APINDO Sosialisasikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Uni Eropa kepada Asosiasi Industri

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Uni Eropa menggelar sosialisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa kepada asosiasi-asosiasi industri di Indonesia Rabu (08/08) lalu di Jakarta. Tak kurang dari 35 perwakilan asosiasi industri barang dan jasa mendapat kesempatan berdialog langsung dengan perwakilan pemerintah Uni Eropa dan Indonesia tentang perjanjian ekonomi yang akan mulai dinegosiasikan kedua pihak November nanti. Berbicara dalam sosialisasi ini antara lain Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Julian Wilson, dan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendag RI Iman Pambagyo.
Ketua Umum DPN APINDO Sofjan Wanandi dalam sambutannya kembali mengingatkan perlunya Indonesia belajar dari pengalaman buruk dengan ASEAN China Free Trade Agreement (CAFTA). Perjanjian yang terlalu menitikberatkan pada akses pasar tersebut dirasakan banyak pihak sebagai penyebab membanjirnya produk Cina yang banyak memukul pengusaha dalam negeri. Pengalaman dengan CAFTA, kata Sofjan, tidak boleh terulang lagi dalam CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Karenanya, Sofjan menghimbau pengusaha untuk aktif memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi CEPA. Hanya dengan begitu, lanjutnya, kepentingan pengusaha akan terakomodasi dalam CEPA antara kedua negara.

"Masukan dari asosiasi-asosiasi industri akan dihimpun menjadi rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada pemerintah sebagai bahan negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Negosiasi sendiri rencananya akan dimulai November mendatang ketika presiden kedua negara bertemu di Bali," kata Sofjan.

Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Julian Wilson lebih banyak menyoroti tentang kondisi perdagangan dan investasi Indonesia-Uni Eropa yang sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Uni Eropa, ungkap Julian, adalah mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia. Meskipun Uni Eropa sedang dilanda krisis ekonomi, ekspor-impor antara Indonesia dengan Uni Eropa masih tumbuh. Sekarang nilainya mencapai lebih dari USD 30 miliar. Indonesia sendiri mengalami surplus perdagangan sebesar USD 8 miliar per tahun. Meski demikian, nilai perdagangan ini masih lebih kecil dibanding Singapura (USD 65 miliar), Malaysia (USD 45 miliar), dan Thailand (USD 40 miliar). Uni Eropa sendiri sedang melakukan diversifikasi ke pasar-pasar baru, tetapi menginginkan dijalinnya CEPA untuk mengamankan akses jangka panjang ke Uni Eropa.

Dalam hal investasi, Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia. Investasi Uni Eropa di Indonesia yang hanya EUR 800 juta pada 2006 kini meningkat menjadi sekitar EUR 2,8 miliar pada 2012. Satu juga orang Indonesia kini bekerja di lebih dari 1.000 perusahaan Uni Eropa di Indonesia. "Meski demikian, Indonesia baru memperoleh 1,6% dari investasi Uni Eropa di Asia. Investasi ini bisa diperbesar jika Indonesia dan Uni Eropa menjalin CEPA," jelas Julian.

Dalam paparannya, Julian Wilson juga menyoroti beberapa sektor usaha Indonesia yang berpotensi memperoleh keuntungan dengan dijalinnya CEPA, di antaranya kelapa sawit; perkayuan; tekstil, garmen, dan alas kaki; produk perikanan dan makanan; dan otomotif.

Minyak kelapa sawit adalah produk ekspor terbesar Indonesia ke Uni Eropa (EUR 1,6 miliar dari EUR 16 miliar). Uni Eropa sendiri adalah pengimpor minyak kelapa sawit terbesar ketiga di dunia, yaitu sebanyak 4,7 juta ton per tahun. Dengan dijalinnya CEPA, tarif impor minyak kelapa sawit dari Indonesia bisa dihapuskan (tarif sekarang yang 3.8%-12,8%). Selain itu, Uni Eropa juga dapat mendatangkan teknologi untuk membantu sektor kelapa sawit Indonesia go green.

Indonesia mengekspor kertas dan paperboard, furnitur kayu, dan kayu lapis senilai US$ 1,2 miliar ke Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa juga menjalin Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang hanya mengizinkan kayu yang memenuhi undang-undang lingkungan Indonesia untuk diekspor ke Uni Eropa. Melalui CEPA, kata Julian, tarif Uni Eropa untuk produk kayu (sekarang 3,5% dengan sistem GSP dan 7% dengan MFN) dapat dihilangkan atau dikurangi.

Sedangkan dalam bidang otomotif, dengan dijalinnya CEPA, produsen-produsen otomotif potensial dari Uni Eropa tertarik untuk menanamkan investasi lebih besar di Indonesia, misalnya untuk membuat mobil listrik dan hybrid dan mendorong produksi low-cost green car (LCGC) domestik.

Julian Wilson juga optimistis CEPA akan menjadi perjanjian yang menguntungkan karena perdagangan Indonesia-Uni Eropa bersifat saling melengkapi, bukan persaingan langsung. CEPA juga akan menciptakan beberapa keuntungan langsung bagi Indonesia, antara lain terciptanya ekspor tambahan sebesar USD 9 miliar, terutama untuk industri ringan dan perlengkapan transportasi, dan PDB tambahan sebesar USD 6,3 miliar.

Sementara itu, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyoroti perlunya memasukkan sektor jasa dalam perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa. Menurut Iman, Uni Eropa merupakan ekonomi yang memiliki sektor jasa dengan daya saing yang tinggi, sehingga berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan investasi di sektor jasa Indonesia. Iman menambahkan, kerja sama dengan Uni Eropa di sektor jasa juga dapat meningkatkan daya saing penyedia jasa di Indonesia. Selain itu, jasa juga merupakan "pelumas" bagi seluruh perekonomian nasional.

Iman juga mengingatkan bahwa perundingan CEPA dapat berkembang menjadi kompleks dengan dimasukkannya isu-isu seperti tarif, sektor jasa dan investasi, belanja pemerintah, kebijakan persaingan, termasuk isu-isu sensitif seperti hak kekayaan intelektual, lingkungan, dan tenaga kerja. Tanpa persiapan yang baik, menurut Iman, hasil perundingan akan bersifat asimetris. Dalam menyongsong CEPA, Iman Pambagyo berpendapat bahwa pengembangan kapasitas perlu dilakukan untuk menyiapkan dunia usaha nasional dalam menghadapi persaingan di pasar domestik dan memanfaatkan pembukaan akses pasar secara maksimal.

Selain mendengarkan paparan perwakilan pemerintah Uni Eropa dan Indonesia, perwakilan asosiasi industri juga menyampaikan masukan terkait CEPA. Asosiasi industri otomotif menyampaikan masukan agar investasi Uni Eropa yang masuk ke Indonesia nantinya lebih difokuskan pada manufaktur komponen alih-alih pada produksi mobil listrik atau hybrid. Selain itu, asosiasi ini juga menyoroti kecilnya investasi Uni Eropa di bidang otomotif yang mencerminkan belum adanya kepercayaan. Perwakilan industri otomotif berharap melalui CEPA kepercayaan itu dapat terbangun. Pada kesempatan yang sama, asosiasi industri otomotif juga mengkritik kebijakan pemerintah di bidang manufaktur yang kurang mendukung ekspor.

Sementara itu, Asosiasi Industri Kakao Indonesia menyoroti tentang ketidakadilan dalam tarif. Untuk ekspor biji kakao ke Uni Eropa, Indonesia dikenakan tarif nol persen, namun untuk ekspor kakao olahan Indonesia dikenakan tarif 6% - 9%. Sedangkan ekspor kakao olahan dari Ghana atau Pantai Gading dikenakan tarif nol persen. Asosiasi Industri Kakao Indonesia berharap pemerintah Indonesia memperjuangkan soal tarif ini dalam negosiasi CEPA dengan Uni Eropa sehingga terjadi persaingan yang adil.

Asosiasi Pulp dan Kertas menyoroti perlunya memasukkan pembahasan isu-isu lingkungan dalam negosiasi CEPA. Menurut Liana, produk-produk kertas dan pulp Indonesia banyak diboikot di Uni Eropa karena isu lingkungan. Sementara itu, perwakilan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta agar CEPA tidak hanya mencakup masalah tarif. Masalah non-tarif juga banyak menghambat perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Masalah non-tarif itu misalnya aturan bahwa minyak kelapa sawit tidak bisa digunakan sebagai bio-fuel, adanya negara Uni Eropa yang menetapkan kuota impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, praktik voluntary labelling yang dilakukan perusahaan-perusahaan Uni Eropa di bawah pengaruh LSM internasional, dan lain-lain.

Mengingat beragamnya isu yang terungkap dalam sosialisasi CEPA dengan asosisiasi industri ini, pertemuan lanjutan rencananya akan dilakukan dengan asosiasi-asosiasi industri dari sektor yang selama ini banyak mengalami masalah dalam perdagangan dengan Uni Eropa. Pertemuan lanjutan ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah dan hambatan yang lebih spesifik dalam bidang perdagangan.

Kegiatan sosialisasi CEPA ini merupakan bagian dari kerja sama antara APINDO dan Uni Eropa di bawah program "Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment" (ACTIVE). Program ACTIVE mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam bidang advokasi kebijakan, penelitian dan penyebarluasan informasi, serta peningkatan pelayanan kepada para anggotanya. Program ini juga bertujuan untuk menguatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesiapan Indonesia dalam negosiasi CEPA serta meningkatkan pemahaman dunia usaha Indonesia tentang CEPA dalam strategi integrasi global. Informasi lebih lanjut mengenai program ACTIVE dapat diperoleh di:

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/funding_opportunities/grants/index_en.htm







Minggu, 25 Mei 2014 |