31 Asosiasi Industri Tolak Kenaikan Harga Gas Industri



Jakarta - Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga gas industri sebesar 55 persen menuai penolakan dari kalangan industri. Tidak kurang dari 31 asosiasi industri yang tergabung dalam Forum Lintas Asosiasi Industri menyatakan penolakannya. Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di kantor APINDO, Jumat (8/6). "Bagi industri yang menggunakan gas, biaya penggunaan gas berpengaruh sekitar 15-20 persen dari biaya produksi. Oleh karena itu, kenaikan harga gas yang mencapai 55 persen akan sangat membebani kinerja perusahaan dengan membengkaknya biaya produksi. Hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat daya saing sektor industri nasional di pasar internasional," jelas Ketua DPN APINDO Sofjan Wanandi.

Dalam konferensi pers tersebut hadir pula beberapa wakil asosiasi industri, di antaranya Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyIFI), Asosiasi Perusahaan Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Keputusan pemerintah menaikkan harga gas industri secara drastis membuat industri berada pada posisi yang dilematis. Selama ini gas menjadi komponen yang vital dalam industri, baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku. Kenaikan harga gas yang tinggi akan memaksa perusahaan untuk menaikkan harga produk, tapi hal ini bisa mengakibatkan konsumen enggan membeli atau malah beralih ke produk impor yang lebih murah. Mengurangi produksi adalah pilihan lain yang tak kalah sulit karena berarti harus mengurangi jumlah karyawan. Sementara beralih ke bentuk energi lain seperti listrik atau batubara bukanlah proses yang mudah.

Di sisi lain, terungkap pula bahwa selama ini pasokan gas dari PT PGN kepada industri juga belum mencukupi. Industri makanan dan minuman, misalnya, hanya memperoleh 63 persen dari pasokan yang dibutuhkan tahun ini. Tidak memadainya pasokan gas ini menghambat perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Hal ini dirasakan, misalnya, oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Ernovian G. Ismi dari API menyatakan, dengan kenaikan harga tersebut, harga jual tekstil menjadi tinggi dan menyebabkan daya saing berkurang. Padahal penyerapan tenaga kerja sektor pertekstilan cukup besar karena bersifat padat karya. Dengan adanya kenaikan harga gas industri ini, Ernovian khawatir industri pertekstilan tidak tumbuh dan menyebabkan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Bahkan bukan tidak mungkin sebagian karyawan akan dirumahkan agar pabrik dapat terus berproduksi.

Kekhawatiran senada datang dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Binsar Marpaung. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan ekspor produk alas kaki cukup signifikan dari 1,6 miliar pada tahun 2007 menjadi 3,3 miliar pada 2011. Tenaga kerja baru yang terserap dalam industri ini berjumlah 100.000, 39.000 di antaranya di jawa Timur dan 61.000 di Jawa Barat dan Banten. Dengan kenaikan harga gas industri sebesar 55 persen, menurut Binsar beban perusahaan alas kaki akan semakin berat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan upah pekerja sebelumnya sebesar 30%.

Dengan keadaan ekonomi seperti saat ini, tidak banyak industri yang bisa bertahan akibat kenaikan harga gas. Bahkan ancaman lebih besar muncul jika ekspor merosot karena daya saing menurun. Hal ini akan menyebabkan jumlah pengangguran membengkak. Menghadapi rencana kenaikan harga gas industri ini, Forum Lintas Asosiasi Industri mengeluarkan pernyataan sikap, antara lain:

1. Menolak kenaikan harga gas yang ditetapkan oleh PT PGN per tanggal 16 Mei 2012. Jika memang ada kenaikan harga gas, forum meminta agar kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

Harga Gas Sekarang Juli 2012 (15%) Januari 2013 (11%) Juli 2013 (11%) Januari 2014 (11%)
$4,3/MMBTU $5,28/MMBTU $6,4/MMBTU $7/MMBTU $7,7/MMBTU

*Dengan biaya toll fee tidak berubah yaitu sebesar Rp 750,- per M3 dan surcharge diubah menjadi 100%

*Dengan asumsi 1 MMBTU = 30 M3, dan US$ 1 = Rp 9000,-

2. Sedangkan untuk harga gas di SBU II, yaitu dengan harga $8,8/MMBTU dan SBU III dengan harga $9,6/MMBTU, forum meminta agar harga tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2014, demikian juga dengan ketentuan lain yang terkait.
3. Agar pemerintah menghentikan ekspor gas dan memprioritaskan alokasi gas untuk kepentingan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan tumbuh berkembangnya sektor industri. Saat ini terdapat 405 (empat ratus lima) pabrik yang terbagi dalam 27 (dua puluh tujuh) industri dan tersebar di 16 (enam belas) provinsi yang menggunakan gas mengalami kekurangan pasokan gas.
4. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi dengan membuat kebijakan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Apalagi industri merupakan sektor yang menggerakkan ekonomi negara. Dunia usaha perlu diberi keringanan demi mempertahankan kontinuitas produksi.

 

photo gallery

Senin, 26 Mei 2014 |