APINDO tolak wacana lelang Gula Kristal Rafinasi

APINDO menolak wacana pemerintah untuk melakukan lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR). Alih - alih menerapkan lelang, Pemerintah diharapkan melakukan kontrol harga GKR sehingga harga menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani dalam Diskusi Publik "Lelang GKR: Solusi atau Distorsi?", Rabu (27/9/2017) di Jakarta.

Hariyadi memaparkan tiga tujuan yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam wacana sistem lelang GKR tersebut, yaitu membuat UKM memiliki akses harga yang sama antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, sebagai monitoring atau transparansi peredaran gula, dan mencegah rembesan GKR ke pasar tradisional. Ketiga pertimbangan tersebut dinilai Hariyadi tidak bisa diselesaikan dengan menerapkan kebijakan lelang. Ia menambahkan akses harga yang sama bagi UKM misalnya, secara alamiah akan sulit mengingat persyaratan transaksi minimal sebanyak satu ton, sementara kebutuhan UKM rata-rata di bawah 600 kilogram.

Proses pembelian GKR juga dinilai telah transparan karena melewati sejumlah  persyaratan yang harus dipenuhi, diantara menggunakan skema business to business (B-to-B) dalam proses pembelian. GKR juga dikonsumsi oleh industri, sementara  masyarakat mengkonsumsi gula putih.

Ketua APINDO Bidang Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana mengungkapkan kebijakan lelang GKR bukan solusi bagi permasalahan fundamental tata niaga gula di Indonesia. Terdapat dua permasalah utama yang diangkat oleh Kementerian Perdagangan terkait tata niaga gula di Indonesia, yaitu: Kemudahan akses gula bagi UKM dan adanya rembesan gula yang diperkirakan mencapai 10% dari 3 ton kebutuhan gula.

Meskipun demikian, kebijakan lelang GKR dinilai bukanlah solusi lantaran pelaku industri UKM tetap tidak bisa mengikuti lelang dengan keterbatasan jumlah minimum pembelian 1 ton. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untu memfasilitasi perusahaan alin atau pembentukan kelompok yang mengkoordinir pembelian gula melalui mekanisme lelang. Keberadaan berbagai kelompok koordinator UKM inilah yang justru meningkatkan risiko rembesan di pasar.

Dengan demikian, APINDO merekomendasikan gara kebijakan lelang GKR ini dibatalkan dan tata niaga gula dibenahi dengan melakukan kajian yang mumpuni.

Senada dengan APINDO, Ekonom Faisal Basri mengatakan pentingnya rekomendasi untuk mengatur tata niaga gula yang lebih tepat sasaran. Kebijakan tata kelola gula harus mampu menyejahterakan petani, memajukan industri gula nasional yang berdaya saing dan menguntungkan konsumen dengan kebijakan yang menghasilkan win-win solution.

Dalam paparannya, Ia mengemukakan sejumlah dampak kebijakan lelang GKR bagi Industri Makanan dan Minuman, salah satunya mampu menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang saat ini menjadi motor penggerak industri manufaktur. Pada Triwulan pertama tahun 2017, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 8,24%, kedua tertinggi setelah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Pernurunan laju pertumbuhan industri makanan dan minuman berlanjut menjadi 7,19% pada triwulan kedua tahun 2017.

Kebijakan lelang GKR juga dinilai merugikan industri besar dan kecil karena sistem lelang akan menambah biaya produksi bagi perusahaan besar, kemudian akan berdampak pada kenaikan harga makanan dan minuman yang mengandung gula. Kebijakan lelang GKR yang mensyaratkan transaksi minimum bagi UMKM sebesar 1 ton. Dengan asumsi harga per ton Rp 8.000, UMKM membutuhkan dana Rp 8 juta hanya untuk gula, sementara kebutuhan gula rata-rata UKM tidak banyak. Dengan demikian, jika disyaratkan membeli satu ton, bisa jadi stok gula menjadi rusak.

Sementara itu, Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPG), Dwiatmoko Setiono menjelaskan sejumlah argumentasi mengapa Pemerintah perlu membatalkan aturan mengenai lelang GKR. Kebijakan ini akan menambah biaya produksi dan meningkatkan harga produk hingga 25% dan hal ini akan berdampak pada harga produk akhir makanan dan minuman. Pemberlakukan ini dinilai tidak efektif dalam mendukung situasi investasi yang kondusif dan pertumbuhan industri, bahkan berpotensi mencederai keseluruhan industri makanan dan minuman secara nasional yang menyerap kurang lebih 3 juta ton per tahun.






Kamis, 28 September 2017 |