Kebijakan industri pengembangan IKM di pedesaan dalam pembentukan Desa Industri Mandiri

Kebijakan industri dalam pengembangan IKM di pedesaan bertujuan untuk membentuk tim Desa Industri Mandiri (DIM). Beberapa industri yang menjadi prioritas tahun 2015 - 2035 dipaparkan dalam seminar ini.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian RI, Euis Saedah dalam Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Menuju Kedaulatan Pangan dan Menyambut MEA 2015, Kamis (2/4/2015) di Jakarta.

Euis mengungkapkan kebijakan industri dalam pengembangan IKM di pedesaan bertujuan untuk membentuk tim Desa Industri Mandiri (DIM). Konsep dari DIM adalah adanya bahan baku memanfaatkan sumber daya desa dengan menggunakan alih teknologi hasil inovasi atau lembaga litbang dan menciptakan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. 

Ia memaparkan tahapan pencapaian pembangunan industri yang meliputi peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada tahap pertama dalam rentang waktu 2015 - 2019, disusul dengan capaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan (tahun 2020 - 2024) dan tahapan ketiga menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 - 2035.

Industri yang menjadi prioritas tahun 2015 - 2035 adalah industri pangan, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, tekstil, kulit, dan alas kaki, alat transportasi, elektronika dan Telematika (ICT), industri pembangkit energi, barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Selain itu, Ia juga memaparkan empat komponen yang bisa meningkatkan nilai kreatifitas dalam industri, yaitu:

1.    Komponen SDM

2.    Teknologi

3.    Standarisasi

4.    Hak Kekayaan Intelektual

Euis menambahkan jika tantangan yang dihadapi Indonesia dalam AEC 2015 adalah angkatan kerja 121, 19 juta dimana pekerja sebanayak 114,02 juta (94,08% dari total angkatan kerja) dengan pengangguran sebesar 7,17 juta (5,29% dari total angkatan kerja). Selain itu, belum semua jenis profesi memiliki lembaga sertifikasi, termasuk tenaga kerja yang belum mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Pariaman Sinaga, pengembangan masyarakat harus dilakukan pendekatan kelompok melalui Koperasi.

Hadir pula dalam acara tersebut Deputy V Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Edy Putra Irawady yang menyampaikan perlunya perubahan sikap mental dimana sikap dan tindakan berorientasi pada nilai tambah dan zero waste. Ia mencontohkan pada proses pembuatan tape dimana ana sisa yang bisa digunakan dalam membuat rengginang, makanan burung, dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk.

Edy mengatakan dalam menghadapi ME, Indonesia memiliki tantangan berupa akses pasar, beban regulasi dan kapasitas. Meskipun demikian, Ia mengungkapkan jika potensi pasar ASEAN mencapai 600 juta pelanggan atau senilai dua trilyun dolar AS. Harapannya produk-produk di Indonesia tahan terhadap gencaran impor, namun tetap kuat dalam berekspansi.







Selasa, 07 April 2015 |