Kembangkan Penelitian implementatif bagi pemenuhan kebutuhan industri

Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha harus membangun kerjasama yang baik. Penelitian yang dilakukan harus semakin diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan industri. Kedua belah pihak perlu menggabungkan kekuatan ini dengan melakukan penelitian implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri.

Demikian disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, pada Rabu (21/1/2015). Terdapat dua rangkaian acara terkait penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan dengan APINDO serta Perjanjian Kerjasama antara APINDO dengan Forum Rektor Indonesia.

Ia mengungkapkan, Indonesia menghasilkan sekitar satu juta alumni tiap tahunnya. "Kemana alumni Perguruan Tinggi diharapkan? Kita tahu kebijakan moratorium lima tahun yang akan datang, tidak ada PNS baru kecuali untuk guru, dokter, dan teknis. Mereka harus ada di sektor swasta atau entrepreneur, menjadi profesional atau pengusaha," jelasnya.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini dihadiri sejumlah pihak, termasuk para pimpinan APINDO Provinsi seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengadakan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-26 yang berlangsung hingga Kamis (22/1/2015)

Sementara itu, Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan tiga hal dalam acara ini, yaitu adanya kesulitan yang dialami perusahaan-perusahaan di APINDO dari berbagai sektor untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi pekerjaan yang diperlukan. "Dari para pakar kami mendengar tentang lemahnya link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Banyak pengamat menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis yang dihasilkan dunia pendidikan kurang memenuhi kualifikasi industri," ujarnya.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan jika dunia usaha memerlukan institusi independen dengan kemampuan penelitian yang handal untuk berbagai hal. "Selama bertahun-tahun pelaksanaan survei yang dilakukan untuk menentukan besaran Upah Minimum bisa dikatakan selalu terjadi dispute antar ketiga unsur tri-partite tersebut. Maka kami memandang sangat tepat jika perguruan tinggi menjadi pihak independen yang dapat melaksanakan survei tersebut secara obyektif dan profesional," urai Hariyadi.

Bagi Ketua Forum Rektor Indonesia, Ravik Karsidi,  wacana proses untuk mengintegrasikan antara universitas, industri, dan pemerintah sudah cukup lama didengungkan pada masa lalu dan menjadi intensif selama menjelang pergantian kabinet pada tahun lalu.

Ia menambahkan, dengan lahirnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, era baru pendidikan tinggi tengah dimulai. Hal ini dapat dianggap sebagai Paradigma baru Pendidikan Tinggi Indonesia yang mengusung perlunya integrasi universitas, industri dan pemerintah. "Dalam paradigma baru tersebut, universitas atau Perguruan Tinggi harus dapat bersinergi dengan industri dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," urainya.

Ravik memaparkan, Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat benar-benar bersinergi secara dinamis dengan kepentingan industri dan pemerintah. Tanda atas usaha sinergi langkah ini adalah diandatanganinya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar unsur pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi yang akan diwakili Forum Rektor Indonesia, dan Pengusaha yang diwakili APINDO," terang Ravik.

Dalam sambutannya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir menegaskan jika negara maju selalu didukung sumber daya manusia yang kuat dan kokoh. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi dengan pihak terkait dengan peran serta masyarakat untuk membangun kompetensi SDM. "Mempertemukan hasil penelitian dengan kebutuhan industri menjadi tugas semua pihak, tidak hanya tugas pemerintah, namun juga inisiatif Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha," paparnya.

Untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut, Forum Rektor Indonesia diharapkan dapat mengkoordinasikan Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dapat bekerjasama dengan APINDO Nasional atau APINDO Provinsi maupun perusahaan anggota APINDO. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.       Pemagangan kerja bagi mahasiswa dan lulusan Perguruan Tinggi untuk bidang-bidang keilmuan yang relevan

b.       Penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian

c.        Pelatihan dan jasa konsultasi

d.       Pengabdian kepada masyarakat

e.       Pertukaran informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan SDM pada dunia usaha










Rabu, 21 Januari 2015 |