APINDO bentuk Pusat Arbitrase dan Mediasi

Pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini sejalan dengan meningkatnya sengketa usaha diantara para pelaku usaha. Menangkap arah kebutuhan dunia usaha tersebut, APINDO membentuk Pusat Arbitrase dan Mediasi Indonesia (PAMI), Kamis (28/09/2017).

Menurut Ketua Umum APINDO, Hariyadi B Sukamdani dalam sambutannya, PAMI merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pembentukan PAMI diharapkan mampu menjadi Alternative Dispute Resolution (ADR) atau solusi alternatif penyelesaian sengketa  yang diperlukan oleh Dunia Usaha.

Penyelesaian sengketa melalui proses Arbitrase dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibanding pengadilan konvensial, diantaranya terjaminnya kerahasiaan perkara para pihak yang bersengketa karena proses arbitrase dan mediasi dilakukan secara tertutup untuk publik.

Proses Arbitrase juga dinilai lebih efisien karena kedua belah pihak yang bersengketa telah bersepakat mengenai proses jangka waktu perkara harus diputuskan. Selain itu, pihak yang bersengketa juga dapat memilih Arbiter atau Mediator yang dianggap profesional, kredibel, dan berkompeten di bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PAMI berkomitmen untuk menjunjung tinggi kesamaan hak dan keadilan bagi para pencari keadilan dengan struktur kelembagaan dan susunan tenaga arbiter dan mediator yang objektif, kredibel, profesional dan independen.

Selain layanan Arbitrase, PAMI juga memberikan pelayanan Mediasi, Ajudikasi dan Pendapat mengikat dalam ruang kingkup usaha dan bisnis secara luas, penanaman modal dan tenaga kerja.

Hariyadi mengungkapkan, beridirinya PAMI diharapkan dapat memberikan warna perbaikan dan kemajuan penegakan hukum serta keadilan di Indonesia dalam bidang perdagangan, perindustrian dan sektor keuangan yang sangat menentukan bagi kemajuan perekonomian Nasional sehingga Indonesia dapat bersaing secara internasional khususnya di tingkat ASEAN dalam bidang bisnis.

Dukungan juga hadir dari Duta Besar Belgia untuk Indonesia yang mengapresiasi pembentukan dan berdirinya PAMI. PAMI direncanakan akan bekerjasama dengan lembaga arbitrase Internasional seperti Singapore International Arbitration Center (SIAC) dan the Belgian Center for Arbitration and Mediation (CEPANI).

Berdasarkan data World Bank terkait Easy to Doing Business, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-91 dari 190 negara. Salah satu indikator dalam Easy to Doing Business adalah penyelesaian sengketa dunia usaha khususnya terhadap parameter Resolving Insolvency, dimana pada tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat 74 dan tahun 2017 berada pada peringkat ke-76. Dibentuknya PAMI diharapkan juga turut berkontribusi dalam meningkatkan peringkat Easy to Doing Business dalam kategori penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyambut positif terbentuknya PAMI. Ia menambahkan, jika lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim dimiliki sejumlah kota yang menjadi pusat niaga di dunia, seperti Singapura, London dan New York karena pusat arbitrase menjadi sarana mendasar di semua pusat ekonomi yang berkembang. "di saat kita menggenjot investasi pasti akan ada peningkatan sengketa. Sangat positif kalau inibisa mengurangi arus sengketa yang masuk ke pengadilan," terangnya.

Beberapa Arbiter PAMI, diantaranya Harifin A.Tumpa, Nindyo Pramono, Susanto Adi Nugroho, Wahyuni Bahar, Rehngena Purba, Marianna Sutadi, Ahmad Rizal, M. Aditya Warman, Kemalsjah Siregar.







Kamis, 28 September 2017 |