Indonesia Perlukan Pemetaan Di Masa Depan Sebagai Investasi SDM

Indonesia memerlukan pemetaan pekerjaan di masa depan sebagai investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Demikian diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri dalam Diskusi Panel MUNAS APINDO X, Selasa (24/4/2018) di Grand Sahid Jaya Hotel.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri mengatakan revolusi teknologi informasi membawa  sejumlah perubahan yang berdampak pada industri sehingga menjadikan industri tersebut kadaluarsa. Menghadapi situasi tersebut, pelaku usaha perlu melakukan transformasi dari skema old menuju new industry. "Ketika industri berubah, karakter pekerjaan juga berubah dimana akan ada pekerjaan yang hilang dan muncul," paparnya.

Menurut Hanif, perubahan karakter pekerjaan tersebut perlu diikuti dengan perubahan keterampilan sehingga SDM dapat menjadi kompetitif. Dengan demikian, pemetaan pekerjaan di masa depan diperlukan sebagai investasi sumber daya manusia yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. "Hal ini merupakan tantangan besar karena pada dasarnya investasi sumber daya manusia di Indonesia dilakukan melalui pendidikan formal dan kerja," terangnya.

Ia mengungkapkan sejumlah permasalahan yang muncul dalam pendidikan formal, diantaranya missmatch pekerjaan, dimana 3 dari 10 orang di Indonesia mengalami missmatch pekerjaan karena keterampilan yang dimilikinya tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan pemberi kerja. Underqualification adalah permasahalan lain dalam pendidikan formal di Indonesia mengingat banyak pekerja yang telah menyelesaikan pendidikan formal, namun tidak ahli dalam bidangnya. Selain itu, di Indonesia juga terdapat satu kelompok lain yang disebut Pekerja Miskin. Kelompok ini tidak memiliki karir dan di Indonesia terdapat 33 juta orang yang bekerja di bawah jam kerja dan upah standar

Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah oversupply pekerjaan dengan keahlian minim (unskilled labor) dan berpendidikan rendah, sedangkan shortage pada jumlah pekerja dengan keahlian menengah dan ke atas.

Hanif menambahkan, dalam melihat digitalisasi saat ini, tidak bisa menentukan pilihan dengan menjawab iya atau tidak, serta jangan langsung menolak. Solusi tepat adalah jangan bergantung pada populisme yang tidak bertanggungjawab dan mencari cara untuk melindung tenaga kerja dengan berlandaskan pilar "the best protection is skill and employability protection".

Ia juga mengungkapkan jika saat ini Pemerintah sedang mengusung skema skill development fund dan unemployment benefit, dimana kedua skema tersebut ditujukan agar orang yang terkena PHK bisa mengakses pelatihan, dimana keluarganya tetap memperoleh tunjangan dari jaminan sosial. Hal ini ditujukan agar mereka mendapatkan long life learning dan long life employability.






Selasa, 24 April 2018 |