Dunia Usaha Deklarasi Komitmen Penguatan Ekonomi Indonesia

Para pengusaha yang tergabung dalam organisasi APINDO dan Kadin melakukan deklarasi komitmen bersama yaitu Gerakan Penguatan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, 14 September 2018. Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Shinta W. Kamdani dan Suryadi Sasmita, bersama Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani, menyuarakan komitmen penguatan ekonomi ini di sela-sela acara Seminar Nasional berjudul Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter Yang Adil, Transparan dan Akuntabel.

Hadir sebagai Keynote Speaker adalah  Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan narasumber Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo; Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahazil Nazara. Seminar dihadiri lebih dari 1.200 peserta yang berasal dari APINDO dan Kadin, perwakilan International Chambers, perwakilan dari Asosiasi Industri, dan para pelaku usaha lainnya.

Indonesia sedang menghadapi tekanan dinamika ekonomi global, para pengusaha yang tergabung dalam APINDO dan Kadin deklarasikan gerakan penguatan ekonomi Indonesia. "Kami akan selalu mendukung pemerintah menghadapi situasi ekonomi yang sulit saat ini, pelemahan rupiah akan kami atasi bersama-sama dengan meminimalkan penggunaan dolar." jelas Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani.

APINDO dan Kadin menyerukan deklarasi komitmen dengan langkah-langkah aksi mendukung pemerintah memperkuat ekonomi dan rupiah melalui :

1.       Membatasi penggunaan transaksi valuta asing, hanya digunakan untuk tujuan yang benar-benar penting saja.

2.       Mengutamakan pemasok dalam negeri dalam rantai bisnis.

3.       Meningkatkan ekspor dan mencari peluang pasar non tradisional luar negeri.

4.       Menyusun rancangan investasi dalam bentuk rupiah termasuk pinjamam dalam bentuk rupiah.

5.       Maksimalisasi tenaga kerja dan ahli lokal, dan konversi upah tenaga asing ke rupiah dengan nilai yang tetap. 

APINDO dan Kadin meyakini bahwa langkah-langkah aksi ini bisa dilakukan kolektif para pengusaha sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penguatan nilai tukar rupiah. Hariyadi Sukamdani meyampaikan perlunya penyusunan kebijakan pajak yang lebih konstrukif mendorong semangat tumbuhnya investasi bukan yang mengancam dan menakut-nakuti dunia usaha. "Selain kebijakan pajak, kita juga memerlukan inovasi sistem cukai yang lebih stimulasi positif bagi kategori industri yang memerlukan bahan baku import, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri."terang Hariyadi.

Sebagaimana diketahui, meski pemerintah menyatakan fundamental perekonomian Indonesia baik, namun tekanan perekonomian global masih mempersulit ekonomi Indonesia. Defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan 2-2018 melebar dari USD -3,9 miliar menjadi USD -4,3 miliar tertinggi sejak Quarter ke 4, 2015. Sejalan dengan peningkatan defisit NPI, cadangan devisa menurun dari USD 126 miliar pada triwulan  1-2018 menjadi USD 119,8 miliar pada triwulan 2-2018. Penyebab utama melebarnya defisit neraca pembayaran Indonesia berasal dari peningkatan defisit transaksi berjalan dari USD -5,7 miliar menjadi USD -8,0 miliar (tertinggi sejak Q3-2014 sumber data Kemenko Perekonomian).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menghadapi tekanan terhadap perekonomian, dintaranya kebijakan kenaikan suku Bunga, pengawasan terhadap lalu lintas devisa, kewajiban penggunaan  biodiesel B20 untuk mengurangi impor BBM, kenaikan PPh Pasal 22 Impor atas barang konsumsi.

Seminar yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani ini bertujuan mensosialisasikan pencapaian dan kemajuan reformasi perpajakan, dampak kebijakan moneter terhadap pelaku usaha dan peran yang dapat diambil oleh pelaku usaha untuk turut serta menjaga stabilitas rupiah, menyerap aspirasi dan masukan para pelaku usaha serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perpajakan.  Acara ini diharapkan mampu mendiseminasi hasil-hasil positif dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi Pemerintah dalam proses penyelenggaraan reformasi perpajakan yang komprehensif, khususnya redesain regulasi dan administrasi perpajakan, tanpa menciderai proses bisnis bagi para pelaku usaha. Dalam seminar tersebut, para pelaku usaha berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Keuangan.

Materi Seminar:

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani klik di sini

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo klik di sini

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan klik di sini

Direktur Jenderal Bea & Cukai, Heru Pambudi klik di sini

Kepala Badan Fiskal, Suahazil Nazara klik di sini











Jumat, 14 September 2018 |