APINDO dukung pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui opimalisasi kuota 1% tenaga kerja disabilitas

Jakarta - APINDO mendorong dunia usaha pada umumnya dan khususnya pada perusahaan anggota untuk lebih optimal dalam menerapkan regulasi pemerintah tentang kuota 1 % bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Demikian dipaparkan Ketua Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Jender, dan Urusan Sosial DPN APINDO, Nina Tursinah, Senin (16/06/2014) di Jakarta. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Implementasi UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait hak kesetaraan dan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas.

Nina memaparkan peranan APINDO untuk mendukung anggota perusahaannya dalam memberikan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas, terutama untuk memenuhi kuota 1% untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. "Perusahaan wajib memberikan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena hal ini sesuai dengan UU nomor 4 tahun 1997," jelasnya.

Lebih lanjut Nina menjelaskan isi dari UU tersebut yang menyebutkan jika perusahaan idealnya harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas dalam setiap 100 orang pekerja selama memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.

Meskipun demikian, Nina tidak memungkiri jika perusahaan juga menemui hambatan dalam melakukan implementasi UU tersebut, salah satunya belum maksimalnya dalam memenuhi kuota 1% untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya minimnya data base para penyandang disabilitas sehingga perusahaan kesulitan mendapatkan informasi jumlah dan jenis kerja bagi para penyandang disabilitas. "Untuk itu dibutuhkan sinergi dari beberapa Kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dengan penempatan yang sesuai," ujar Nina.

Ia juga menegaskan perlunya koordinasi data base yang update bagi dunia usaha terkait informasi tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga perusahaan bisa menyerap tenaga kerja disabilitas secara maksimal. Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas juga diharapkan memiliki link and match dengan kebutuhan dunia usaha.

Lebih lanjut Nina mengungkapkan jika APINDO juga berupaya mendorong para penyandang disabilitas, terutama yang tergabung dalam UKM-IKM, dengan memberikan pelatihan dan keterampilan untuk memprodusi barang serta memfasilitasi pemasaran. Hal ini dilakukan sebagai pemberdayaan penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk bekerja. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi UU dan berbagai kebijakan terkait penyandang disabilitas, termasuk meningkatkan kesadaran para pengusaha anggota APINDO melalui pembinaan usaha bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas secara perlahan bisa mandiri dalam menjalani hidup.

Bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan memutuskan berwirausaha, Nina menjelaskan jika mereka bisa bergabung dalam UKM Kreatif APINDO (UKEA). APINDO pun memberikan rekomendasi agar para penyandang disabilitas bisa dipekerjakan di plasma yang ada di setiap daerah atau desa. Hal ini juga salah satu peran APINDO dalam mendorong kemitraan antara perusahaan anggota dengan penyandang disabilitas.






Jumat, 20 Juni 2014 |