Membangun Budaya Keselamatan



Oleh: Ade Kurdiman*

Pada awal Juli 2015, penulis mendapat kesempatan mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama dua pekan di Jepang, difasilitasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pelatihan ini diikuti 22 negara peserta, diselenggarakan oleh The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA), dibiayai Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.

Saya teringat kembali ada satu tayangan materi dalam pelatihan tersebut yang disampaikan oleh Kazutaka Kogi, Research Advisor dari Institute for Science of Labour, tentang sistem pengelolaan manajemen K3 di Asia. Di Asia, hanya Indonesia dan Singapura yang mewajibkan pelaksanaan sistem manajemen K3.

Di Jepang, meskipun SMK3 bersifat suka rela, implementasi K3-nya sangat baik. Budaya bersih, rapi, antre, dan banyak lagi menyangkut budaya keselamatan ditempat kerja, berjalan baik. Yang membuat kagum, budaya keselamatan  di luar pekerjaan pun berjalan apik, seperti: pengelolaan rambu di permukiman, pengelolaan K3 di stasiun bis, stasiun kereta api, dan pertokoan.

Kenapa kok Jepang bisa berbudaya bersih dan rapi? Kenapa juga Singapura bisa melakukan hal yang sama? Tapi, kenapa kita belum bisa membudayakannya? Kecelakaan masih terjadi. Bahkan yang sederhana, seperti tempat kerja atau lingkungan yang bersih dan rapi, belum dapat dilihat dan dirasakan secara umum. Padahal K3 merupakan keharusan.

Pertanyaan selanjutnya, apakah manusianya yang berbeda? Atau sistemnya belum berjalan? Bisakah kita setara bahkan lebih baik pengelolaan K3 dibanding negara lain ? Bisakah membangun budaya keselamatan? Mulai dari mana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu berkecamuk dalam benak pikiran penulis.

K3 dan budaya keselamatan

Banyak pandangan tentang K3. Ada yang melihat K3 sebagai suatu ilmu yang multidisiplin; K3 sebagai rambu atau alat pelindung diri; K3 sebagai program kerja; K3 sebagai kewajiban pemenuhan aturan/standar; K3 sebagai peryaratan usaha atau mendapatkan sertifikat audit; K3 sebagai profesi; dan, ada juga yang melihat K3 sebagai sebuah nilai. Nilai yang melekat pada diri seluruh umat manusia untuk sehat dan selamat. Perbedaan cara pandang ini juga mempengaruhi tingkat kedewasaan pengelolaan K3 di perusahaan/organisasi, maupun negara.

K3 merupakan salah-satu perhatian dunia. International Labour Organization (ILO) memperkirakan setiap tahunnya lebih dari 2 juta manusia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Berdasarkan angka perkiraan konservatif, ada 270 juta kecelakaaan kerja dan 160 juta kasus penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Di Jepang , sebelum tahun 1960-an, tren kecelakaan tinggi. Sejak tahun 1973,  tingkat kecelakaan industri yang berakibat fatal dan hilangnya hari kerja lebih dari 4 hari menunjukan tren menurun hingga sekarang. Keberhasilan mengurangi angka kecelakaan tersebut tentunya hasil dari upaya perbaikan dalam hal K3 yang dapat Kita lihat baik di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan.  Apa yang membuat Jepang bisa seperti itu? K3 sudah menjadi budaya dalam keseharian seluruh pemangku kepentingan. Implementasi K3 tidak lagi pendekatan keharusan, tapi pendekatan sukarela melalui partisipasi para pengusaha dan para pekerja.

Di Inggris, khususnya industri pertambangan batubara, tahun 1995 tren kecelakaan sangat buruk, dari tidak pernah terjadi kecelakaaan berakibat meninggal selama 7 tahun, sampai pada posisi 7 orang meninggal pada periode 2006 - 2009 diiringi dengan tingkat insiden serius meningkat. Inggris berupaya memperbaiki kinerja K3 melalui pendekatan budaya. Patrick Poster & Stuart Hoult, dalam jurnal Minerals 2013, 3, 59-72 bahwa  model budaya K3 telah dikembangkan di industri pertambangan di Inggris untuk menilai tingkat pemenuhan dan keefektifan implementasi K3 berbasis sistem manajemen. Model budaya K3 dikembangkan dengan mengintegrasikan Model Hudson, Anglo American, dan Mineral Industry Risk Management (MIRM) Maturity  Chart beserta 12 elemen sistem manajemen yang dinamai UK Coal Journey Model. Untuk mendapatkan gambaran kematangan budaya K3, dilakukan 'self-assessment' setiap individu di seluruh tambang, baik tambang tertutup maupun tambang terbuka.

ILO menyatakan, K3 sangat bergantung dengan kondisi negara, sektor ekonomi dan sosial. Angka kematian dan cidera di negara-negara berkembang, terbilang sangat tinggi. Banyak negara industri berhasil mengurangi angka cidera serius yang merupakan keberhasilan upaya perbaikan dalam hal K3. ILO memberikan penekanan khusus pada penerapan budaya K3 sebagai strategi global pengelolaan K3 di seluruh dunia.

Berkembangnya pendekatan budaya K3 mulai dikenal setelah terjadinya peristiwa Chernobyl di tahun 1986.

Menurut Cooper, dalam buku yang berjudul: Improving Safety Culture,  A Practical Guide, ada 2 isu yang fundamental dalam mencegah kecelakaan. Isu pertama, keyakinan bahwa setiap individu/pekerja diberikan perlindungan fisik yang cukup untuk terhindar dari kecelakaan. Isu kedua, keyakinan bahwa setiap individu/pekerja harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga kecelakan dapat dihindari. Terkait peristiwa Chernobyl diatas, juga kecelakaan skala besar lainnya, seperti: kebakaran King Cross, Piper Alpha, Clapham Junction, dsb., saat ini konsep memperbaiki K3 telah berpindah ke konsep budaya K3. Cooper juga menyebutkan ada tiga faktor pembentuk budaya K3, yaitu: phsycological (person), behavioural (job), dan system (organization).

Senada juga yang disampaikan oleh Jane Ardern, dalam makalahnya yang berjudul: Creating A Safety Culture, bahwa ada tiga faktor pembentuk utama budaya K3, yaitu: sikap, lingkungan,dan sistem.

Banyak teori/model faktor pembentuk budaya K3, yang intinya tidak saja pendekatan manusia, tapi juga pendekatan sistem. Pendekatan manusia adalah fokusnya adalah manusia agar berubah perilaku, sikap, nilai, dan sebagainya baik dengan program intervensi pada individunya, kelompok, maupun keseluruhan organisasi.Sedangkan pendekatan sistem adalah fokusnya ke sistem, merubah sistem, memperbaiki sub sistem, pola interaksi antar sistem maupun sub sistem, dan yang terkait lainnya yang ada di organisasi baik mikro maupun makro (perusahaan, pemerintah daerah, sampai pada pemerintah pusat).

Dalam lingkup membangun budaya K3 di suatu negara, Konvensi ILO No. 155 tahun 1981 dan No. 187 tahun 2006, memberikan petunjuk untuk membangun budaya K3 diperlukan keterlibatan 3 komponen, yaitu: pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Praktek Membangun Budaya K3 di PT Harmoni Panca Utama (HPU)

Dalam lingkup perusahaan, misalnya HPU, salah-satu perusahaan jasa pertambangan batubara, proses membangun budaya keselamatan diawali dari penetapan corporate strategic management, dan values bahwa keselamatan merupakan bagian dari nilai-nilai perusahaan juga sebagai nilai ibadah. Terjemahannya, lalu dikembangkan road map menuju 'HSE Generative Culture' yang diawali dari sebuah penelitian secara internal melalui studi literatur-literatur dan focus group discussion dengan manajemen perusahaan. Singkat cerita pada tahun 2014, HPU, telah berhasil mengembangkan faktor utama pembentuk budaya keselamatan, yang disebut dengan ADMIT System, yaitu terdiri dari : attitude, management infrastructure & technology, dan HSE management system.

Masing-masing faktor pembentuk budaya ini dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ukuran dari tingkat kematangan budaya perusahaan diindikasikan oleh parameter Generative Culture Index (Gen-C Index). Pengembangan perangkat safety culture assessment tools dilakukan untuk mengukur Gen-C Index tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas dan realiabilitas, dengan nilai alfa cronbach adalah 0,834 dan nilai korelasi, r < 0,05, maka perangkat ini menjadi instrumen yang sampai saat ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan budaya di HPU.

Hasil penilaian awal tingkat kematangan budaya K3 tahun 2014 berada pada tingkat proaktif, Gen-C Index: 3,10 (K3 sebagai inisiatif). Sedangkan tahun 2015 ini, sedang proses safety culture maturity assesment tahap kedua, juga masih dilakukan secara internal. Masih banyak tantangan yang perlu diperbaiki di HPU sebagai salah-satu bagian kecil dari upaya membangun budaya K3 untuk bangsa dan negara.

Membangun Budaya K3 di Indonesia

Kita yang lahir dan besar di Indonesia, tentunya memiliki amanah untuk membangun budaya K3 dalam upaya melindungi para pekerja/warga negara dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, amanah membangun negara ini sejajar bahkan lebih baik lagi dibanding negara lain sebagai negara yang menjungjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia melalui praktik K3 di berbagai bidang/sektor, dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain. Mari luangkanlah waktu untuk berpikir dan bertindak membangun budaya keselamatan untuk negara sesuai dengan peran dan tanggung-jawab masing-masing, baik tingkat terendah maupun tingkat tinggi, baik skala mikro maupun makro. Mulailah dari kita, dari yang kecil, dan dari sekarang.**

 *Bekerja di PT Harmoni Panca Utama sebagai Corporate HSE Manager; Mahasiswa Paska Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Indonesia;  dan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia/APKPI)


photo gallery

Rabu, 27 Januari 2016 |