Gabungan Asosiasi Tolak Kenaikan Target Cukai Tembakau sebesar 23%

Jakarta, 9 September 2015 - APINDO bersama Gabungan Asosiasi Perserikatan Pengusaha Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI), Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia - Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (SPSI - RTMM), serta Paguyuban Mitra Produksi Sigaret memaparkan penolakan terhadap Nota Keuangan RAPBN 2016 yang menargetkan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp 148.9 triliun atau mengalami kenaikan eksesif sebesar 23% dibandingkan dengan APBN 2015.

Kegiatan yang bertajuk "Pernyataan Bersama Asosiasi Menolak Target Penerimaan Cukai Tembakau 2016 Demi Kelangsungan Industri Tembakau Nasional" ini membahas keberatan para pelaku industri terhadap RAPBN 2016 yang menyebutkan bahwa target cukai tembakau tahun 2016 adalah sebesar Rp 148,9 triliun, atau mengalami kenaikan 23% dari target asli APBN 2015 sebesar Rp 120,6 triliun.

Disampaikan oleh Hariyadi Sukamdani selaku Ketua Umum APINDO,"Dengan kenaikan penerimaan cukai sebesar 7-9 persen selama lima tahun terakhir saja, industri tembakau nasional sulit untuk berkembang dan bahkan telah terjadi penutupan pabrik dan PHK massal. Apa jadinya kalau tahun 2016 dinaikkan menjadi 23 persen? Jadi, keberatan utama yang disuarakan oleh para pelaku industri saat ini adalah kenaikan yang terlampau tinggi, yaitu sebesar 23% pada tahun 2016 dibandingkan dengan target di APBN tahun 2015, dan bukan 7% seperti apa yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah."

Pada awal tahun 2015, dalam rangka memenuhi pembiayaan bagi program pemerintahan yang baru, target cukai hasil tembakau telah dinaikkan dari Rp 120,6 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp 139,1 triliun dalam APBN-P 2015. Dengan tujuan untuk mencapai tambahan penerimaan yang bersifat ad-hoc tersebut, selain dengan menaikkan tarif cukai di tahun 2015, pemerintah juga telah menghapus fasilitas penundaan pembayaran pita cukai melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan no. 20/PMK.04/2015.

Melalui penerapan kebijakan dimaksud, Pemerintah akan mendapat tambahan dua bulan penerimaan melalui mekanisme percepatan pembayaran. Pembayaran cukai rokok yang semestinya dikreditkan selama dua bulan ke depan, pada tahun ini dirubah. Khusus bagi pembayaran cukai untuk November-Desember 2015 dibayarkan pada Desember 2015 dan bukan Januari-Februari 2016. Dengan demikian, penerimaan cukai rokok 2015 merupakan pendapatan selama 14 bulan dan bukan 12 bulan.

"Didorong dengan melemahnya daya beli masyarakat, kebijakan yang menyasar industri ini sangat tidak tepat sasaran mengingat hal ini tidak hanya akan berdampak pada produsen semata, namun juga kepada seluruh rantai produksi. Salah satu upaya yang sepertinya akan diambil oleh pemerintah, yaitu kenaikan tarif. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada volume produksi industri dan lapangan pekerjaan yang ada di dalamnya mengingat pemerintah tidak dapat memaksa industri untuk meningkatkan volume produksi dan membayar lebih banyak cukai," ungkap Budidoyo, Ketua Umum AMTI.

Diskusi antara para asosiasi industri tembakau ini turut membahas beberapa implikasi yang dapat muncul akibat dari penerapan kebijakan ini. Implikasi pertama adalah penurunan volume produksi rokok akibat kenaikan tarif yang berlebihan, yang kemudian akan berdampak langsung pada pendapatan petani tembakau dan cengkeh sebagai penghasil bahan baku rokok. Selain itu, ritel dan pedagang kecil juga pada gilirannya akan terimbas kenaikan tarif tersebut, khususnya jika daya beli masyarakat tidak cukup kuat.

Dampak lainnya adalah pemerintah tidak dapat menutup mata pada fakta bahwa saat ini tokok ilegal tumbuh subur di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, dipaparkan bahwa berdasarkan data Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, rokok ilegal sudah tumbuh dua kali lipat menjadi 11,7% di tahun 2014. Kondisi ini tentunya sangat mengancam keberlangsungan industri legal. Semakin mahalnya harga produk rokok, akan semakin memicu perkembangan rokok ilegal.

Selain hal tersebut, dibahas juga bahwa penerapan kebijakan ini dapat berdampak pada dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan produksi rokok. Disampaikan sebagai contoh, diperkirakan pada tahun 2014, telah terjadi pemutusan hubungan kerja pada lebih dari 10.000 pekerja industri tembakau di seluruh Indonesia baik dari perusahaan kecil dan perusahaan besar.

"Industri tembakau terus menerus menjadi sasaran dalam pemenuhan target yang peningkatannya kian menyulitkan industri. Jika hal ini terus terjadi, kami sepenuhnya yakin bahwa industri hasil tembakau akan jatuh. Kejatuhan industri ini akan berimbas pada lebih dari enam juta pekerja dalam rantai industri tembakau. Tidak hanya itu, kontribusi industri sebesar ratusan triliun terhadap penerimaan pemerintah pun akan lenyap," tutup Hariyadi.

Diskusi hari ini (9/9/2015) diselenggarakan di Restoran ROA, Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari asosiasi-asosiasi industri tembakau.






Kamis, 10 September 2015 |