APINDO dan Matrik Asosiasi

APINDO dan dunia usaha menyambut baik terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi September 2015. Para pelaku bisnis menyadari berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dan paket kebijakan ini, yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional di tengah melemahnya perekonomian dunia.

Sebagai asosiasi pengusaha, APINDO menginisiasi penyusunan Matriks Permasalahan Dunia Usaha dari 25 gabungan sektor usaha yang mencakup pemetaan berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor dan usulan penyelesaiannya, yang cukup banyak diakomodir dalam Paket Kebijakan tersebut.

Matrik usulan dunia usaha dalam koordinasi APINDO pada dasarnya mencakup beberapa rekomendasi yang dapat segera dilakukan dalam jangka pendek, terkait dengan:

1.       Deregulasi peraturan yang menghambat, dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi

2.       Relaksasi kebijakan fiskal, dan kebijakan kredit perbankan - antara lain bagi sektor properti

3.       Kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha termasuk kebijakan upah minimum yang realistis

4.       Menjaga daya beli masyarakat dengan cara antara lain pengendalian biaya inflasi, dan percepatan belanja pemerintah

Dalam perspektif jangka panjang, dunia usaha menyampaikan matrik rekomendasi terkait hal-hal berikut:

5.       Konsistensi percepatan pembangunan infrastruktur

6.       Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai pengganti/substitusi impor dengan menciptakan industry yang kompetitif, diantaranya dengan pengurangan biaya gas

7.       Kebijakan untuk mendorong ekspor, termasuk mempercepat perjanjian perdagangan internasional dengan Negara Negara yang berpotensi menjadi pasar ekspor seperti Uni Eropa

Berikut beberapa contoh rekomendasi gabungan asosiasi dan telah tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi, diantaranya:

  • RPP Pengupahan

Dalam pembahaan akhir, RPP diharapkan menetapkan: 1) Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) digunakan untuk 5 tahun ke depan, 2) survei KHL dilakukan tahun 2015 ini untuk basis penyesuaian kenaikan UM 5 tahun ke depan, 3) kenaikan tahunan UM berdasarkan formula yang sama di seluruh Indonesia yaitu: hasil survei KHL tersebut+inflasi nasional+pertumbuhan masing-masing daerah.

  • Perijinan Pasar Moderen di Wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Permendag No. 70 Tahun 2013 yang mengatur bahwa ijin pasar modern/ritel hanya dapat diberikan di daerah yang telah memiliki RDTR (hanya 8 Kab/Kota di Indonesia, dan bahkan sebagian bukan merupakan target ekspansi ritel) harus dirubah agar ritel yang merupakan sektor padat karya dapat memberi kontribusi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jika Permendag tersebut tidak direvisi, akan dapat menyebabkan tumbuh subur-nya aktivitas-aktivitas ritel illegal.

  • Kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak sesuai Basel Convention

Industri Pulp dan Kertas meminta perubahan PP 101/2014 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang memasukkan Bottom ash (B410) dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai limbah B3, padahal Basel Convention yang menjadi rujukan PP ini tidak memasukkannya dalam kategori limbah B3.

  • Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dinilai memberatkan oleh para pelaku usaha mebel, dan direkomendasikan untuk dikenakan hanya bagi perusahaan di sektor hulu, yaitu industri pengolahan kayu dan industri yang menggunakan kayu dalam skala besar seperti perusahaan pulp dan paper. Sementara itu, industri mebel dan kerajinan berbasis kayu mereka adalah industri hilir yaitu sebagai pengguna dari bahan baku kayu yang telah disiapkan oleh industri hulu yang telah melalui SVLK.  

APINDO memandang bahwa Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertaruhan jabatan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden RI. Dalam hal ini, Presiden RI diminta mengambil sikap tegas terhadap para menteri mengingat "masa belajar" dalam kabinetnya sudah hampir satu tahun. Selain itu, kondisi perekonomian saat ini berada dalam titik kritis yang menjadi ujian bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dunia usaha.

Dalam Matriks usulan APINDO dan gabungan 25 Asosiasi Usaha tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Kementerian terkait, berikut ini: Kementerian Perdagangan, diantaranya terkait: 1) Mekanisme impor kertas daur ulang/kertas bekas; 2) Sistem Verifikasi Legalitas Kayu; 3) Ketentuan impor produk kehutanan; 4) Pelarangan Minuman Beralkohol; 5) Ketentuan impor produk kehutanan; 6) Diskriminasi tarif bea masak kakao olahan di Uni Eropa; 7) Ekspansi peritel terhambat dengan Daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTL).

Sementara itu, APINDO memaparkan adanya pembatasan ruang lingkup usaha alihdaya bagi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, dan RPP Pengupahan yang perlu menjadi perhatian bagi Kementerian Tenaga Kerja.

Khusus Kementerian Keuangan, APINDO menegaskan 3 fokus isu, yaitu: 1) Mutasi/Pemindahan Mold di Kawasan Berikat; 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas Barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan atau komoditi primer, diantaranya kelapa sawit, kakao, dan kapas; 3) perlunya aturan bea masuk atas bahan baku impor yang mesinnya dibeli di dalam negeri sehingga impor bahan baku tidak disertai dengan mesinnya.

Laporan matriks yang disusun APINDO bersama gabungan sektor/asosiasi juga memberikan usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 3 isu disertai usulan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal 1) AMDAL; 2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bagi Kementerian Pertanian, APINDO bersama gabungan sektor/asosiasi mengemukakan sejumlah usulan yang meliputi: 1) Produksi anak ayam/Day Old Chicken; 2) Bahan baku kulit untuk industri alas kaki untuk sepatu kulit.

Pada Kementerian Perhubungan dan terkait perijinan Kapal Yacht, APINDO mengusulkan proses CAIT dipercepat dan memperbanyak sistem online. Selain itu perihal proses imigrasi bagi para crew atau penumpang visiting yacht diharapkan dapat diberikan perpanjangan visa di Indonesia tanpa harus keluar terlebih dahulu.

Matrik lebih lengkap dari berbagai asosiasi, dapat dilihat pada tautan ini.






Senin, 21 September 2015 |