LSP


Sebagai langkah strategis dalam memantapkan kemajuan APINDO Training Center (ATC), APINDO mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia (LSP-HII). Tujuan utama LSP-HII adalah memberikan sertifikasi profesi di bidang Hubungan Industrial yang memperoleh pengakuan yang sah secara nasional terhadap kompetensi para Profesional Hubungan Industrial. Melalui ATC dan LSP-HII, APINDO terlibat langsung dalam dimensi pembangunan Human Capital nasional Indonesia.

Visi

Menjadi LSP unggulan yang mampu melayani kebutuhan Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial di seluruh Indonesia - dengan kredibilitas yang diakui secara sah baik nasional maupun internasional.

Misi

  1. Mengembangkan Sistem Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketanagakerjaan;
  2. Mengembangkan sarana dan prasarana Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan;
  3. Mengembangkan dan menerapkan Standar Mutu Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan;
  4. Mengembangkan Sistem Informasi Kompetensi Profesi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan, dan
  5. Melaksanakan Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial.

Obyektif              

  1. Memberikan pengakuan kualifikasi profesi yang sah secara nasional terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para Profesional Hubungan Industrial;
  2. Sertifikasi dirancang untuk mendorong peningkatan kualifikasi profesi dan peningkatan nilai ekonomis kepada Pemegang Sertifikat Profesi Hubungan Industrial; dan memberikan jaminan mutu bagi Pemegang Sertifikat Profesi Hubungan Industrial sesuai dengan atribut kompetensi dan profesinya sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap profesi, karier kerja, bidang kerja, dan perusahaannya.

PRODUK & RUANG LINGKUP LSP HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA

Cluster-I:  Pengembangan Strategi & Pengelolaan Hubungan Industrial

  1. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi IV : Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (5 Unit Kompetensi SKKNI)
  2. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V  : Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (3 Unit Kompetensi SKKNI)
  3. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi VI : Pengembang Strategi dan Pengelolaan Hubungan Industrial (1 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-II:  Pengembangan Pengupahan & Jamsostek Hubungan Industrial

  1. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi IV : Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (3 Unit Kompetensi SKKNI) 
  2. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V  : Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (2 Unit Kompetensi SKKNI)
  3. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi VI : Pengembang Pengupahan dan Jamsostek (12 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-III:  Pengembangan Kelembagaan Hubungan Industrial

  1. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi IV : Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (10 Unit Kompetensi SKKNI)
  2. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V  : Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (3 Unit Kompetensi SKKNI)
  3. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi VI  : Pengembang Kelembagaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial (6 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-IV:  Pengembangan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi Hubungan Industrial

  1. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V  : Pengembang Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi (2 Unit Kompetensi SKKNI)
  2. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi VI : Pengembang Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi (13 Unit Kompetensi SKKNI)

Cluster-V:  Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  1. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi V   : Pencegah dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (6 Unit Kompetensi SKKNI)
  2. Jenjang KKNI - Sertifikat Kompetensi VI   : Pencegah dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (7 Unit Kompetensi SKKNI)