Forum bisnis Indonesia – Jepang gali peluang investasi dan perdagangan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

Forum bisnis antara Indonesia dan Jepang dimanfaatkan untuk menggali peluang investasi dan perdagangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan Ketua APINDO bidang Hubungan Internasional & Investasi, Shinta Widjaja Kamdani, dalam Indonesia - Japan Economic Dialogue, Senin (2/2/105). Forum bisnis ini dihadiri oleh Chairman The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) Dr. Akio Mimura dan sejumlah perwakilan dari KADIN serta instansi pemerintah.

Menurut Shinta, adanya dialog perekonomian Indonesia dan Jepang menunjukkan ada kepentingan besar dari sektor swasta antara kedua negara dalam meningkatkan dan memperkuat kerjasama lebih lanjut, dimana ada kepentingan bersama untuk mendorong perdagangan dan investasi antar dua negara, termasuk dalam mengeksplorasi peluang bisnis yang belum dimanfaatkan.

"Pemerintah perlu mengambil peran sebagai fasilitator dan mendengarkan suara dari para pebisnis, serta sebaiknya juga memfasilitasi pergerakan perdagangan dan investasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan transaparansi dalam berbagai bidang," terangnya.

Oleh karenanya, dialog forum bisnis perlu dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi yang menguntungkan komunitas bisnis  dalam bertukar pandangan, pemikiran, informasi, dan pengalaman dalam mendukung hubungan antara Indonesia dan Jepang.

"Dengan segenap hormat kepada perusahaan Jepang yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa tahun dan menjadi rekanan penting dalam pembangunan perekonomian negara Indonesia, kami ingin melihat kerjasama perdagangan dan investasi yang semakin aktif antara pemain baru asal Jepang di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bagi industri dan produk Indonesia," ujar Shinta.

Shinta memaparkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo telah meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden menginstruksikan kepada para investor yang mengurus perijinan, tak perlu lagi mendatangi berbagai kementerian atau lembaga, cukup datang ke PTSP di BKPM. Adanya integrasi perijinan pada PTSP diharapkan menjadi batu loncatan bagi pembangunan di Indonesia. "Ini adalah contoh yang baik dimana pelayanan publik menjadi mudah dan tidak rumit. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi," paparnya.

Mengintensifkan kerjasama antara organisasi bisnis dari masing - masing negara juga perlu dilakukan. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa mereka mewakili sejumlah anggota perusahaan dari berbagai sektor untuk menyediakan lebih banyak lagi peluang yang dapat digali. "Kami berharap forum ini juga dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang lebih luas, misalnya UKM," tutur Shinta.

Berdasarkan data BKPM, jumlah investasi asing di Indonesia sejak Januari hingga September 2014 mencapai 21,7 milyar dolar AS. "Jepang adalah investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura dengan total investasi mencapai 2,1 milyar dolar AS. Dengan demikian, Jepang dan Indonesia merupakan partner yang strategis," terang Shinta.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APINDO bidang Perhubungan dan ESDM, Soebronto Laras juga memaparkan terkait Sumber Daya Manusia di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki hampir 250 juta penduduk dan 70% dari total populasi tersebut merupakan golongan usia produktif. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan terkait situasi kerja saat ini, dimana masih banyak tenaga kerja informal dan berpenghasilan sekitar satu hingga dua dolar AS.

Soebronto mengungkapkan bahwa tenaga kerja tersebut bisa menjadi tenaga kerja terampil melalui keikutsertaan mereka dalam pelatihan. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi sistem pendidikan yang mampu menciptakan tenaga kerja terampil dan terdidik dan hal ini sangat menguntungkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi MEA nantinya. Hal ini lantaran MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang, namun juga pergerakan tenaga kerja terampil," urainya.

Dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia terkait sumber daya manusia, Soebronto mengungkapkan optimismenya dengan adanya:

  • Komitmen pemerintah baru dalam membentuk Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
  • Tim ekonomi dan profesional solid diantara Kabinet yang memfokuskan pada peningkatan bisnis dan iklim investasi melalui kebijakan yang menguntungkan bagi dunia usaha.
  • Kesepahaman antara APINDO dengan Menteri Tenaga Kerja terkait kebijakan upah sebagai safety nett bagi kemampuan daya beli pekerja dan memiliki pertimbangan dimana perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar, khususnya bagi pekerja padat karya.
  • APINDO secara berkelanjutan mempertahankan dialog sosial dengan serikat pekerja di semua level (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan tiga dari empat serikat pekerja terbesar di Indonesia.







Selasa, 03 Pebruari 2015 |