Diskusi Panel Menteri Perindustrian RI, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Direktur Jenderal Pajak RI dalam MUNAS APINDO X

Pada hari Pertama penyelenggaraan MUNAS APINDO X, Selasa (24/4/2018) diselenggarakan Diskusi Panel dengan Narasumber yaitu Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Sofjan Wanandi, dan Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan. Dimoderatori oleh Shinta W. Kamdani, diskusi panel tersebut membahas terkait isu Industrialisasi 4.0, investasi, dan pembahasan topik ekonomi secara lebih luas, termasuk isu Ketenagakerjaan.

Dalam diskusi panel tersebut, Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto memaparkan upaya Kementerian Perindustrian RI dalam menghadapi era Digitalisasi, diantaranya telah menyiapkan Roadmap Making Indonesia 4.0 yang berisi mengenai konsep ekonomi dan masing -masing industri 4.0. Menurutnya, sektor industri yang berdampak besar bagi Industri 4.0 adalah Industri Makanan & Minuman, Industri Tekstil dan Alas Kaki, Industri Otomotif, Industri Elektronika, dan Industri Kimia. Ia mencontohkan industri tekstil yang sedang bertransformasi ke arah functional clothing, diiringi sektor elektronika yang bergerak ke arah e-commerce.

Dalam paparannya, Ia mengungkapkan konsumsi maupun investasi terus tumbuh dalam besaran yang berbeda namun signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kapitalisasi market yang bertumbuh rata - rata Rp 500 Milyar setiap tahunnya. Hingga tahun 2016, konsumsi telah meningkat lebih dari 4,3 kali lipat sehingga muncuk optimisme Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke tujuh di dunia pada tahun 2030.

Meskipun demikian, sebuah negara yang telah menjalani periode bonus demografi pada umumnya akan mengalami penurunan pertumbuhan. Untuk itu, negara yang masih menjalani bonus demografi seperti Indonesia harus memanfaatkannya kondisi tersebut secara maksimal, salah satunya melalui pemanfaatan revolusi industri 4.0.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan jika industrialisasi di Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan perlindungan dari tarif dan perlindungan lainnya. Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan revitalisasi industri manufaktur yang sedang dilakukan, demi tercapainya target net export pada tahun 2030. "Kita juga harus menyoroti perkembangan labor efficiency, lalu inoasi serta perbaikan kurikulum pendidikan. Hal ini jelas penting dalam menopang digitalisasi industri dan ekonomi," terangnya. Terkait dengan revitalisasi, Pemerintah juga telah melakukan inovasi, salah satunya melalui kebijakan Super Deductive Tax yang bertujuan untuk menggairahkan pendidikan vokasi bagi pasar tenaga kerja lebih baik.

Menurutnya, digitalisasi industri 4.0 akan meningkatkan growth konvensional yang telah dicapai oleh Indonesia sebesar 1% sampai 2% dengan pertambahan lapangan kerja sebanyak 10 juta orang dari rata-rata pertambahan lapangan kerja konvensional tiap tahunnya.

Beberapa daerah telah mengembangkan skills for competitiveness terkait Sumber Daya Manusia dengan membangun lebih banyak politeknik di kawasan industri. Airlangga mencontohkan dibangunnya laboratorium Metalurgi di daerah Morowali, termasuk dukungan Kementerian Perindustrian RI dalam melakukan pembinaan mengenai produk, keamanan dan standar melalui e-Smart IKM, pembangunan Technopark di Bandung, dimana pelaku usaha melakukan start-up inkubasi. Pihaknya juga berharap akan ada tambahan satu juta tenaga kerja melalui program ekstensifikasi digitalisasi ekonomi dan industri terhitung tahun 2018 - 2019.

Menjelang tahun Politik 2019, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Sofjan Wanandi mengajak para pelaku usaha untuk tidak mengkhawatirkan kondisi politik dan lebih memikirkan bagaimana perekonomian Indonesia semakin bersaing dan mengejar ketertinggalan, diantaranya menjadikan sektor manufaktur sebagai pemain utama dalam perekonomian. Ia juga berharap para Menteri dapat semakin berkoordinasi untuk menciptakan pertumbuhan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menjelaskan perkembangan terkini perihal penerimaan perpajakan periode Januari - Februari 2018 maupun periode Januari - Maret 2018 dengan perbandingan pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penerimaan perpajakan Januari - Maret 2018 meningkat sebesar 16,21% dibanding periode Januari - Maret 2017. Penerimaan pajak dari sejumlah industri utama juga terus mengalami perbaikan dan peningkatan, khususnya dari sektor pertambangandi tengah meningkatnya harga komoditas global. Dari sisi pelaporan SPT hingga 2018 diterima sebanyak 10,59 juta (meningkat sebesar 14,01%) dibandingkan periode sebelumnya.

 





Selasa, 24 April 2018 |