ Komite: 1) Implementasi Aplikasi Standar, 2) Transisi dari Aktivitas Ekonomi Informal ke Aktivitas Ekonomi Formal, 3) UsahaKecil Menengah & Penciptaan Lapangan Kerja, dan 4) Proteksi Sosial. Lebih lanjut

Keikusertaan APINDO melalui delegasinya dalam ILC 104 setidaknya memiliki tiga tujuan, yaitu:

  1. Secara formal mewakili unsur Pengusaha sebagai salah satu konstituen ILO;
  2. Mengikuti perkembangan pembahasan ketentuan-ketentuan utama ILO;
  3. Secara aktif ikut menentukan keputusan-keputusan ILC yang dapat mempengaruhi hubungan industrial dan perekonomian Indonesia.

Mekanisme pembahasan dalam Komisi dilakukan melalui Sidang Komisi masing-masing unsur secara terpisah dan dilanjutkan dengan Sidang Komisi tiga unsur Tripartit. Keterlibatan anggota delegasi APINDO dalam pembahasan pada empat komisi dirangkumkan di bawah ini:

1.        Komisi Aplikasi Standar

Komisi ini membahas mengenai:

  • Beberapa kasus pelanggaran terhadap Implementasi atas Konvensi Dasar ILO di Negara Anggota ILO yang dilaporkan oleh konstituen ILO dari negara yang bersangkutan;
  • General Report Implementasi aplikasi standar; dan
  • General Survey dengan judul "Giving Voices to Rural Workers" yang secara khusus membahas peran pekerja di pedesaan.

Dalam Komisi tersebut ditetapkan kasus dari 24 dari negara yang dibahas pada ILC 104, dimana Indonesia tidak termasuk dalam kasus yang dibahas, namun terdapat catatan pelanggaran Konvensi 106 tahun 1957 tentang "Istirahat Mingguan". Catatan untuk Indonesia dalam laporan kasus mengenai implementasi Konvensi 106 tahun 1957 terkait 'kompensasi libur untuk bekerja di hari libur/akhir pekan' yang sudah diratifikasi Indonesia tahun 1972 namun belum menerapkan kompensasi pengganti hari libur, melainkan menggantikannya dengan kompensasi finansial (upah lembur) untuk kerja di hari libur/akhir pekan yang tidak sesuai dengan Konvensi.

Terdapat kasus dari lima negara yang mendapatkan double footnose cases yakni kasus-kasus ketenagakerjaan yang implementasinya dianggap sangat buruk atau pelanggaran berat konvensi ILO dari pembahasan 24 kasus-kasus tersebut.

Dalam pembahasan General Report, dicapai kesepakatan berikut: 1) Commiittee of Expert tidak akan melakukan intepretasi atas konvensi ILO di luar wewenangnya agar tidak timbul kesalahpahaman dalam implementasi konvensi, dan 2) Mendukung konsep supervisory body yang ada di dalam sistem ILO khususnya, komisi Application Standard.

Sementara itu, terkait dengan General Survey yang direkomendasikan untuk memberikan perhatian khusus pada "Rural Workers" dalam implementasi aplikasi standar. APINDO mendapatkan pembelajaran bagi Indonesia agar tidak terjadi kasus-kasus serupa dan juga antisipasi penerapan ketenakerjaan di pedesaan yang relevan untuk kondisi Indonesia.

2.       Komisi Transisi dan Aktivitas Ekonomi Informal ke Aktivitas Ekonomi Formal

Komisi ini membahas implementasi standar ketenagakerjaan internasional dalam konteks transisi aktivitas ekonomi informal ke aktivitas ekonomi formal. Sebagai sebuah rekomendasi, hasil dari komisi ini bersifat "weak obligation" dimana Negara Anggota tidak harus menerapkannya.

Berikut pandangan APINDO yang disampaikan secara lisan dalam Sidang Komisi:

  • Diperlukan penegasan perbedaan antara informal economy dengan Small Medium Enterprise (SME) yang membawa implikasi berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip universal ketenagakerjaan ILO terkait minimum (living) wage, working hours, dll; dan
  • Diperlukannya upaya yang dilakukan secara gradual dalam penerapan prinsi-prinsip universal dalam mengarahkan transisi ekonomi informal ke formal.

Dalam pembahasan-pembahasan tahap lanjut baik di kelompok pengusaha maupun di sidang tripartit, terdapat pembahasan teknis redaksional perumusan hasil sidang yang membawa implikasi substansial dalam pemahaman dan implementasinya.

3.       Komisi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Penciptaan Lapangan Kerja

Komisi ini membahas pengembangan UKM untuk menciptakan lapangan kerja layak. Delegasi APINDO terlibat aktif dalam penyusunan laporan komisi ini sebagai salah seorang dari tiga orang anggota Drafting Team.

4.       Komisi Perlindungan/Proteksi Sosial

Pembahasan dalam Komisi Perlindungan Sosial mencakup empat hal yaitu: Upah, Waktu Kerja, Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3), dan Perlindungan Kehamilan. APINDO menyampaikan perlunya juga mencermati perlindungan sosial dalam hal jaminan kesehatan dan jaminan pensiun agar negara-negara yang akan mengimplementasikannya dapat menyelaraskan peraturan perundang-undangannya, dan kapasitas kelembagaan institusi yang akan menjalankannya.

Intervensi APINDO lainnya yang disampaikan secara lisan dalam Sidang Komisi mencakup:

  • Catatan atas politisasi penentuan upah minimum yang melebihi kemampuan perekonomian suatu negara untuk menanggungnya, yang menciptakan loose loose situation bagi pekerja, pengusaha, dan pencari kerja sehingga merugikan pembangunan ekonomi dari negara yang bersangkutan;
  • Keterkaitan antara upah dengan produktivitas dalam penentuan upah untuk menjamin daya saing usaha; dan
  • Elaborasi atas 15 poin input tertulis menanggapi rumusan redaksional hasil drafting committee yang potensial memberikan pemahaman substansial yang berbeda serta implikasi implementasinya.

Selain itu, APINDO juga terlibat dalam Sidang Pleno (Plenary Session) yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Keterlibatan APINDO yang sifatnya aktif dilakukan melalui: 1) Pidato Ketua Umum APINDO, 2) Intervensi terhadap hasil rekomendasi komisi, dan 3) Melakukan voting terhadap hasil ILC. Keterlibatan pasif dilakukan dengan mengikuti Opening Ceremony, Closing Ceremony, dan Plenary Sitting.

Pidato Delegasi ILC unsur Pengusaha disampaikan oleh Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, yang menekankan penerapan standar-standar universal ketenagakerjaan harus memperhatikan: 1) Tingkat Perekonomian suatu negara (developed, developing, under-develop), 2) Status Pelaku Ekonomi Informal dan Formal, dan 3) Skala Usaha Pelaku Ekonomi (Besar, Menengah, Kecil) demi kemajuan perekonomian suatu Negara dan kesejahteraan Pekerja yang berkelanjutan.

APINDO juga memberikan Intervensi Tertulis atas Rekomendasi Komisi Transisi dari Aktivitas Ekonomi Informal ke Aktivitas Ekonomi Formal yang dibacakan oleh Gregorious Chen dari floor Assembly Hall.

Keterlibatan APINDO lainnya dalam Sidang Pleno adalah keikutsertaannya dalam memberikan voting atas: 1) Rekomendasi Akhir Hasil Komisi Transisi dari Aktivitas Ekonomi Informal ke Aktivitas Ekonomi Formal, 2) Penerimaan Negara Cook Island sebagai Anggota ILC ke 186, dan 3) Pengesahan Program dan Anggaran ILO 2015 - 2016 yang dilakukan oleh Sekretaris Delegasi APINDO, P. Agung Pambudhi mewakili APINDO.

Sebagai bagian dari agenda resmi ILC, sebelum Sidang Komisi selama ILC dilakukan Pertemuan Masing-Masing Unsur (Pemerintah, Pengusaha, Pekerja) sebagai agenda kegiatan pertama di setiap hari untuk koordinasi dan sharing pengalaman. Salah satu topik yang mendapatkan perhatian khusus dari IOE dan ILO adalah mengenai Apprenticeship, dimana ILO mendukung keberadaan Global Apprenticeship Network (GAN).

Perwakilan delegasi APINDO juga mengikuti beberapa pertemuan di luar agenda Sidang ILC, diantaranya: Sidang International Organization of Employer), pertemuan dengan DECP yang merupakan partner APINDO, pertemuan informal dengan Menteri Ketenagakerjaa RI, silaturahmi dengan seluruh delegasi RI dalam ILC 104 dari ketiga unsur, sharing program Apprenticeship, pertemuan tahunan CAPE.






Senin, 31 Agustus 2015 |