APINDO Sosialisasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa kepada Pengusaha Jawa Timur

Surabaya - Rabu (23/5) lalu Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Uni Eropa melakukan Sosialisasi mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensive (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) di hadapan 200 pelaku usaha di Jawa Timur, perwakilan Kadinda, para wartawan, dan akademisi. Acara yang bertempat di Hotel Bumi Surabaya itu dihadiri Wakil Duta Besar Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei, dan ASEAN Colin Crooks, Sekretaris Pertama Bagian Ekonomi dan Perdagangan Walter van Hattum, Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo. Kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa nantinya diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih besar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO Sofjan Wanandi dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari pihak swasta yang merasa kurang dilibatkan oleh pemerintah dalam persiapan kerja sama dengan luar negeri. "Kita merasa ASEAN-China Free Trade Agreement ternyata tidak berakibat baik terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu, sebelum ada penandatanganan semua kerja sama dengan luar negeri, pemerintah akan meminta pendapat dari pengusaha, terutama dari APINDO," jelas Sofjan.Sofjan menambahkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa bukan sekadar perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian ini akan berfokus juga pada peningkatan nilai investasi Uni Eropa yang masuk ke Indonesia. Tak kalah penting, perjanjian ini juga mencakup pembangunan kapasitas dari pelaku usaha di Indonesia sehingga mereka dipastikan siap untuk menghadapi dampak dari perjanjian ini.

"Uni Eropa besar dan penting sekali untuk masa depan kita. Sekarang Uni Eropa sudah mau melihat Indonesia secara terbuka. Yang kita harapkan dari pelaku usaha Jawa Timur adalah masukan tentang apa yang diharapkan dari Uni Eropa dan investasinya serta kesiapan Jawa Timur untuk menampung investasi Uni Eropa. Dengan demikian, kepentingan bersama betul-betul terakomodasi dalam kerja sama ini, dan kita bukan hanya menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan luar negeri," kata Sofjan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Jawa Timur Hadi Prasetyo, dalam sambutannya mewakili gubernur Jawa Timur, menyinggung bahwa investasi Uni Eropa yang masuk ke Jatim masih sedikit. Dari USD 4,6 miliar investasi asing yang masuk ke Jawa Timur pada tahun 2011, investasi dari Uni Eropa baru mencapai USD 625 juta. Namun Hadi optimistis nilai tersebut akan meningkat dengan adanya CEPA.

Hadi Prasetyo mengakui bahwa Jawa Timur masih memiliki beberapa masalah yang memengaruhi iklim investasi, misalnya soal pembebasan tanah. Tapi ia menandaskan bahwa Jawa Timur sudah memiliki rencana tindakan untuk mengatasi masalah itu. Wewenang pembebasan tanah, kata Hadi, ke depan akan ada di pemerintah provinsi. Pemerintah Jatim akan memanfaatkan ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur guna mendukung masuknya investasi asing ke Jatim. Kewenangan terkait hal-hal yang bersifat strategis seperti investasi juga akan ada di pemerintah provinsi. Dengan dua modal ini, tahun 2014 Jatim diharapkan sudah berada pada jalur cepat pembangunan ekonomi."Dalam kerja sama investasi dan perdagangan dengan Uni Eropa, kita juga harus bisa mengambil nilai tambah. Kalau ada persoalan dalam bidang usaha dan investasi, Jatim punya help desk yang bisa dihubungi. Kapan pun kami siap turun untuk membantu, baik pengusaha dalam maupun luar negeri, asal mengikuti ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Colin Crooks memberikan paparan tentang perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Di bidang perdagangan, ungkap Colin, Uni Eropa adalah mitra terbesar ketiga bagi Indonesia. Meskipun Uni Eropa sedang menghadapi krisis ekonomi, impor dan ekspor antara Indonesia dengan Uni Eropa masih tumbuh. Sekarang nilainya mencapai lebih dari USD 30 miliar. Indonesia sendiri mengalami surplus perdagangan sebesar USD 8 miliar per tahun.Dalam bidang investasi, Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. "Ada satu juta orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Melalui investasi, Uni Eropa juga melakukan transfer teknologi kepada Indonesia. Namun keadaan ini masih bisa ditingkatkan lagi," jelasnya.

Meski demikian, saat ini Indonesia baru menerima 1,6 persen dari total investasi Uni Eropa ke Asia. CEPA diharapkan bisa menaikkan bagian investasi Uni Eropa ke Indonesia. Selain itu, CEPA juga diharapkan akan mendorong perdagangan Indonesia dengan menciptakan ekspor tambahan sebesar USD 9 miliar, terutama untuk industri ringan dan perlengkapan transportasi. CEPA juga akan mendorong perekonomian Indonesia dengan menciptakan PDB tambahan sebesar USD 6,3 miliar.

Colin Crooks juga optimistis bahwa CEPA akan menjadi perjanjian yang menguntungkan Indonesia dan Uni Eropa. Alasannya, konstruksi perjanjian ini akan ditopang juga oleh fasilitasi dan pengembangan kapasitas untuk menjamin kepentingan Indonesia. Dalam pengembangan kapasitas, dialog-dialog aktif antara pemerintah dan dunia usaha akan terus dijalin untuk mendiskusikan peluang dan hambatan dalam CEPA. Kerja sama teknis juga akan dilakukan untuk menemukan solusi teknis atas masalah-masalah yang ditemui. Selain itu, ada juga kerja sama keuangan untuk melaksanakan solusi teknis guna memperlancar hubungan dagang dan investasi.

Sementara itu, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, negosiasi CEPA akan dimulai pada semester kedua tahun ini. Karenanya pemerintah menyambut baik sosialisasi rencana perjanjian ini dan mengharapkan input dari pelaku usaha sebagai pihak yang akan menjadi penerima manfaat utama dari CEPA. Masukan dari pelaku usaha sangat dibutuhkan pemerintah dalam penyusunan posisi runding. Pengembangan kapasitas, kata Iman, juga sangat penting dalam menyiapkan pelaku usaha Indonesia untuk menghadapi persaingan ketika CEPA kelak diimplementasikan. "Reformasi dan pengembangan kapasitas adalah kunci keberhasilan meraih manfaat dari persetujuan ini," tandas Iman.

Kegiatan sosialisasi CEPA ini merupakan bagian dari kerja sama antara DPN APINDO dan Uni Eropa di bawah program "Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment" (ACTIVE). Program ACTIVE mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam bidang advokasi kebijakan, penelitian dan penyebarluasan informasi, serta peningkatan pelayanan kepada para anggotanya. Program ini juga bertujuan untuk menguatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam negosiasi CEPA serta meningkatkan pemahaman dunia usaha Indonesia tentang CEPA dalam strategi integrasi global. Informasi lebih lanjut mengenai program ACTIVE dapat diperoleh di:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/funding_opportunities/grants/index_en.htm

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosialisasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa serta implementasi program ACTIVE yang diselenggarakan oleh APINDO, silakan menghubungi:

Daniel P. Purba
Public Affairs and Media Officer APINDO-EU ACTIVE Project
Gd. Permata Kuningan Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur-Setiabudi
Jakarta 12980 - Indonesia
Mobile: +62-81573135016
Phone: +62-21-8378 0824
Fax: +62-21-8378 0823, 8378 0746
E-mail: daniel.purba@apindo.or.id
Twitter: @DPN_APINDO
+62-21-8378 0824






Jumat, 23 Mei 2014 |